Tentang Perbedaan Sikap Kader PKS di DPR dan Kementrian

Jakarta, RMOL. Anggota Pansus Angket Century dari Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Misbakhun menganggap wajar jika kader PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dengan kader yang ada di DPR, khususnya di Pansus Angket Century berbeda pendapat dalam menyikapi kebijakan pemerintah.


“Menteri tentu akan mengamankan kebijakan pemerintah. Tugas kita (DPR) melakukan pengawasan. Jadi berbeda pandangan sesuai dengan tugas masing-masing. Menteri tidak membela pemerintah, itu aneh. Begitu juga DPR tidak melakukan pengawasan, juga aneh,” kata Muhammad Misbakhun kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Kamis, 28/1).

Dia menegaskan, sesuai fungsi DPR yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, anggota DPR dari Fraksi PKS tetap berkomitmen untuk membuka selebar-lebarnya substansi permasalahan kasus Bank Century. Sampai saat ini, katanya, sudah mulai jelas ada permasalahan ada aturan yang dilanggar dalam mengambil kebijakan bailout Bank Century.

“Kebenaran harus diungkap, supaya masyarakat tahu apa motivasi bailout. Ini harus disampaikan kepada masyarakat,” ujar inisiator Pansus Angket Century ini.

Dia menandaskan, PKS mengikuti koalisi dalam hal membangun good goverment dan pemberantasan korupsi. Dia menolak bentuk koalisi yang membelenggu pihaknya untuk membuka kebenaran.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring yang juga mantan Presiden PKS menegaskan bahwa PKS tetap dalam koalisi dan berharap anggota Pansus Century dari PKS berjalan on the track, bukan memperlebar masalah. [zul]