PKS Retak atau Sekadar Strategi Politik?

INILAH.COM, Jakarta — Elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kasus Bank Century dan wacana pemakzulan presiden dan wakil presiden terbelah dalam penyikapan. Di satu pihak tidak mengharamkan wacana itu, namun di pihak lain, wacana pemakzulan menjadi barang haram dan tabu. Internal PKS retak atau hanya strategi politik?


Aroma keretakan itu berawal dari kasus Bank Century. PKS yang tergabung dalam koalisi SBY-Boediono dalam Pemilu 2009 menampilkan performa yang berbeda di Pansus Hak Angket Bank Century, setidaknya dengan partai koalisi SBY-Boediono lainnya, seperti PKB, PAN, dan PPP. PKS justru tampil energik dan kritis untuk mengungkap kasus dana talangan Bank Century.

"PKS itu bekerja berdasarkan objektivitas, substansi masalah, tidak ada kaitan dengan koalisi. Koalisi bukan acuan mengambil keputusan,” kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket Bank Century Mahfudz Siddiq.

Sikap tegas PKS ini memang tidak sekadar di mulut saja. Dalam beberapa pemeriksaan kepada saksi, PKS tampak serius menggali informasi dari saksi yang dipanggil Pansus Hak Angket Bank Century. Jauh sebelum pansus terbentuk, dua kader PKS Andi Rahmat dan Mukhamad Misbakhun tergabung dengan Tim Sembilan yang getol mendorong pembentukan Pansus Hak Angket Bank Century.

Situasi ini simteris dengan pernyataan Sekjen DPP PKS Anis Matta yang menegaskan tidak menutup peluang dari kasus Bank Century akan terjadi pemakzulan terhadap presiden maupun wakil presiden. Peluang itu, menurut Anis, tidak terlepas dari sistem presidensiil yang dianut.

"Dalam kasus Century peluang pemakzulan ada, asalkan syarat terbukti seperti pidana," ujarnya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/1).

Seperti pernyataan politisi PKS Mahfudz Siddiq, Anis Matta juga menegaskan tidak ada korelasi sikap PKS di Pansus Hak Angket Bank Century dengan posisi PKS dalam koalisi SBY-Boediono. Menurut Wakil Ketua DPR ini, sikap PKS mengikuti fakta yang terungkap di dalam Pansus Angket Century.

"Ini murni masalah hukum. PKS pertimbangkan rekonstruksi untuk menjadi kesimpulan pansus. Jadi PKS tidak memiliki pretense untuk menjatuhkan sesoerang atau bela seseorang. Kasus Century, tidak ada urusan dengan koalisi," tegasnya.

Namun, pendapat dan argumen yang dilontarkan petinggi PKS di parlemen dibantah oleh mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring yang kini tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ia menilai, wacana pemakzulan yang muncul dari kader PKS hanyalah pendapat pribadi. "Kalau ada pendapat-pendapat yang mewacanakan pemakzulan, itu adalah pendapat pribadi," kata Tifatul dalam pesan singkat yang diterima INILAH.COM, Kamis (28/1).

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika ini, ia telah melakukan komunikasi politik dengan Ketua Majelis Syura DPP PKS yang menyebutkan tidak ada wacana pemakzulan dari PKS. Karena wacana itu dapat membuat situasi politik menjadi gaduh. "Saya sudah berbicara dengan ketua Majelis Syuro PKS, bahwa tidak ada itu wacana pemakzulan SBY. Sebab hal ini akan mengacaukan situasi nasional yang sudah membaik," tegasnya.

Ia pun berharap, agar anggota Pansus Hak Angket Bank Century dari PKS agar bekerja sesuai jalur untuk mencari solusi atas persoalan yang muncul dari pemberian dana talangan Rp6,7 triliun. Tifatul berharap, kader PKS di Pansus Hak Angket Bank Century agar tidak memperlebar masalah.

"Anggota Pansus Century dari PKS agar to the point dan agar menjaga kesantunan dalam berpolitik sebagai bentuk akhlak seorang muslim," harapnya.

Di sini tampak terjadi kontradiksi antara Tifatul Sembiring yang kini tergabung dalam pemerintahan SBY-Boediono dengan kader PKS lainnya yang di parlemen. Sikap kontras ini jelas menimbulkan tanda tanya publik. Inikah sinyal keretakan di internal PKS dalam menyikapi kasus Century? Atau hanya sekadar strategi politik ‘dua kaki’; di satu pihak kritis di pihak lainnya loyal di pemerintahan?

Yang pasti, menurut Ketua FPKS Mustafa Kamal, terjadi perbedaan logika dalam melihat koalisi di eksekutif dan legislatif. Menurut dia, koalisi di eksekutif yang berarti menjadi pembantu presiden, sedangkan di legislatif memainkan peran konstitusional parlemen yaitu legsilasi, budgeting dan kontrol ke eksekutif.

"Untuk mewujudkan good governance dan clean governance butuh pengawasan yang kuat," tegas Mustafa. [mor]