PKS : Usut tuntas dugaan adanya mobilisasi PNS

Mobilisasi PNS Jelang Pilwalkot

BALAI KOTA - Ditengarai melakukan mobilisasi lurah untuk persiapan Pilwalkot, Camat Semarang Utara, Bambang Purnomo Adji angkat bicara. Ia mengatakan, adanya informasi yang menyebutkan dirinya melakukan mobilisasi itu diketahui dari salah satu stafnya. Informasi mengenai dugaan mobilisasi itu beredar lewat pesan pendek (SMS) berantai di masyarakat itu.



a menilai dugaan tersebut berasal dari adanya salah persepsi. Sebagai camat yang memangku suatu wilayah, ia menandaskan, posisinya tetap netral. Hanya saja ketika ada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang ingin melaksanakan kegiatan, khususnya di wilayahnya, maka ia memang akan melakukan sejumlah persiapan.

‘’Entah itu pasangan calon membutuhkan tempat untuk kegiatan bakti sosial atau kegiatan lainnya. Sikap itu dilakukan sama untuk semua pasangan calon,’’ katanya, Senin (25/1).

Ia menegaskan, sebagai camat ia adalah fasilitator. Posisi demikian, ia akui cukup riskan, karena yang dilayani adalah tidak hanya satu calon. Terlebih ada beberapa birokrat yang menyatakan maju. ‘’Yang penting apa yang saya lakukan itu sudah sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi—Red) sebagai camat,’’ paparnya.
Respons Keras Terkait penilaian pemanfaatan pemberian dana kontingensi ke masyarakat dengan ditumpangi ‘’pesan sponsor’’ calon wali kota, ia menyatakan, hal itu tidak mungkin terjadi. ‘’Pasalnya, pencairan dana kontingensi itu langsung dilakukan Pemkot kepada panitia program pembangunan, yakni masyarakat,’’ tandas Bambang.

Plt Sekda, Harini Krisniati mengatakan, siapa pun calon wali kotanya agar memiliki komitmen untuk tidak menjadikan birokrat (PNS) sebagai komoditas. Apalagi posisi birokrat itu adalah jabatan pelayan publik. Ia membantah adanya kasus mobilisasi massa untuk kepentingan Pilwalkot oleh salah satu calon.
‘’Tidak ada mobilisasi massa. Kalau pun ada, jangan pilih mereka yang terbukti menjadikan PNS sebagai komoditas,’’ tandasnya.

Sementara itu, dugaan adanya mobilisasi PNS untuk mendukung salah satu calon dalam Pilwakot Semarang 2010 mendapat respons keras dari DPRD Kota Semarang. Fraksi PKS pun menuangkannya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi tentang RAPBD 2010. PKS mendesak Pemkot untuk mengusut tuntas isu tersebut.

Ketua FPKS, Imam Marjuki mengatakan, mobilisasi jelas melanggar hukum serta memperburuk citra PNS. Lebih ironis lagi, jika mobilisasi dilakukan lebih dari satu calon maka PNS akan terpecah belah.

’’Wali Kota harus bisa mengeluarkan Perwal khusus larangan PNS terjun dalam politik praktis disertai sanksi tegas. Kemudian menyebarluaskan perwal tersebut kepada PNS di semua tingkatan hingga kelurahan,’’ katanya.

Hal itu penting mengingat banyaknya calon yang berasal dari unsur birokrat dalam Pilwalkot kali ini. Anggota Komisi A, Novriadi menyatakan hal senada. Ia meminta Inspektorat untuk bisa tegas bertindak menyikapi persoalan ini. Mobilisasi PNS ini bukan hanya dalam kaitan menjadi tim sukses. Namun juga pengorganisasian PNS di kelurahan-kelurahan agar membuat proposal fiktif. Proposal tersebut dimintakan bantuan ke Pemkot untuk disalurkan ke tim sukses.

’’Calon yang posisinya sebagai birokrat, tentu akan sangat mudah untuk mencairkan dana yang diajukan oknum kelurahan atau kecamatan. Ini membuka peluang proposal fiktif masuk Pemkot demi mendapatkan dana,’’ katanya. (H22,H54-87)