PKS: Koalisi Bukan Acuan Solusi Century

INILAH.COM, Jakarta - PKS menegaskan bahwa koalisi bersma Partai Demokrat bukan menjadi acuan penyelesaian kisruh skandal Bank Century yang kini tengah ditangani Pansus di DPR.

"Koalisi kan bukan acuan pengambilan keputusan. memberikan pertimbangan tambahan untuk penyikapan politik. Tapi penyikapan politik kan juga tidak bisa bertabrakan fakta-fakta hukum," mantan Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/1).

PKS, menurut Mahfduz, bekerja berdasarkan objektifitas substansi masalah. Substansi masalah itu acuan dasarnya hasil audit BPK. Akan membuktikan apakah ada indikasi pelanggaran uu dalam keseluruhan pelaksanaannya.

"Kalau ada ya kita akan katakan ada, kalau tidak ya kita katakan tidak ada. Tidak ada kaitan dengan koalisi. BI itu institusi di luar eksekutif, BI itu dipilih oleh DPR bukan oleh presiden," kata Wakil Ketua Pansus ini.

Menurut dia, PKS sebenarnya bukan mempersoalkan bailout itu legalatau tidak legal. Karena kebijakan bailout itu memang punya payung hukum perppu JPSK nomor 4/2008 walaupun kemudian jika ditolak oleh DPR Perppu tidak berlaku ketika itu ditolak.

Menurut Mahfudz, yang menjadi fokus kesimpulan sebenarnya bukan bailout ini legal tidak legal, bukan itu. Tapi apakah penyelamatan Bank Century yang dimulai dari penurunan FPJP yang Rp 600 miliar lebih

itu diikuti penurunan PMS Rp 6,7 t itu dan tindakan-tindakan berikutnya melanggar perundang-undangan atau tidak.

"Sepanjang kebijakan itu diambil saat perppu berlaku, itu legal. Tapi sesuatu yang legal tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan undang-undang kan," tandasnya. [mev/ikl]