Prestasi yang membanggakan ????

Semarang Terkorup se-Jateng

SEMARANG(SI) – Kota Semarang menduduki peringkat teratas dalam jumlah kasus korupsi se- Jateng tahun 2009.Dibanding tahun lalu,jumlah kasus korupsi di seluruh wilayah Jateng mengalami peningkatan hingga 75 kasus.

Kabupaten Kendal di posisi kedua dengan 20 kasus,disusul Kota Solo dengan 19 kasus.Peringkat keempat diduduki Kabupaten Sragen dan Wonogiri masing-masing dengan 18 kasus. Sedang peringkat kelima ditempati Kabupaten Sukoharjo dengan 17 kasus. DatayangdilansirKomitePenyelidikan dan Pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng pada tahun lalu ada 350 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp482 miliar.Sementara,tahun ini mencapai 425 kasus dengan kerugian Rp308 miliar.Dari jumlah tersebut 289 diantaranya merupakan kasusbaru, sedang 136 lainnya merupakan kasus lanjutan yang masih dalam proses penanganan oleh penyidik polda maupun kejati.

”Data ini hasil monitoring kita selama tahun 2009.Data ini hanyalah sebagian kecil kasus-kasus yang mencuat lewat media dan yang dilaporkan kepada kami,” ujar Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto,kemarin. Pihaknya menyayangkan lambatnya kinerja penegak hukum di Jateng dalam menangani kasus korupsi. Sebab dari 289 kasus korupsi, maka ada 170 kasus belum ditindaklanjuti sama sekali.” Yang baru ditindaklanjuti baru 81 kasus.

Sebanyak 71kasus ditangani kejaksaan sedang 10 sisanya ditangani kepolisian,” imbuhnya. Dari 23 kasus korupsi di Kota Semarang, ada yang masih mangkrak, seperti dugaan kasus bagibagi uang APBD 2004 senilai Rp5 miliar dan kasus asuransi fiktif 2003 senilai Rp1,7 miliar yang melibatkan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. ”Sukawi sudah berstatus sebagai tersangka namun belum pernah diperiksa sama sekali”. ”Alasannya klasik surat izin dari presiden belum turun,” terangnya.

Dalam catatan KP2KKN, ada lima kepala daerah yang kasusnya terkatung-katung karena izin presiden belum turun yakni Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, Wali Kota Magelang Fahriyanto, Bupati Batang Bambang Bintoro, Bupati Pati Tasiman dan Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto.”Jadi alasan ini malah semakin memperkuat kesan tebang pilih. Budaya ewuh pakewuhyang negatif sangat kental dalam hal ini,”papar Eko. Mestinya,kata dia seiring dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 9 tahun 2009 tentang Pemeriksaan Kepala Daerah Tanpa Surat Izin presiden, jajaran kejaksaan dan kepolisian mestinya lebih progesif.

Namun,sayangnya mereka tak berani melangkah. ”Langkah penegak hukum di Jateng masih konvensional dan tidak bisa dibilang luar biasa,” tandas Eko. Saat dikonfirmasi,Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menghargai penilaian yang dilakukan oleh KP2KKN Jateng.”Kita menghargainya, apapun itu pihak luar seperti LSM memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah,” kata Kasi Pemberitaan Bagian Humas Kota Semarang Achyani,kemarin. Namun begitu, bukan berarti pemkot berdiam diri dalam mencegah tindakan korupsi.

”Kita juga sudah berusaha keras untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya hal-hal yang menjurus pada tindakan korupsi,” tuturnya. Sebagai bentuk komitemen atas pencegahan korupsi, bahkan pemkot sudah pernah menandatangani Pakta Integritas dengan Transparancy Internasional Indonesia (TII) menyangkut pencegahan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Dekan Fakultas Hukum Undip Semarang Arief Hidayat menilai, selain ada sejumlah penyebab peningkatan kasus korupsi di Jateng.

Penyebab lainnya adalah belum adanya kesesuaian antara kebiasaan para pengguna anggaran dengan aturan terbaru dalam penggunaan anggaran.Menurutnya hal ini dapat membuka celah yang belakangan diketahui hal itu merupakan bagian dari praktek korupsi. Selain itu, maraknya kasus penyimpangan uang rakyat yang dilakukan baik eksekutif maupun legislatif juga tidak lepas dari praktek demokrasi transaksional yang saat ini sedang berjalan di tengah-tengah masyarakat. (m oliez/alkomari)