Pengajuan Subsidi BRT Trans Semarang Blm Jelas

Pengajuan subsidi untuk bus rapid transit atau BRT Trans Semarang sebesar Rp 7,1 miliar dalam RAPBD 2010 dinilai belum jelas penggunaannya. Alokasi tersebut dikhawatirkan juga untuk mengganti kerugian konsorsium yang tidak berhak atas subsidi.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, Senin (28/12), mengatakan, pengajuan alokasi subsidi dalam RAPBD 2010 tidak disertai dengan unit biaya secara detail.

"Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan, subsidi tidak akan disetujui," kata Agung di Gedung DPRD Kota Semarang.

DPRD menyepakati perlunya subsidi untuk mendukung pengoperasian BRT. Alokasi subsidi itu ingin dipastikan untuk mengganti biaya operasional BRT selama tahun 2010 yang tidak tertutupi pemasukan.

"Tidak rasional, jika kerugian konsorsium tahun 2009 harus diganti subsidi. Kerugian itu risiko konsorsium ketika menyetujui kontrak," kata Agung.

Pemerintah Kota Semarang mengusulkan subsidi Rp 7,1 miliar berdasarkan pengajuan dari konsorsium yang rancangannya masih umum, yaitu pendapatan Rp 4,447 miliar tidak tertutupi dengan biaya operasional Rp 11,66 miliar.

Biaya operasional itu mencakup pengeluaran untuk pengoperasian BRT Rp 4,86 miliar, biaya perawatan Rp 2,35 miliar, biaya sumber daya manusia Rp 3,75 miliar, dan biaya pembelian pendingin Rp 587,18 juta.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Suseno mengakui belum memberikan secara detail alokasi pengajuan subsidi BRT dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara RAPBD 2010.

"Kami ajukan dulu saja anggarannya. Namun, kami akan segera rapat membahas detail pengajuannya," kata Suseno.

Suseno memastikan, pengajuan subsidi tersebut hanya untuk menutupi biaya operasional tahun 2010 dan tidak termasuk penggantian kerugian konsorsium pada tahun 2009. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Padahal, sebelumnya Direktur PT Trans Semarang, badan konsorsium pengelola BRT, Tutuk Kurniawan mengatakan telah memasukkan nilai kerugian konsorsium dalam pengajuan subsidi sebesar Rp 1 miliar yang dimasukkan dalam pos perawatan. (ILO)