Israel Cari Cara Penjarakan Kepala Hamas

Gaet Belgia, Israel Cari Cara Penjarakan Kepala Hamas


TEL AVIV (SuaraMedia News) - Sebuah kelompok Israel kini tengah berusaha keras mencari cara untuk memenjarakan pimpinan Hamas, Khaled Mishaal.


Kelompok tersebut telah meminta pengadilan Belgia untuk mengeluarkan surat jaminan penangkapan Mishaal dengan tuduhan kejahatan perang selama invasi mematikan Israel di Jalur Gaza yang menewaskan ribuan warga, trmasuk ratusan wanita dan anak-anak.

Kelompok yang terdiri dari 15 orang ini menggelar sebuah sesi pengadilan di Belgia setelah mengaku rumah mereka hancur akibat proyektil yang diluncurkan dari Gaza ke Israel sebagai serangan balik yang dilancarkan Israel. Mereka mengajukan komplain mereka ke Brussels, menurut pengacara mereka, Roel Coveliers.

Komplain tersebut berisi tuduhan kepada 10 pemimpin teratas Hamas dan beberapa pemimpin perang Gaza, berdasarkan laporan beberapa organisasi HAM internasional dan tim pencari fakta di Gaza bentukan PBB.

Hasil laporan tersebut, yang dipimpin oleh hakim yahudi asal Afrika Selatan, Robert Goldstone, menuding Israel dan kelompok bersenjata Palestina dalam perang selama 22 hari di Gaza, meninggalkan lebih dari 1.400 warga Palestina tewas.

Diantara laporan yang diajukan kelompok Israel tersebut, meliputi pemimpin Hamas, Khalid Mishaal, Perdana Menteri Ismail Haniyeh, Mahmoud Zahhar, dan beberapa pemimpin kelompok bersenjata, Ahmad Jabari dan Muhammad Deif.

Langkah tersebut diambil kelompok tersebut tidak lama setelah tersiarnya isu bahwa Hamas telah memanfaatkan hukum Inggris untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah pejabat Israel yang diketahui terlibat dalam invasi di Gaza, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Israel, Tzipi Livni yang akhirnya membatalkan kunjungannya ke Inggris.

Livni, pemimpin partai oposisi Kadima, telah diharapkan untuk melakukan perjalanan ke London minggu ini untuk sebuah event yang diselenggarakan oleh Dana Nasional Yahudi, diikuti dengan pertemuan dengan pejabat pemerintah Inggris.

Livni bersama Perdana Menteri Ehud Olmert dan Menteri Pertahanan Ehud Barak selama serangan Angkatan Pertahanan Israel di Gaza membentuk tiga sosok "troika" dari pembuat keputusan yang memetakan jalannya perang.

Akan tetapi, Livni membatalkan kunjungan dua minggu sebelum acara itu dijadwalkan untuk berlangsung.

Media Israel melaporkan pada hari Senin bahwa Livni telah membatalkan perjalanan karena khawatir bahwa ia akan ditangkap setelah sebuah kelompok pro-Palestina memenangkan surat perintah penangkapan untuknya.

Tapi kantor Livni mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah laporan bahwa ia telah menolak permintaan untuk menghadiri acara di London karena konflik penjadwalan dan bukan karena takut akan ditangkap.

Namun peristiwa tersebut ternyata berdampak pada Inggris yang akhirnya merubah hukumnya untuk menghindari penangkapan tersebut.

“Prosedur saat ini, dimana perintah penangkapan bisa diberikan tanpa pemberitahuan atau mendapatkan masukan dari seorang jaksa, adalah sebuah hal yang tidak wajar dalam sistem hukum Inggris dan Wales,” kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband, dalam pernyataan yang ditulis di situs internet kementerian luar negeri.

“Para pemimpin Israel – seperti halnya para pemimpin negara-negara lain – tidak boleh dihalang-halangi untuk melakukan kunjungan dan dialog dengan pemerintah Inggris,” kata Miliband.

“Pemerintah tengah mencari cara-cara untuk merombak sistem di Inggris, guna menghindari peristiwa semacam ini di masa mendatang.”

Miliband mengatakan bahwa Israel adalah kawan dekat dari Inggris. (al/mn/sm)