Prioritaskan Anggaran Mendesak

SEMARANG, KOMPAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang memprioritaskan anggaran yang bersifat mendesak untuk diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2009. Hal ini terkait dengan mepetnya waktu penyerapan anggaran yang hanya kurang dari satu bulan.

"Dengan waktu mepet seperti ini, anggaran yang diajukan semestinya yang mendesak dan bermanfaat untuk rakyat," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang Agung Priambodo, Sabtu (28/11) di Kota Semarang.

Agung mencontohkan, anggaran yang mendesak antara lain anggaran untuk pemilihan Wali Kota Semarang, jaminan kesehatan masyarakat daerah, dana pendampingan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, dan anggaran darurat untuk penanggulangan bencana.

Agung menyarankan, anggaran yang membutuhkan proses panjang dalam penyerapannya seperti pembebasan lahan jalan layang Kalibanteng dan Kali Banger agar dialihkan pengajuannya dalam APBD 2010. "Lebih baik eksekutif sabar sedikit daripada anggaran tidak efektif," ujar Agung.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang Novriadi juga pernah menyatakan, masih terdapat pos anggaran yang tidak mungkin terserap dalam APBD Perubahan seperti pembebasan lahan jalan layang Kalibanteng dan Kali Banger. Pos anggaran tersebut dinilai tidak tepat untuk diajukan dalam APBD Perubahan, tetapi seharusnya dalam APBD 2010. "Mana mungkin dana tersebut bisa terealisasi dalam waktu kurang dari sebulan. Padahal, pembebasan lahan butuh proses," ucap Novriadi.

Dana hibah

Anggota Badan Anggaran lainnya, Agung Budi Margono, menyoroti tingginya pengajuan dana hibah dalam APBD Perubahan yang mencapai Rp 39,4 miliar. Anggaran yang diajukan perlu dilihat tingkat urgensinya, apalagi jumlahnya melebihi pengajuan dalam APBD murni 2009.

Hibah yang menjadi sorotan adalah dana hibah PSIS sebesar Rp 8 miliar dan uang tali asih KONI yang besarannya juga mencapai Rp 7 miliar. "Kami harapkan komisi yang bersangkutan dapat membahas dana hibah tersebut dengan lebih rinci," ujar Agung.

Menurut Agung, perlu ada rasionalisasi terhadap besaran dana hibah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah, skala prioritas kebutuhan, dan perundangan yang berlaku. Hal ini mengingat defisit anggaran dalam APBD 2009 telah mencapai Rp 280 miliar.

Berdasarkan jadwal pembahasan, APBD Perubahan akan ditetapkan DPRD Kota Semarang dalam sidang paripurna 3 Desember mendatang. Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Sriyono mengatakan, APBD Perubahan paling lambat dapat digunakan pada pertengahan Desember setelah peraturan daerah untuk APBD telah disahkan. (ilo)