Wakil Menteri Tidak Difungsikan

Jakarta, Kompas - Para akademisi, praktisi, organisasi petani, ataupun politikus melihat belum ada sinergi yang baik antara Menteri Pertanian Suswono dan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian.

Sinergi diperlukan karena negara menyediakan fasilitas dalam wujud wakil menteri pertanian untuk membangun sektor pertanian yang lebih baik.

Hal itu diungkapkan secara terpisah oleh Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo, guru besar Sosial Ekonomi dan Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, dan Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton Supit, Minggu (29/11).

Menurut Siswono, ada perbedaan karakter antara institusi negara, seperti Departemen Pertanian, di Indonesia dan negara lain. Di negara lain menteri pertanian murni jabatan politik.

”Karena itu, seorang menteri pertanian merumuskan kebijakan mendasar terkait dengan politik pertanian,” kata Siswono di Jakarta. Pada kenyataannya, seorang menteri pertanian juga memiliki tugas manajerial yang tidak kecil untuk mengelola semua unit di Deptan agar dipastikan berjalan baik.

Winarno menyatakan, fasilitas yang diberikan negara berupa Wakil Mentan tampaknya belum dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Deptan dan Mentan. Terbukti belum ada kejelasan tugas dan peran Wakil Mentan.

”Seyogianya, aset dan fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian. Sayang negara sudah mengeluarkan uang begitu banyak kalau tidak dipakai,” katanya.

Anton Supit menyatakan, sudah selayaknya sistem pengangkatan pejabat di Indonesia tidak sekadar memilih orang yang tepat di waktu yang tepat. Namun, benar-benar memilih orang sesuai dengan kemampuannya, apa pun latar belakangnya.

Menurut Maksum, Wakil Menteri Pertanian sebaiknya diberi tugas khusus saja dalam menjaga kelangsungan ketahanan pangan secara menyeluruh. ”Selama ini ketahanan pangan ditangani oleh Badan Ketahanan Pangan, yang notabene setingkat eselon I. Karena itu, urusan ketahanan pangan selalu dijabarkan pada aspek produksi,” ujarnya (MAS)