Presiden Lutfi: PKS Telah Kirim Ribuan Relawan ke Daerah Bencana

Islamedia:Partai Keadilan Sejahtera (PKS) PKS sendiri mengirimkan ribuan relawan untuk membantu korban bencana di wilayah Wasior, Mentawai, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Para relawan tersebut akan bertugas di daerah bencana sampai penanganan bencana selesai. Mereka akan bertugas secara bergantian.

"Pada dasarnya semua kader PKS siap menjadi relawan. Dan mereka juga sudah dibekali pelatihan penanganan bencana, sehingga mereka siap diterjunkan jika dibutuhkan," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sabtu (30/10) di Jakarta.

PKS juga telah mengeluarkan instruksi agar kader-kader PKS di seluruh Indonesia memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Pengelolaan bantuan sendiri dibagi menjadi tiga zona. Untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara bantuan diarahkan untuk korban letusan gunung Merapi. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan bantuan diarahkan ke Mentawai, sementara untuk wilayah Indonesia Timur bantuan dialokasikan untuk Wasior.

Pada kesempatan yang sama Luthfi menyatakan kegembiraannya dengan meningkatnya kepedulian partai-partai politik terhadap penanganan bencana. Menurut dia, penanganan korban bencana, termasuk perbaikan infrastruktur, lingkungan, dan kondisi mental masyarakat korban perlu melibatkan banyak pihak, termasuk parpol.

PKS, lanjut Luthfi, saat ini memiliki banyak teman parpol di lapangan. Posko-Posko parpol banyak bertebaran di daerah bencana bersanding dengan posko pemerintah, instansi swasta, lembaga charity, maupun ormas. Sehingga makin banyak pihak yang membantu korban bencana.

Banyak pihak yang terlibat dalam penganan bencana merupakan wujud kepedulian, rasa solidaritas yang tinggi, juga empati terhadap para korban. Ini merupakan hal yang positif. Pemerintah, lanjut Luthfi, tinggal mengkoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana itu agar satu sama lainnya tidak tumpang tindih.

READ MORE >>

"PKS Bukanlah Organisasi Malaikat"

JAKARTA (SuaraMedia News) - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menilai kasus politisi PKS M Misbakhun manusiawi. Terjadinya kasus ini merupakan ujian Partai yang harus dihadapi.

"Ini semua manusiawsi, (PKS) bukan organisasi malaikat," kata Menteri Komunikasi dan Informatika itu di Kemayoran, Jakarta, Kamis 15 April 2010.

Menurutnya status Misbakhun baru tersangka. Sementara yang tertuduh dan disidangkan berkali-kali biasa saja. Ketika ditanya Misbakhun merupakan anggota DPR yang pertama menjadi tersangka, dia mengatakan, "kan ini bukan malaikat."

Masalah itu, lanjut dia, terjadi di sepanjang zaman. Yang penting jika terdapat kesalahan ada yang mengkoreksi. Namun PKS tak akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kasus ini. "Nggak besar-besaranlah, satu orang ini," ujarnya.

Namun Tifatul menilai proses yang terjadi pada Misbakhun lebih ke masalah hukum, bukan politis. PKS menyerahkan kasus ini pada masalah hukum.

Partai akan mengambil langkah tegas jika terbukti Misbakhun bersalah. "Karena kami punya mekanisme, kan bisa terjadi kesalahan di kadernya. Bisa terjadi kesalahan dari 1,55 juta kader, tapi kita kan punya mekanisme reward and punishment," ujarnya.

Menurutnya hal ini tak mencoreng PKS sebagai partai bersih. Menurutya partai bersih adalah berupaya bersih. "Kan tidak ada ayatnya Allah mencintai orang yang bersih tapi yang ada adalah Allah mencintai orang yang membersihkan diri," ujarnya.

Misbakhun menjadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen pendukung letter of credit (L/C) PT Selalang Prima International. Dirut PT SPI Franky Ongko bahkan sudah ditahan Mabes Polri.

Namun Ditetapkannya politisi PKS, Misbakhun, sebagai tersangka kasus L/C fiktif, tidak serta merta membuat citra PKS sebagai partai yang bersih dari persoalan, tercoreng. Namun persoalan ini merupakan ujian bagi partai yang memiliki slogan bersih, peduli, dan profesional.

"Bersih itu kan berupaya bersih, kan tidak ada ayatnya Allah mencintai orang yang bersih tapi yang ada adalah, Allah mencintai orang yang membersihkan diri," kata politisi senior PKS di acara Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnerships for Infrastructure Development 2010 di PRJ Kemayoran.

"Berbuat salah itu wajar saja tetapi yang penting kalau salah dikoreksi. Jangan salah kemudian bangga, salah nggak mau dikoreksi. Kita kan mengoreksi," tuturnya lagi.

Selanjutnya, diakui Tifatul, PKS akan melakukan evaluasi. Evaluasi tersebut mencakup evaluasi terhadap Misbakhun, dan sistem seleksi keanggotaan yang dimilliki PKS.

Mengenai adanya pembelaan terhadap Misbakhun dari orang partai, dibantah Tifatul. Menurutnya tidak ada pembelaan yang dilakukan partai, apalagi dari Presiden PKS Luthfie Hasan Ishaq. "Beliau menyerahkan pada masalah hukum," ucapnya. (ar/vs/ok) www.suaramedia.com

READ MORE >>

PKS Nilai Sikap Tegas Mega Soal Oposisi Menarik

Denpasar - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi ketegasan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tertuang dalam pidato politiknya. Presiden PKS, Luthfie Hasan Ishaq, menilai pidato Megawati menarik.

"Bagus. Sikapnya menarik. Kita memberi apresiasi tehadap sikap tersebut," kata Luthfie usai menghadiri acara pembukaan Kongres III PDIP di Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Selasa (6/4/2010).

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Banyak kalangan menilai, pernyataan tersebut adalah keinginan Megawati agar PDIP ke depan tetap menjadi penyeimbang pemerintahan SBY.

"Kita menghargai sebuah pilihan, kami menghormati pilihan Ibu Mega," kata Luthfie.

Ditanya apakah karena ketertarikan sikap tersebut PKS jadi tergoda untuk bergabung dengan aliansi penyeimbang, Luthfie enggan berkomentar panjang. " Kita sudah memilik kontrak politik dengan Pak SBY," imbuhnya.

"Kita sudah menjaga yang kami pilih, demikian juga Ibu Mega sudah menjaga yang dia pilih," tutup Luthfie. (lrn/mad)

READ MORE >>

Presiden PKS : Akhir Kasus Century Berupa Rekomendasi Y Pastig

Jakarta (SuaraMedia News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, menyatakan target Angket Kasus Bank Century harus berupa rekomendasi yang pasti. Rekomendasi berupa Hak Menyampaikan Pendapat yang berujung pada pemakzulan, menurut Luthfi, tak akan hasilkan kepastian.


"Untuk sampai ke "hak menyampaikan pendapat" itu proses politik," kata Luthfi. "Proses itu sangat panjang. Lebih baik nanti rekomendasi yang ada kepastian," ujarnya. Kamis 18 Februari 2010.

Pernyataan Luthfi ini mengomentari lontaran anggota PKS yang duduk sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Century, Mahfudz Siddiq, yang menyatakan kesalahan Boediono 80 persen dan Sri Mulyani 20 persen. Menurut Luthfi, pernyataan itu bukan kesimpulan yang menghasilkan kepastian.

Kesimpulan yang memberikan kepastian, ujar Luthfi, adalah berupa rekomendasi Pansus pada aparat hukum untuk menindaklanjuti kasus Century. Aparat hukum itu meliputi kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Cuma memang yang utama KPK," ujar Luthfi. Kesimpulan berupa rekomendasi itu, ujar Luthfi, tentu harus berdasarkan fakta temuan. "Kalau menyimpang dari itu, tentu menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Rakyat yang telah memilih selama ini bisa menjadi apatis," katanya.

Partai Golkar pun juga sepakat dengan Partai Keadilan Sejahtera bahwa Angket Kasus Century lebih difokuskan pada soal penegakan hukum. Golkar tidak menyasar langsung mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang sekarang Wakil Presiden.

"Mungkin ada pilihan ke sana karena sifatnya rekomendasi politik, kalau diproses lebih lanjut jalur politik," kata Ade Komaruddin, Sekretaris Fraksi Golkar yang duduk di Pansus, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 18 Februari 2010.

Namun, kata Ade, perlu ditegaskan bahwa Golkar tidak berniat untuk memakzulkan. "Lebih pada proses penegakan (hukum)," ujar Ade yang juga ikut dalam tim kecil Pansus yang merumuskan draf sikap Pansus itu.

Rekomendasi politik yang dimaksud Ade adalah berupa "Hak Menyampaikan Pendapat." Hak ini nanti bisa berupa rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan apakah Presiden atau Wakil Presiden telah melanggar haluan negara.

Namun Ade menyatakan, hak itu tergantung kepada kesimpulan Pansus Angket Century dan kemudian rapat paripurna DPR. Dan sejauh ini, sikap Golkar, "nanti itu akan diselesaikan pada instansi penegak hukum," ujar Ade. (vv2)

READ MORE >>

Presiden PKS : Tuntutan Reshuffle Kabinet Hanya Manuver Demokrat

Partai Demokrat (PD) secara resmi mengusulkan agar Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet. Usulan itu disampaikan petinggi partai berlambang mercy itu langsung dalam pertemuan dengan SBY di Wisma Negara, Kamis lalu (4/2).


Petinggi Partai Demokrat yang datang dalam pertemuan Sekjen Amir Syam­suddin didam­pingi Ketua DPP Jafar Hafsah dan Ketua Fraksi Partai Demo­krat DPR Anas Urbaningrum.
Usulan reshuffle kabinet itu disampaikan Demokrat setelah kecewa terhadap sikap sejumlah parpol mitra koalisi. Mereka dinilai sudah bertindak di luar nalar politik dalam menyikapi kasus Bank Century.

Meski tak menyebut siapa men­­teri yang perlu diganti, sa­saran reshuffle tampaknya di­tu­jukan kepada menteri asal Partai Gol­kar dan Partai Keadilan Se­jahtera (PKS). Kedua parpol itu cu­kup kritis di Pansus Angket Bank Century dan kerap ber­se­berangan dengan Demokrat.

Bagaimana parpol mitra koalisi menyikapi usul reshuffle kabinet yang disampaikan Demokrat? Apa­kah memang sasaran res­huffle kabinet adalah menteri-men­teri dari Golkar dan PKS? Be­rikut wawancara Rakyat Mer­deka dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Partai Demokrat secara resmi mengusulkan agar presiden melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang berasal dari parpol. Bagaimana tanggapan Anda?
Hal tersebut baru sebatas usul­an dari teman-teman Partai De­mokrat. Kami (PKS—red) sebenarnya intensif me­lakukan komunikasi dengan SBY, bahkan frekuensinya lebih sering dengan beliau ketimbang komunikasi dengan Partai De­mokrat. Banyak yang kami bi­ca­rakan. Salah satunya mengenai kasus Bank Century. Saya kira mereka (elite Partai Demokrat) tidak mengetahui hal tersebut.

Kapan Anda terakhir bertemu dengan SBY?
Kami bertemu secara rutin kok. Sudah beberapa kali kami me­la­kukan pertemuan. Bulan lalu, ka­mi juga melakukan pertemuan.

Apa hasil komunikasi PKS dengan SBY terutama yang berkaitan dengan kasus Bank Century?
Dalam pertemuan dengan SBY, kami menyampaikan pandangan kami mengenai kasus Bank Century. Apa langkah-langkah yang perlu ditempuh, apa rencana untuk menuntaskan masalah Bank Century. Dan semua pan­dangan-pandangan yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh SBY.

Usulan reshuffle kabinet di­latarbekangi kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap kritis anggota Pansus dari PKS. Ba­gai­mana tanggapan Anda?
Sebenarnya tidak ada hu­bungan­ antara koalisi dengan Pansus Angket Bank Century. Koa­lisi dibangun untuk sebuah ko­n­trak politik besar yakni koa­lisi untuk membangun pe­me­rintahan good governance dan clean governance. Kritik yang di­sampaikan anggota pansus dari Fraksi PKS masih on the track. Kritik disampaikan untuk meng­ungkap dugaan potensi pelang­garan yang dilakukan pihak ter­tentu karena melanggar aturan perbankan dan keuangan.

Kalau memang Fraksi Partai Demokrat melihat PKS sudah keluar track, saya kira itu hanya sebatas asumsi mereka saja. Tetapi faktanya kami tidak keluar track karena koalisi itu untuk membangun good governance dan clean governance.

Benarkah ada perbedaan antara PKS dengan Partai Demokrat dalam memandang kasus Bank Century?
Kasus Bank Century adalah masalah hukum. Saya kira ideal­nya kasus itu diarahkan ke ranah hukum. Pansus Angket Bank Century DPR mencari untuk menemukan data-data dugaan pelanggaran, tetapi finishing touch-nya, saya kira, di ranah hukum. Dan kami sepakat untuk menyerahkan masalah itu ke ranah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kami akan tetap berjalan sesuai dengan standar yang ber­laku. Ketika nanti kasus itu ma­suk ke ranah hukum, biarkan hukum yang menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran harus ditindak dan jika tidak ada, ya sudah.

Apakah Anda melihat bahwa sasaran dari reshuffle kabinet adalah menteri-menteri dari PKS?
Reshuffle itu baru sebatas usul­an. Masalah pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden, bukan parpol. Parpol tidak me­miliki peran apa-apa untuk me­nentukan siapa yang layak men­jadi menteri, siapa yang tidak layak menjadi men­teri, dan siapa menteri yang har­us diganti.

Apa yang Anda tangkap dari langkah Partai Demokrat yang mengusulkan reshuffle kabinet?
Saya melihat hanya sekadar ma­nuver politik biasa saja. Se­jauh ini saya melihat koalisi dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada tanda-tanya ingin pecah kongsi. Kalau tujuannya sama untuk mewujudkan good gor­ve­nen­ce dan clean governace, ke­napa harus pecah kongsi?

Bagaimana komunikasi PKS dengan Partai Demokrat se­lama ini?
Sebenarnya hubungan koalisi itu biasa-biasa saja. Tidak ada perkembangan yang baru karena memang pertemuan jarang di­selenggarakan. Kami—sebagai mitra koalisi—tidak pernah me­nerima undangan untuk bertemu. Baru akhir-akhir ini saja ada un­dangan. Satu-dua kali un­dangan pertemuan.

Apakah partai memberikan instruksi kepada kader PKS yang duduk di Pansus Angket Bank Century?
Tidak ada instruksi apa-apa, kecuali menginstruksikan agar anggota Pansus Angket Bank Century mewujudkan good go­vernance and clean gover­nance. Saya kira perlu diketahui untuk mewujudkan cita-cita pemerin­tah­an yang baik memang me­mer­lukan kajian kritik.

Bagaimana sikap PKS ter­hadap desakan agar Sri Mulyani dan Boediono mundur dari jabatannya?
Kalau keduanya tidak terbukti, desakan itu tidak beralasan. Te­tapi kalau memang nanti ke­duanya terbukti bersalah, Boe­diono dan Sri Mulyani harus di­serahkan kepada hukum agar di­proses. Kemudian apakah kedua­nya harus dipecat atau tidak dari jabatannya, itu hak prerogatif presiden untuk mengambil tin­dakan. Pada prinsipnya sikap kami sesuai dengan temuan Pan­sus Century.

Bagaimana bila temuan Pan­sus Angket Bank Century ter­nyata menyudutkan pemerintah. PKS akan berpihak ke mana?
Kami akan berusaha men­ca­rikan titik temu, bagaimana melakukan langkah-langkah yang proposional tanpa meng­abaikan temuan di lapangan dan juga tanpa mengurangi subtansi masalah Bank Century.

READ MORE >>

Presiden PKS : PKS Takkan Ubah Gaya di Century

PK-Sejahtera.org
JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tidak akan mengubah cara dan gaya anggota fraksinya di Panitia Khusus (Pansus) Angket Century. Sikap kritis anggota Fraksi PKS di pansus dinilai telah berada dalam jalur yang benar untuk menggali substansi kasus Bank Century.

''Anggota pansus kami sudah benar. Kami juga tidak pernah punya niat mengganti anggota kami di Pansus Century,'' kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, ketika dihubungi Republika, Kamis (21/1).

Menurut Luthfi, PKS rutin mengevaluasi anggotanya di pansus dua kali tiap sepekan. Berdasarkan evaluasi selama ini, kata Luthfi, PKS tidak menilai adanya kesalahan cara bekerja anggotanya di pansus.

Jika ada penilaian dari pihak luar bahwa anggotanya sangat keras dan kritis terhadap para terperiksa, menurut Luthfi, justru itu dilakukan untuk mengejar substansi dan tidak bertujuan untuk membela orang per orang.

Menyinggung soal adanya protes dari kubu Demokrat terhadap anggota pansus dari PKS, Luthfi menjawab, koalisi yang dibangun PKS dengan Demokrat adalah koalisi untuk menciptakan clean governance dan good governance, bukan membela orang per orang.

''Mereka bicara atas nama siapa, komunikasi PKS dan Pak SBY berjalan baik dan SBY welcome dengan kerja PKS di pansus,'' tegas Luthfi.

Dalam sebuah media online nasional, anggota pansus dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyinggung anggota pansus dari mitra koalisi Partai Demokrat, yaitu PKS dan Partai Golkar (PG). ''Mereka itu berdiri di dua kaki,'' kata Ruhut.

Ia memprotes mitra koalisinya itu. Jika PKS dan PG konsisten sebagai koalisi, kata dia, seharusnya mereka membela Sri Mulyani dan Boediono. ''Kalau kritis, nggak usah ikut boncengan (bermitra--Red),'' kata Ruhut.

Ruhut mengaku mengerti alasan PG bersikap seperti itu. ''Aku juga bekas kader Golkar, kau mengertilah. Di sini (pansus--Red) juga masih ada fans JK (Jusuf Kalla--Red),'' kata Ruhut.

Peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, pernyataan yang dikeluarkan Ruhut, Mubarok, ataupun Benny K Harman di pansus tentang PKS dan PG yang bermain di dua kaki merupakan implikasi dari evaluasi SBY terhadap mitra koalisi.

''Evaluasi yang disampaikan SBY adalah eufeumisme atau penghalusan politik dari kekecewaan SBY terhadap mitra koalisi dalam kasus Century,'' ungkap Burhan.

Anak buah SBY di Partai Demokrat, seperti Ruhut ataupun Mubarok, adalah orang yang bertugas memperjelas pesan politik SBY dalam bahasa yang lebih clear dan tidak bersayap.

Tudingan Mubarak ataupun Ruhut terhadap PG dan PKS menunjukkan kerisauan elite Demokrat terhadap sepak terjang PG dan PKS yang makin sulit dikendalikan.

READ MORE >>

PKS Respons Positif Evaluasi Mitra Koalisi

OkeZone - JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq menyambut positif rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan evaluasi terhadap kesepakatan koalisi yang pernah ditandatangani oleh partai-partai koalisi kepada partai pemenang pemilu yakni Partai Demokrat.


"Evaluasi bagus, itu rutinitas yang tak hanya dalam program 100 hari, tapi harus periodik dilakukan," katanya kepada okezone, Kamis (7/1/2010).

Menurut Lutfi, evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana kinerja atau pencapaian dari satu program. "Evaluasi sangat dibutuhkan untuk menilai apa-apa yang sudah dan belum terealisasi dari satu program," imbuhnya.

Oleh sebab itu, terkait evaluasi program 100 hari ini tentunya Presiden SBY mempunyai parameter atau indikator keberhasilannya apa. "Kalau untuk kabinet parameternya sudah jelas, tapi jika terkait dengan partai koalisi itu menyangkut koordinasi politik," ujarnya.

Kata Lutfi, evaluasi terhadap mitra partai koalisi juga bersifat kasuistik. Misalnya, tentang isu Century di mana partai politik yang tergabung dalam koalisi SBY memiliki pandangan masing-masing. Hal itu tidak akan memberikan dampak lebih jauh terhadap jajaran kabinet.

"Tapi sejauh ini masih baik-baik saja, tak ada masalah. Kita masih berkimitmen dalam good and clean government," ujarnya.

Lebih lanjut politisi PKS ini mengatakan, sebenarnya ada keterpisahan antara evaluasi program 100 hari kabinet dengan evaluasi terhadap partai koalisi.

"Kalau isu politik ini soal koordinasi dan arahannya apa. Kalau ada masalah, yah partai koalisi tinggal dipanggil saja, ajak komunikasi kalau belum ada yang sejalan. Intinya intensifkan komunikasi di antara partai koalisi terkait sartu isu," paparnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan dengan evaluasi ini diharapkan semua partai yang berkoalisi akan setia dan konsisten dengan apa yang telah ditandatanganinya. "Sekali lagi, baik kontrak kinerja, pakta integritas, dan di luar itu ada kesepakatan koalisi, akan dievaluasi," tegasnya.
(ram)

READ MORE >>