Irwan Prayitno: Saya ke Jerman untuk Mentawai Juga

Oleh: Bayu Hermawan

INILAH.COM, Padang - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta maaf jika keberangkatnnya ke Jerman dianggap tidak etis. Namun dia mengatakan kepergiannya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan bantuan bagi Mentawai dari pihak luar.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno setelah dia mendarat di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, Senin (8/11/2010). Sebenarnya kepergian saya ke Jerman sudah sesuai dengan prosedur. Saya sudah membicarakannya dengan Wakil Gubernur Sumbar, Muslim Kasim, sebagai pemegang komando penanganan korban gempa dan tsunami Mentawai. Termasuk untuk menjalankan pemerintahan selama saya berada di luar negeri," kata Irwan.

Irwan yang berbicara dengan didampingi oleh Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim dan Menkominfo Tifatul Sembiring, tetap berpendapat bahwa kepergiannya ke Jerman dalam rangka mengalang bantuan untuk Mentawai. "Saya ke sana juga untuk membantu rehab-rekon Mentawai dengan cara ekspose di hadapan investor karena selama ini, orang Eropa yang paling banyak ke Mentawai. Saya juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bavaria, Jerman," jelasnya.

Namun demikian dia meminta maaf kalau kepergiannya tetap dianggap salah dan tidak etis. "Saya meminta maaf kalau dianggap tidak etis. Sebagai bukti saya memutuskan pulang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Pesawat sempat tertunda karena tidak bisa masuk ke Indonesia, saya lalu transit di Singapura, melanjutkan perjalanan ke Kuala Lumpur, lalu ke Jakarta," ungkapnya. [mah]

READ MORE >>

Inilah Segudang Agenda Irwan Prayitno di Jerman

Islamedia:Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno usai menyampaikan makalahnya di "Indonesia Bussiness Day," menjalin kerjasama dengan pemerintahan Bavaria di gedung Hanns Seidel Stiftung, Munchen, Jumat waktu setempat.

Gubernur Sumbar menandatangani nota hasil pertemuan antara dengan Kepala Divisi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri untuk Asia Pasifik Kementerian Ekonomi Intrastruktur Transportasi dan Teknologi Negara bagian Bavaria Armin Schwimmbeck disaksikan Dutabesar RI untuk Republik Federal Jerman Eddy Pratomo.

Kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam bidang investasi, pariwisata dan teknologi dan pertanian khususnya energy terbarukan dan segera ditindaklanjuti dalam waktu singkat.

Selama kunjungan kerja di Munchen Gubernur Sumatra Barat, Prof. Dr. Irwan Prayitno, juga mengadaan pertemuan non formal dengan KBRI Berlin, Asosiasi Profesional untuk bidang Sain, Teknologi dan Enterprises Indonesia (AIPSE) yang dihadiri Bambang S Darwanto dan Indra Kusumah.

Dalam pertemuan dengan anggota AIPSE itu dibahas persiapan pertemuan dengan Sekretariat Negara bagian Bavaria dan salah satu kementrian Bayern.

Sementara itu dalam pertemuan dengan Kepala Kementrian Ekonomi, Inftrastruktur, transportasi dan teknologi negara bagian Bavaria Dr. Armin Schwimbeck dan Hans-Jurgen Radmacher untuk Indonesia dibahas potensi masing-masing daerah.

Gubernur Sumbar juga mengadakan pertemuan dengan Kepala bagian Politik Eropa dan Kooperasi Internasional Dr. Jorg Vogel di Sekretariat Negara Bagian Bavariai yang membahas presentasi supply dan demand masing-masing pihak.

Dalam pertemuan itu Bayern menilai pentingnya kerjasama dengan negara berpenduduk muslim yang bertujuan untuk "mengcounter isu sara" yang sedang merebak di Jerman. Sumatera Barat menjadi pilihan parter kerjasama yang sangat cocok.

Pemerintah Negara bagian Bavaria akan mengadakan kunjungan balasan ke Indonesia pada bulan Juli tahun 2011.

Pada pertemuan dengan para calon investor asal Jerman yang sangat tertarik dengan potensi yang dimiliki Sumatera Barat dalam hal pembangunan proyek pariwisata hijau, pembangunan pembangkit listrik dengan energi panas bumi dan pembangunan jalur kereta api Pauh Lima - Solok.
(ANT/A024)

READ MORE >>

Awas Politisi Narsis Mewabah

Politik pencitraan ternyata bukan hanya dilakukan oleh Presiden SBY. Saat ini politisi Indonesia sedang terkena wabah narsis, alias memuja diri sendiri.

Itulah yang dikatakan Sekjen DPP PKS Anis Matta terkait fenomena yang dianggapnya aneh ini. Politik narsis lah yang disebutnya membuat tidak produktif bagi pembangunan bangsa dan negara.

“Di dunia politik kita kini terlalu banyak narsisnya, yang kemudian memunculkan politik pencitraan. Politik semacam ini cenderung suka memperlihatkan kita ini selalu sibuk, telah banyak berbuat dan senang disanjung untuk hal-hal yang tidak kita lakukan. Kita mempertontonkan kesibukan, tetapi sesungguhnya kita tidak produktif,” kata Anis di Medan, Jumat 8 Oktober 2010 malam.

Menurut Wakil Ketua DPR RI, bangsa Indonesia akan mampu menghasilkan sesuatu yang besar jika politik narsis dihilangkan. “Jika narsisme bisa dihilangkan, Insya Allah kita akan memiliki obsesi yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara ini,” ujarnya.

Selain wabah narsis, dunia politik Indonesia juga dihinggapi penyakit cepat puas dan cenderung selalu merasa diri sendiri lebih hebat dibandingkan yang lain. Ia mengaku pernah dimintai saran seorang kepala daerah di Yogyakarta yang akan didaulat menerima penghargaan sebagai pahlawan antikorupsi.

“Saya sarankan untuk ditolak, karena apa yang telah beliau lakukan merupakan hal yang sangat biasa dan tidak perlu dihargai sedemikian rupa. Seseorang bisa disebut pahlawan jika dia orang biasa tetapi mampu melakukan hal-hal yang tidak biasa,” ujarnya.

Dia mengajak kader-kader PKS melakukan hal-hal besar, tidak cepat berpuas diri dan tidak perlu merasa harus dihargai. (ant/ana)

READ MORE >>

PKS Dicela dan Dipuja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni 2010, sudah muncul suara-suara yang menyoroti pilihan Hotel Ritz Carlton Pacific Palace Jakarta sebagai tempat pelaksanaan acara.

Semua tahu bahwa tempat itu adalah hotel mewah milik perusahaan Amerika Serikat (AS), negara yang kerap menjadi sasaran aksi massa PKS terkait dengan kebijakan standar ganda AS dalam konflik Palestina-Israel.

Apalagi, PKS juga mengundang Duta Besar AS Cameron R Hume sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan saat Munas itu berlangsung.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap PKS yang dinilai telah mendua dan berubah sehingga dikhawatirkan melemahkan respons partai ini terhadap isu-isu yang terkait dengan AS dan perjuangan rakyat Palestina. Publik mempertanyakan agenda terselubung apa di balik perubahan sikap PKS itu.

Pertanyaan tersebut tidak hanya disampaikan kalangan eksternal partai tetapi banyak pula kalangan internal pengurus PKS yang menyayangkan pengambilan lokasi Munas di hotel mewah tersebut.

Menurut Kepala Badan Humas PKS Ahmad Mabruri, ia dan banyak pimpinan PKS lainnya telah menerima banyak SMS (layanan pesan singkat) yang mempertanyakan dan menyayangkan keputusan panitia penyelenggara Munas yang dikabarkan menghabiskan dana sekitar Rp 10 miliar itu.

"Jangankan Anda (wartawan), pengurus PKS di daerah-daerah juga banyak yang mempertanyakan soal itu. Tetapi setelah kita jelaskan, akhirnya mereka bisa memahami," ujarnya.

Strategi

Berbeda dengan cara pandang sejumlah pihak yang menyayangkan manuver PKS ini, sejumlah pengamat politik justru menganggapnya sebagai sebuah strategi semata. Mereka memandang keputusan PKS itu tidak lebih dari sekadar strategi untuk menarik simpati publik dengan mengubah citra partai menjadi partai yang lebih terbuka dan bisa diterima masyarakat luas.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai PKS sedang berupaya mengubah citranya untuk memperluas dukungan karena selama ini pemilihnya masih terbatas.

Menurut dia, hal itu merupakan manipulasi untuk mengakali sikap pemilih pada Pemilu 2014 agar PKS bisa diterima masyarakat yang lebih luas, termasuk kalangan nonmuslim.

Menyadari banyaknya pertanyaan yang muncul seputar pemilihan lokasi penyelenggaraan Munas, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengklarifikasi masalah itu saat mengawali sambutannya pada pemukaan Munas ke-2 PKS, Kamis (17/6/2010) malam, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Luthfi mengatakan, dipilihnya Hotel Ritz-Carlton sebagai lokasi Munas karena "ballroom" hotel mewah di kawasan Mega Kuningan Jakarta ini mampu menampung sekitar 4.000 hingga 5.000 orang peserta. "Kita sudah survei, ’ballroom’ yang mampu menampung jumlah peserta sebanyak itu hanya Ritz-Carlton dan Jakarta Convention Center (JCC), tetapi JCC sudah penuh hingga Agustus. Jadi, kita pilih Ritz-Carlton," katanya.

Terkait dengan agenda terselubung di balik pemilihan hotel mewah milik AS bagi kepentingan PKS, Luthfi menegaskan, partainya hanya ingin mengetahui lebih jauh sikap AS terhadap Islam, khususnya Presiden Barack Obama.

Rasa keingintahuan publik tentang alasan PKS menghabiskan biaya Munas sampai sekitar Rp 10 miliar juga coba dijawab mantan Presiden PKS yang kini anggota Majelis Dewan Syuro PKS, Tifatul Sembiring. Politisi senior ini mengatakan, bukan hal yang sulit bagi PKS untuk mengumpulkan uang.

"Itu biasa kami lakukan. Kami iuran dari kantong kami, dari kas kami sendiri. Rp 10 miliar itu dari mana? Perlu diketahui kader kita di Jakarta saja ada 200 ribu orang. Kalau 100 ribu orang kita minta Rp 50.000 per orang itu sudah Rp5 miliar," tegasnya.

Partai kader

Sebagai partai kader, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS mengatur status keanggotaan menjadi dua kategori, yakni kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat penuh dengan AD/ART partai dan sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. Kaderisasi berbasis keislaman itu diawali sebagai kader mula, kemudian naik menjadi anggota muda, madya, dewasa, ahli, dan purna.

Dalam keorganisasian PKS, yang masuk kategori anggota adalah semua warga negara Indonesia yang terikat penuh kepada organisasi. Anggota bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapa pun dari golongan serta agama apa pun.

Dengan sistem pengkaderan seperti itu, bisa dipahami bahwa seorang kader partai harus mengikuti aturan dan ketentuan partai. Dengan kata lain, setiap keputusan bersama yang telah diambil oleh partai apalagi Majelis Syuro sebagai institusi tertinggi partai, para kader wajib menaatinya.

Kepala Badan Humas PKS Ahmad Mabruri menyampaikan, di PKS tidak ditemui adanya faksi-faksi atau kader yang tidak puas dengan keputusan partai bicara macam-macam (di luar keputusan partai) di media massa.

"Kalau pun ada perdebatan alot, maka itu akan terjadi di musyawarah Majelis Syuro yang dilakukan secara internal. Dan jika sudah ada keputusan Majelis Syuro, siapapun dia wajib mengikuti keputusan itu, meskipun pada awalnya berbeda pandangan," ujarnya.

Hal itu pula agaknya yang menyebabkan Munas PKS di hotel mewah AS itu berjalan lancar dan tidak mengalami tidak dinamika mencolok seperti yang ditemukan dalam kongres partai lain.

Demokrasi murah

Munas kedua PKS ini tidak melakukan pemilihan pucuk pimpinan partai karena pemilihan sudah selesai di tingkat musyawarah Majelis Syuro. Personalia kepengurusan DPP PKS pun sudah ditetapkan melalui musyawarah majelis tertinggi beranggotakan 99 orang tokoh partai dari pusat dan daerah ini setelah didahului oleh Pemilu raya internal di seluruh Tanah Air.

Luthfi Hasan Ishaaq telah ditetapkan sebagai presiden partai dan Anis Matta sebagai sekretaris jenderal partai. Proses demokrasi yang terjadi di PKS itu boleh jadi memunculkan "kesan tertutup" namun hal itu justru mendapat pujian Pengamat Politik Bachtiar Effendi yang mengatakan, dengan cara seperti itu PKS telah memberikan contoh bagaimana demokrasi murah bisa diterapkan.

"Sebenarnya demokrasi itu bisa dilakukan dengan ongkos yang murah. PKS telah memberi contoh pemilihan pimpinan partai melalui Majelis Syuro," katanya.

Tidak seperti tradisi dan budaya politik di partai lain, pemilihan pimpinan tertinggi PKS pun tidak mengeluarkan banyak biaya karena tidak ada kampanye, iklan, maupun spanduk dan poster kandidat. Pemilihan pucuk pimpinan partai dilakukan oleh Majelis Syuro yang beranggotakan orang-orang pilihan, katanya.

Mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia selama ini karena aturan atau ketentuan yang dibuat lembaga legislatif justru mendorong biaya politik yang besar. "Aturan kitalah yang membuat elite gampang pecah. Yang kalah, bikin partai baru. Ini harusnya tidak boleh lagi (terjadi)," katanya.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini pun setuju dengan usul memperbesar aturan batas minimal perolehan kursi di DPR (parliamentary threshold) menjadi lima persen untuk menekan jumlah partai politik.

Pandangan tentang perlunya ongkos demokrasi yang murah juga diamini Budayawan Dr Frans Magnis Suseno. Menurut dia, seharusnya demokrasi di Indonesia bisa murah atau setidaknya tidak semahal seperti saat ini.

Dia mencontohkan, pencalonan seseorang untuk menjadi ketua, kepala daerah, atau pun calon anggota legislatif tidak seharusnya dibebani biaya karena bisa memicu munculnya sikap koruptif jika yang bersangkutan berhasil menjabat.

Terlepas dari pro-kontra di seputar pemilihan hotel mewah sebagai tempat berlangsungnya acara, pelaksanaan Munas kedua partai berbasis Muslim perkotaan yang berakhir Minggu (20/6) ini bisa menginspirasi banyak partai politik lain di Tanah Air. Setidaknya Munas PKS ini bisa menjadi contoh bagaimana proses demokrasi seharusnya dijalankan.

READ MORE >>

PKS Dekati Partai Komunis Cina

TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah manuvernya mendekati Amerika Serikat banyak disorot, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa mereka juga membuka jalinan diplomasi dengan berbagai pihak lain di luar negeri. "Bahkan dengan Partai Komunis Cina pun kami berkomunikasi," kata Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, yang ditemui di sela Musyawarah Nasional Kedua PKS, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin.

Langkah-langkah diplomasi yang luas itu, menurut Hilmi, menjadi bukti bahwa PKS tidak hanya dekat dengan Amerika. Ia menyebutkan adanya nota kesepahaman antara partainya dan Partai Buruh Australia sebagai contoh lain.

Karena itu, katanya, hubungan yang dijalin PKS dengan Amerika Serikat seharusnya tidak menjadi polemik. "Berdiplomasi bukan berarti setuju dengan Amerika secara keseluruhan," ujar Hilmi.

Ia menegaskan, identitas PKS sudah jelas sebagai partai Islam. Hubungan diplomasi dengan Amerika tidaklah menjadikan identitas itu luntur dan kemudian berbalik menjadi dukungan. Soal Palestina, Hilmi mencontohkan, PKS tetap akan berjuang untuk kemerdekaannya.

Lebih lanjut Hilmi menjelaskan, PKS berdiplomasi dengan Amerika Serikat sebagai bangsa, bukan hanya dengan rezim pemerintahannya. "Amerika juga bagian dari kemanusiaan," katanya. “PKS tidak akan terpengaruh secara spesifik oleh kelakuan Amerika."

Soal kadernya di daerah, Hilmi menyatakan keyakinannya bahwa mereka akan mengerti soal diplomasi ini. Menurut dia, kader PKS merupakan kader terbina, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. "Jika ini keputusan Majelis Syuro, kader sudah mengetahuinya mau ke mana."

Sesuai dengan undangan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron R. Hume, kemarin hadir dan berbicara dalam seminar internasional sebagai bagian dari Munas Kedua PKS. Dalam forum itu, Hume berbicara tentang perspektif Amerika dalam melihat dunia Islam sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Amerika di bawah pemerintah Barack Obama.

READ MORE >>

HNW : TNI harus terbebas dari kekuatan politik untuk menjamin NKRI tidak tercabik-cabik

JAKARTA (SI) — Pemberian hak pilih kepada TNI pada pemilihan umum (pemilu) dinilai dapat mengganggu kesatuan negara Republik Indonesia.Sebagai institusi pertahanan negara,TNI semestinya terbebas dari kekuatan politik.

“ TNI sebaiknya lebih profesional berada di atas kekuatan politik,” kata anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid saat ditemui di lokasi Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta kemarin. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengkhawatirkan, jika TNI kembali mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2004, peristiwa pada Pemilu 1955 terulang.Karena itu,sekali mantan Presiden PKS ini menegaskan, TNI harus terbebas dari kekuatan politik untuk menjamin NKRI tidak tercabik-cabik. Kekhawatiran sama disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo.Menurutnya, keterlibatan TNI dalam politik berpotensi menimbulkan konflik kekerasan yang berujung pada kembalinya kekuasaan otoritarian.

“Saat ini saja belum dapat dipastikan TNI semata alat negara. Pasalnya, dalam berbagai kasus pemilu ada dugaan keterlibatan TNI yang menguntungkan incumbent,”ujarnya. Menurutnya, sebelum mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya, TNI harus memastikan kesiapan internal seperti sejauh mana budaya demokrasi telah matang dalam tubuh TNI mengingat otoritas yang kuat dalam penguasaan dan penggunaan senjata. Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga menilai implemensi hak pilih TNI dalam pemilu tergantung sejauh mana demokratisasi di internal TNI.Menurutnya, sebelum dipastikan apakah TNI bisa kembali berpartisipasi pada Pemilu 2014 nanti, perlu ada kajian mendalam tentang perlunya pemberian hak pilih bagi TNI.

“Komando di TNI sangat kuat.Lalu apakah komando itu bisa dipisahkan dengan wilayah politik pribadi anggota,” ujarnya. Wacana pemberian kembali hak pilih TNI pada Pemilu 2014 bergulir setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan TNI berhak memberikan suaranya pada pemilu. Namun mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI ini menggariskan bahwa semua hak TNI ini harus terlebih dahulu dibahas pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Pernyataan Presiden merespons Panglima TNI Djoko Santoso. Usai melakukan serah terima jabatan Komandan Paspampres di Mako Paspampres,Tanah Abang, Rabu (16/6) lalu dia mengaku Mabes TNI tengah mengkaji hak pilih bagi prajurit TNI pada Pemilu 2014.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai masih banyak yang perlu dipersiapkan untuk mengakomadasi hak pilih prajurit TNI. Diantaranya perangkat dan infrastruktur berupa aturanaturan yang jelas, ketat, dan rinci agar dapat mempersempit ruang gerak penyalahgunaan dan penyelewengan hak pilih tersebut. “Untuk meminimalisir kekhawatiran berbagai pihak. Harus dibuat aturan yang tegas, diperjelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan,”ujarnya,di Jakarta,kemarin. Jika pemerintah dapat memenuhi kata Indria maka tidak ada alasan lagi untuk menunda pemberian hak pilih bagi anggota TNI.

Sementara Direktur Program Imparsial Al Araf menggariskan, hak berpartisipasi dalam Pemilu bagi prajurit TNI jangan hanya dilihat dari sekedar perspektif HAM.Menurutnya banyak faktor yang saling terkait dan harus benar-benar terselesaikan jika ingin melibatkan anggota TNI dalam pemilu mendatang, terutama dari segi kesiapan internal TNI dan partai-partai politik. “Hak memilih bagian dari pemenuhan hak warga negara.Semua negara demokratis yang sudah mapan seperti Jerman dan Amerika Serikat memberikan ruangkepada anggota militernya untuk memilih dalam Pemilu.Tapi persoalannya tidak semudah itu meniru mereka,” ujarnya.

Araf melihat kedewasaan politik di internal TNI untuk melihat perbedaan dalam pilihan politik merupakan salah satu faktor yang masih harus diperhitungkan.”Jika yang berbeda pandangan tersebut adalah kaum bersenjata dan terlatih untuk mobilisasi serta pengalangan tanpa ada kedewasaan ini berbahaya,”katanya. Dia juga menyoroti persoalan kultur dalam institusi TNI yang diragukan dapat mengakomodasi dan menjamin independensi anggota TNI untuk menentukan pilihan.

“ Misalnya saja prajurit yang ditugasi sebagai sopir, dia juga diperintah komandannya sekaligus untuk sopir istri komandan yang sebenarnya bukan tugasnya dan ini persoalan yang biasa di TNI.Apakah kultur seperti ini nantinya tidak akan terbawa,” katanya. Adapun persoalan dari luar berkisar sejauh mana partai-partai politik tidak menarik-narik anggota TNI masuk dalam pusaran politik praktis. (pasti liberti/adam prawira)

READ MORE >>

Pisau Bermata Dua Inklusivitas PKS

INILAH.COM, Jakarta - Niat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka, inklusif, dan moderat bakal menjadi pisau bermata dua. Jika tak hati-hati malah memukul balik PKS.

Upaya PKS menjadi partai terbuka sudah tak bisa dibendung lagi. Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin menegaskan, upaya menjadi partai terbuka bukanlah bagian dari strategi ataupun taktik.

”Al-quran sendiri menegaskan untuk menjadi ummatan wasathan (umat tengah). Konsekwensinya, kita menerima plularitas, itu karakter ciptaan Allah. Tidak ada keseragaman, yang ada keberagaman," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di arena Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (19/6).

Ketika ditanya bagaimana keseriusan PKS mengusung partai terbuka namun idiom ke-Islaman masih cukup lekat, Hilmi menegaskan apa yang dilakukannya selama ini merupakan upaya membangun identitas dan integritas.

”Kalau kita tidak memiliki kejelasan, kita susah interaksi. Nah, kami membenahi identitas dan integritas diri. Setelah jelas, kita mengembangkan dalam ummatan wasathan,” kelitnya.

Sebagaimana dimaklumi, kendati PKS menegaskan sebagai partai terbuka, tetap saja idiom Islam masih terjadi. Seperti saat pembukaan Munas II PKS, gema takbir memekik di arena Munas.

Lebih lanjut Hilmi menegaskan setelah identitas partainya jelas saatnya PKS bergaul dengan yang lain. ”Seperti lewat kerjasama dengan Partai Buruh di Australia dan Partai Komunis China (PKC). Ini pembuktian, kita masuk dalam mainstream dunia, kita tidak mau di pinggiran karena eksklusifitas,” tegas Hilmi yang didampingi Sekjen DPP PKS Anis Matta dan Wasekjen DPP PKS Mafudz Siddiq.

Dalam Munas II ini, PKS memang melakukan upaya nyata menuju partai terbuka. Salah satunya dengan mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Disebutkan, anggota non muslim bisa menjadi pengurus. Bahkan, di wilayah Indonesia Timur terdapat sekitar 20 anggota legislatif dari non muslim.

Sementara Indonesianis dari Australian National University (ANU) Greg Fealy yang menjadi salah satu pembicara di diskusi Munas II PKS menegaskan, bukan tanpa risiko ide PKS menjadi partai terbuka.

Menurut dia pasti ada resistensi dari kader PKS atas ide ini. ”Susah bagi banyak kader untuk menerima orang non muslim,” tegasnya ditemui di arena Munas II PKS, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (19/6).

Di samping memiliki risiko di internal PKS, Greg juga mengingatkan resistensi juga bakal muncul dari kalangan non muslim. ”Kalau melihat bahan bahan latihan bagi kader PKS misalnya Gozhwul Fikri, jahiliyah, dan syahadat. Jadi bagaimana orang nonmuslim kalau mendengar ini, tentu tidak enak,” cetusnya.

Menurut Greg, hampir semua partai Islam di dunia melakukan proses yang dilakukan PKS seperti PAS di Malaysia dan AKP di Turkey. ”Ada resistensi, ada kelompok yang konservatif dan progresif,” tambahnya.

Meski demikian, Greg menilai terdapat keseriusan bagi PKS untuk menjadi partai terbuka dan moderat. Langkah ini ditempuh jelas menggunakan logika politik. ”"Saya kira mereka jujur dengan usaha ini. Selain itu ada juga logika politik di belakang strategi keterbukaan partai,” ujarnya.

Ketika ditanya bukankah ide partai terbuka pernah diterapkan dalam Pemilu 2009 lalu oleh PKS namun tidak berdampak signifikan bagi perolehan suara. Greg menyebutkan, dalam Pemilu 2009 masih ada faktor SBY. Di samping, upaya PKS juga dianggap kelewatan.

”Aspek yang unik dari PKS tidak menonjol di 2009 misalnya menyatakan isu Soeharto sebagai pahlawan dan mengundang Mbak Tutut. Saya kira mereka keterlaluan dengan merangkul orang pro Golkar yang rindu orde baru, mereka meninggalkan banyak orang yang memiliki orientasi reformis,” papar Greg.

Dalam kesempatan tersebut, Greg juga mengingatkan agar PKS lebih berhati-hati jika berniat merangkul basis massa NU dan Muhammadiyah. ”Mengapa PKS tidak naik dalam Pemilu 2009 karena agresif mendekati NU dan Muhammadiyah yang mendapat perlawanan dari tokoh organisasi itu dengan isu Islam trans-nasional," ingatnya. [mdr]

READ MORE >>

KH Hilmi Aminudin : Partai Terbuka Bukan Strategi PKS

INILAH.COM, Jakarta - Musyawarah Nasional II PKS memastikan untuk menjadi partai terbuka dan moderat. Apa yang melatari ide ini muncul?

Ketua Majelis Syura DPP PKS Hilmi Aminudin menegaskan, pilihan menjadi partai terbuka sama sekali bukan karena strategi atau taktik. Upaya ini merupakan keniscayaan.

”Karena itu pelaksanaan ajaran Islam,” cetus Hilmi Aminudin saat silaturahmi dengan pers termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM, di arena Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (19/6). Berikut wawancara lengkapnya:

Apakah upaya PKS serius dalam mengusung partai terbuka dan modern?

Kalau untuk kami, masalah partai terbuka, partai tengah, itu bukan taktis dan strategis, tapi itu pelaksanaan ajaran Islam, muncul dari keyakinan Islam, dan memang harus begitu. Al-Quran sendiri menegaskan untuk menjadiummatan wasathan.

Konsekuensinya, kita menerima plularitas, itu karakter ciptaan Allah. Tidak ada keseragaman, yang ada keberagaman. Allah menicptakan keberagamaan. Cuma kita inginkan menjadi kesadaran positif mendorong dinamika kehidupan.

Bagaimana dengan idiom Islam yang masih muncul di PKS, apakah tidak kontraproduktif sebagai partai terbuka?

Sebelumnya kita disebut eksklusif, kita membangun identitas dan integritas diri, orang menghargai kita. Kalau kita tidak memiliki kejelasan, kita susah interaksi. Nah, kami membenahi identitas dan integirtas diri.

Setelah jelas, kita mengembangkan dalam umatan wasathan (umat moderat), akhirnya kita berjuang tidak untuk diri sendiri, tapi kemanusiaan. Kalau dulu, tampak menutup, itu mencari identitas diri, itu proteksi.

Setelah identitas jelas bismillah kita bergaul dengan yang lain. Kita akan kerjasama dengan Partai Komunis China (PKC) dan Partai Buruh di Australia, ini pembuktian, kita masuk dalam mainstream dunia, kita tidak mau di pinggiran karena eksklusivitas.

Bagaimana dengan ciri Islam yang masih menonjol?

Kita harus jelas identitasnya, kita ini siapa? ini penting. Kalau dikatakan siapa PKS ya partai Islam. Islam punya aturan yang sifatnya universal, bukan untuk memberangus lainnya. Kita menjaga integritas itu supaya kita bisa berkontribusi.

Bagaimana PKS menjelaskan kepada para kadernya atas upaya menjadi partai terbuka?

Kader kita itu kader terbina. PKS seperti universitas terbuka. Bahkan struktur terkecil dalam PKS bukan DPRA (ranting), tapi ada unit kader yang jumlahnya 5 orang dan maksimal 11 orang.

Dari unit demokrasi terkecil di PKS, dari segi osial elemen sosial terkecil. Jadi insya Allah mereka kader rasional dan sadar. Kalau lembaga tinggi mengambil kebijakan mereka tahu kemana arahnya karena mereka terdidik.

Bagaimana PKS dalam membina kader di luar PKS?

Kita punya sel kaderisasi. Kita mengesahkan leveling kaderisasi delapan level. Ada dua level kader yang menampung siapa saja. Disana terjadi sebuah proses. Kenapa dikasih ruang itu? di daerah-daerah yang mayoritas non muslim, banyak tokoh masyarakat yang datang ke kita, "kami akan bukan DPC" kita bilang kita partai Islam.

Tapi dijawab gak apa apa, kita yang penting agenda. Ini terjadi banyak di DPD, dan kita sahkan. Ini langkah antisipasi ke depan. Ada transformasi kader mulai rijalul Islam,rijalul dakwah, rijalul ummah, dan rijalul daulah.

Nah kalau sudah sampai negarawan, harus bisa bertemu dengan semua, bekerjasama semua. Soal masuk Islam atau tidak? Jangankan PKS, aturan Islam dilarang memaksa orang. Jadi ada konteks kehidupan bangsa dan negara.

Bagaimana soal koalisi permanen yang ditegaskan saat pembukaan Munas PKS?

Itu dibatasi UU, karena masa jabatan presiden dua periode, sebab koalisi kita dengan SBY, yangg dibatasi UU selama dua periode. Itu sebetulnya dibahas dan ditawarkan sejak awal, bukan kemarin, tapi konteksnya saya mengingatkan. Itu bukan hal baru.

Apakah PKS puas dalam koalisi dengan SBY?

Kalau bekerjasama dengan orang, jangan subjektif dan berpuas diri. Tapi ukurannya apakah ada manfaatnya atau tidak pada bangsa dan negara. Sampai sekarang koalisi ini masih memberikan manfaat kepada bangsa dan negara.

Bagaimana peran PKS dalam Setgab koalisi?

Dalam kontrak yang kuat, antara saya dan SBY antara DPP PKS dan Partai Demokrat dengan poin yang jelas. Dari semua pelaksanaan ini, masih produktif untuk negara dan bangsa. Kita tidak terjebak oleh manuver dan provokasi. Koalisi ada ukurannya. [mdr]

READ MORE >>

Drama Musikal Meriahkan Penutupan Munas PKS

Jakarta (ANTARA News) - Penutupan Musyawarah Nasional ke-2 Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta, Minggu, dimeriahkan drama musikal yang memukau ribuan peserta Munas.

Drama musikal berjudul "Menculik Murobbi" itu menampilkan kisah perjalanan dakwah PKS, mulai dari pengajian (halaqah) sembunyi-sembunyi hingga akhirnya menjadi Partai Keadilan (PK) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwarnai aksi-aksi pengerahan massa.

Cerita diakhiri dengan keberhasilan PKS menempatkan wakil-wakilnya di lembaga legislatif, hingga kepala daerah dan menteri kabinet.

Para peserta terlihat terhibur dengan penampilan para pemain yang membawakan cerita dengan penuh humor segar yang mengundang tawa dan tepuk tangan peserta Munas.

Acara penutupan itu dihadiri jajaran pimpinan PKS, seperti Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminudin, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Sekjen Anis Matta, para menteri asal PKS, serta anggota DPR asal PKS.

Dalam penutupan Munas itu dibacakan pula susunan kepengurusan PKS di tingkat pusat.

Dalam kesempatan itu Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminudin juga menyerahkan PKS Award kepada tokoh yang karya-karyanya berpengaruh luas bagi masyarakat yakni pengamat politik Azyumardi Azra, dalang Ki Manteb Sudarsono, dan penulis buku ternama Habiburrahman Al Shirazy.

Selain itu, sejumlah da`i PKS yang berdakwah di daerah-daerah terpencil juga mendapat penghargaan PKS Award. Tidak ketinggalan para perintis dakwah PKS yang telah meninggal dunia serta DPW berprestasi juga mendapat penghargaan serupa.
(T.A041/P003)

READ MORE >>

NU dan Muhammadiyah Biarkan Warganya Didekati PKS

Jakarta (ANTARA News) - Dua ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak keberatan jika warga mereka didekati Partai Keadilan Sejahtera untuk bergabung.

Tokoh PBNU Slamet Effendi Yusuf dan salah satu pimpinan Muhammadiyah Bachtiar Effendi dalam seminar "Tantangan Kepemimpinan Indonesia Masa Depan" yang diselenggarakan PKS di Jakarta, Sabtu, mengatakan, ormas mereka membebaskan warganya memilih partai apa pun.

"Bagi Muhammadiyah, PKS bukan ancaman. Lahan kita kan berbeda, kalau ada gesekan antara warga Muhammadiyah dan PKS, itu hal biasa," kata Bachtiar Effendi yang juga pengamat politik itu.

Menurut guru besar UIN Jakarta itu, Muhammadiyah membebaskan warganya untuk memilih partai. Namun secara organisasi, kedekatan Muhammadiyah dengan partai politik tidak sama.

"Kalau partai itu tidak mau memberantas korupsi, tentu akan dijauhi Muhammadiyah," katanya.

Sedangkan Slamet Effendi Yusuf mengingatkan, jika PKS ingin "masuk" ke kalangan NU, jangan coba-coba menghilangkan kultur NU yang ada.

"Rumusnyan kutur NU yang sudah ada jangan coba diubah-ubah," katanya.

Ia juga mengingatkan, jika PKS ingin menjadi partai yang terbuka, juga tidak boleh melupakan kultur atau basis para kader yang telah membesarkannya.

Selain Slamet dan Bachtiar, pembicara lain yang tampil dalam seminar itu adalah budayawan Frans Magnis Suseno, mantan petinggi TNI Letjen (purn) TB Silalahi, dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid.

(T.A041/S026)

READ MORE >>