PKS : Ironis Lapangan Simpanglima Belum Bersertifikat

SEMARANG (SUARAMERDEKA) - Lapangan Pancasila Simpanglima ternyata sampai sekarang belum disertifikatkan. Karena tak bertuan, dikhawatirkan salah satu ikon Kota Semarang ini terancam hilang karena dikuasai pihak swasta.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono mengatakan ia sudah sejak lama menanyakan persoalan itu, namun belum juga direspon. ”Ini ironis, sebuah aset penting kota belum disertifikatkan, jadi jangan heran jika tiba-tiba, lapangan itu berubah jadi hotel atau mall,” katanya, kemarin.

Politikus muda PKS itu menuturkan dirinya mengetahui belum bersertifikatnya Lapangan Pancasila ketika rapat dengan BAPPEDA tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pekan lalu. Di situ ia mengetahui, total aset tanah Pemkot sebanyak 3.000 bidang. Namun yang sudah tercatat baru 1.500.

Dari aset sebanyak itu, baru sekitar 500 bidang yang diproses ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dan dari 500 itu baru sekitar 300 yang sudah terdaftar di BPN, namun sertifikatnya juga belum keluar. Sebelumnya SM juga pernah memberitakan di antara tanah-tanah yang belum bersertifikat itu, termasuk juga tanah di mana kompleks Balai Kota dan DPRD Kota Semarang berdiri.

”Banyak aset penting, Taman Tabanas dan tanah-tanah bengkok juga. Padahal Perda tentang barang dan aset daerah sudah diinisiasi oleh dewan tahun 2008. Jadi selama 2 tahun ini kerja Pemkot lambat sekali dalam mengamankan aset daerah,” jelasnya.
Buruknya Pengelolaan Ari menambahkan, buruknya pengelolaan aset itu menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang hanya diurusi oleh seorang kepala sub bidang aset. Menurutnya, seharusnya pengelolaan aset dilakukan oleh sebuah badan atau minimal kepala kantor. ”Saya juga sejak lama mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (Pansus) investigasi dan inventarisasi aset, tapi belum direspon,” tandasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota, Novriadi menambahkan, buruknya pengelolaan aset ini menurutnya bukan kesalahan DPKAD. hal ini karena sebelumnya aset dikelola oleh masing-masing dinas terkait. Seperti lapangan Simpanglima yang dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan. ”Jadi tidak kalau mau menuding kinerja buruk bukan spesifik DPKAD, tapi pemkot secara keseluruhan,” katanya.

Kasi Pengamanan Aset DPKAD Kota Semarang, Agung Sri Ratmono ketika dikonfimasi mengatakan, meski Lapangan Simpanglima belum disertifikasi, namun sertifikat menurutnya bukan satu-satunya dokumen yang menjelaskan kepemilikan tanah. ”Simpanglima tetap milik Pemkot karena hak pengelolaannya ada di kita,” katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan memasukkan Lapangan Simpanglima sebagai salah satu aset yang menajdi prioritas untuk disertifikasi. ”Penyertifikatan mulai tahun ini, namun apakah lapangan simpanglima masuk tahun atau tahun depan, saya kurang tahu,” ujarnya.(ton,H37-71)

READ MORE >>

PKS : masalah PDAM harus diselesaikan melalui Panja

SEMARANG (SuaraMerdeka) - Keinginan supaya masalah PDAM Tirta Moedal diselesaikan lewat Panitia Kerja (Panja) DPRD, belum sepenuhnya disepakati oleh Komisi B. Panja adalah pilihan terakhir bila komisi tidak menemukan bukti baru mengenai perkembangan PDAM, termasuk pemberhentian sementara direksi.

Ketua Komisi B, Agung Purno Sarjono menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat secara internal akan membahas masalah ini. ’’Memang ada keinginan supaya dibentuk panja atau tim investigasi. Tetapi masalah itu tidak mudah. Kami perlu menghimpun bukti-bukti baru kalau penghentian direksi memang melanggar aturan. Tetapi kalau tidak ada bukti, tentunya tidak perlu panja,’’ ungkapnya, Minggu (6/6).

Dia sangat sependapat, kalau masalah PDAM diselesaikan secara tuntas. Termasuk rencana pemanggilan Direksi PDAM yang sudah diberhentikan sementara yakni Dirut Sulistyo dan Direktur Umum Tetty Laksmiwati.

’’Pemanggilan direksi, apa perlu dengan Dewan Pengawas atau tidak, tergantung rapat nanti. Bagi saya, keduanya perlu dipanggil untuk cek silang pendapatnya. Kalau ternyata bisa diselesaikan dalam rapat itu, tentu tidak perlu bentuk panja,’’ ungkapnya.
Jalur Informal Selain rapat formal, Komisi B juga menempuh jalur informal. Wali kota, dewan pengawas maupun semua yang terlibat dalam PDAM akan dimintakan pendapatnya. ’’Bagian ini untuk menghimpun bukti-bukti,’’ tandas dia.

Sikap tersebut berbeda dengan Wakil Ketua Komisi B, Ari Purbono. Ia secara tegas menyatakan soal PDAM harus diselesaikan melalui Panja. Dengan adanya tim itu, Dewan bisa leluasa melakukan investigasi. Keinginan Panja dilandasi ada kejanggalan dalam proses penyehatan PDAM, khususnya pemberhentian sementara direksi.

Pendapat Ari didukung oleh anggota lainnya. Yearzy Ferdian juga setuju pembentukan panja adalah pilihan utama. Melalui panja, pihaknya bisa melakukan investigasi. Menurutnya, banyak kesalahan yang diambil Wali Kota untuk menyehatkan perusda tersebut.

Sebab, dalam Perda No 7/2006 Tentang PDAM, segala bentuk kebijakan untuk memutuskan direksi semestinya pemkot mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari dewan, dalam hal ini Komisi B sebagai kontepart Pemkot untuk masalah perekonomian dan pendapatan. (H37,H21-16)

READ MORE >>

DPRD akan bentuk Panja PDAM

BALAIKOTA (WawasanDigital.com) - Komisi B DPRD Kota Semarang akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan pergantian direksi PDAM Tirta Moedal. Kesepakatan tersebut diperoleh oleh Komisi B usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas PDAM yang terdiri atas Sekda dan Bagian Ekonomi Pemkot Semarang, kemarin.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agung Purno Sardjono, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap hasil evaluasi Badan Pengawas terhadap PDAM yang berbuntut pada pemberhentian sementara Direktur Utama Sulistyo dan Direktur Umum Etty Laksmiwati beberapa waktu lalu.

Dewan, tidak bisa percaya begitu saja pada argumentasi yang disampaikan pemkot melalui Badan Pengawas PDAM untuk memberhentikan Sulistyo dan Etty.

”Pemberhentian sementara direksi PDAM sudah menimbulkan polemik di masyarakat. Badan Pengawas tadi sudah menyampaikan alasan berikut data-data yang menjadi dasar pemberhentian Sulistyo dan Etty. Tetapi, kami tetap perlu melakukan penelusuran apakah data yang mereka sampaikan akurat,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono menambahkan, daripada terus mengurusi persoalan PDAM termasuk mengenai rekrutmen yang akan segera dilakukan, Walikota Sukawi Sutarip disarankan agar lebih memikirkan bagaimana menjaga kondisi birokrasi agar tetap kondusif sehingga bisa lengser dengan baik.

Jangan dipaksakan
Ia meminta walikota untuk lebih memikirkan menjaga suasana kondusif menjelang masa akhir jabatannya, sebaiknya walikota tidak mengambil kebijakan strategis. ”Akan lebih baik jika rekruitmen direksi PDAM yang baru nanti diserahkan saja ke calon walikota terpilih,” katanya.

Dijelaskannya, rekruitmen direksi PDAM merupakan kebijakan strategis. Selain menyangkut pucuk pimpinan BUMD terbesar juga menyangkut pelayanan pelangan PDAM yang jumlahnya ratusan ribu orang.

”Saya kira Pak Sukawi legawa saja, serahkan masalah tersebut ke walikota terpilih, kan sudah ada pemenangnya, kenapa harus susahsusah merekrut direksi, kesannya kan dipaksakan,” katanya.

Jika walikota tetap memaksakan akan melakukan rekruitmen harus selesai sebelumnya tanggal 19 Juli, hal ini makin menguatkan dugaan adanya kepentingan walikota dalam ontran-ontran ditubuh PDAM. Apalagi banyak info yang berkembang, walikota sudah memiliki jago dari kalangan internal. ”Bisa jadi ini untuk mengamankan kepentingan walikota yang terkait dengan PDAM,” terangnya. hid-Yn

READ MORE >>

Dewan Tolak Rekrut Dirut PDAM

BALAI KOTA (SUARAMERDEKA)- Persoalan PDAM terus menggelinding. Komisi B DPRD Kota Semarang sepakat masalah perusda milik Pemkot itu harus diselesaikan secara tuntas. Karena itu Wali Kota Sukawi Sutarip diminta tidak membuat kebijakan baru, termasuk perekrutan direksi.

Wakil Ketua Komisi B, Ari Purbono menyatakan, kajian maupun prosedural yang dilakukan Pemkot dan Dewan Pengawas PDAM dalam memperbaiki kinerja perusahaan tersebut sangat janggal.

’’Dari pertemuan dengan Dewan Pengawas PDAM, kami berkesimpulan ada pelanggaran Perda No 7/2006 tentang PDAM. Kalau melanggar, tentu kebijakan lainnya kami anggap tidak sah,’’ tuturnya, Jumat (4/6).

Bagi Ari, kalau wali kota memaksakan untuk menyodorkan nama untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, Dewan secara tegas akan menolaknya.
Anggota Komisi B lainnya, Yearzy Ferdian secara tegas menolak ada perekrutan direksi baru.

’’Masalah pemberhentian sementara Dirut Sulistyo dan Direktur Umum Etty Laksmiwati harus diselesaikan dulu. Pada pertemuan kemarin saja, paparan Dewan Pengawas PDAM tidak bisa memuaskan,’’ ungkapnya.

Anggota dari Fraksi Demokrat Zulkarnaini berpendapat, kebijakan pemberhentian sementara itu masih sepihak. Karena itu perlu penyelesaian secara menyeluruh. Masalah rekrutmen bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah di PDAM. ’’Pejabat baru pun tidak mungkin menyelesaikan masalah PDAM dalam waktu singkat. Saya sependapat kalau Komisi B membentuk panitia kerja (Panja),’’ tandasnya.
Titik Terang Pada pertemuan dengan Dewan Pengawas PDAM, Kamis (3/6), Komisi B tidak menemukan titik terang soal landasan hukum yang dijadikan soal keputusan pemberhentian sementara direksi.

READ MORE >>

PKS : Rayonisasi elpiji ukuran 3 kilogram menghindari monopoli dan eksploitasi barang bersubsidi

SEMARANG (SUARAMERDEKA) - Rayonisasi elpiji ukuran 3 kilogram dinilai sudah tepat untuk menghindari monopoli dan eksploitasi barang bersubsidi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Hal tersebut dianggap dapat menciptakan keseimbangan dalam distribusi elpiji. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono, kemarin

Menurutnya, dengan pembatasan wilayah, pemerintah akan lebih mudah dalam mengawasi dan pemetaan peredaran elpiji ukuran 3 kilogram. Sebab, bila sampai terjadi kelangkaan, dan distribusi masih dibiarkan hingga luar kota, maka akan lebih sulit mencari akar masalah.

”Dalam konsep marketing, semakin sempit wilayahnya, itu semakin bagus. Karena akan semakin mudah dalam mengawasi. Jadi kalau agen merasa dirugikan, itu hanya motif ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Humas PT Mandita Karya, Retnoningsih mengatakan, sejak diberlakukannya sistem rayonisasi pada 1 Juni, persaingan harga antar penjual dan agen gas elpiji ukuran 3 kilogram justru mulai mereda. Dia merasa diuntungkan, karena sebelum rayonisasi, agen kerap mengeluhkan perang harga dan suplai elpiji yang berasal dari daerah lain.

”Saat ini para agen merasa diuntungkan dengan rayonisasi. Dengan adanya regulasi yang tegas, kami bisa menyuplai gas elpiji 3 kilogram di wilayah Semarang tanpa agen pesaing dari luar wilayah yang menjual elpiji di bawah harga harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 13.500,” paparnya.

Meski memperoleh kendala suplai pasokan elpiji yang belum lancar, namun Retno optimis pemberlakuan rayonisasi elpiji membuat setiap agen hanya bisa mendapatkan kesempatan menjual elpiji di daerah masing-masing.(J8,K14-71)

READ MORE >>

PKS : PDAM Kota Semarang Kinerjanya belum Optimal

SEMARANG- Penggunaan air bawah tanah (ABT) yang dinilai sudah berlebihan, selain mengancam lingkungan, juga menjadi pesaing PDAM yang sulit terkalahkan saat ini. Perlu adanya pengaturan pembuatan ABT.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono mengatakan, PDAM untuk meningkatkan kinerjanya dengan salah satunya menambah jumlah pelanggan belum mampu optimal.

Ia menyebutkan contoh salah satu perusahaan yang menggunakan ABT besar-besaran, namun juga menjadi pelanggan PDAM, yakni pengerjaan proyek hotel baru di Jalan Pemuda. Hal ini terbukti berdampak lingkungan, yakni sumur di beberapa RT sekitar proyek mengalami penyusutan volume air.

Ari yang sempat tinggal di wilayah Sekayu mengatakan, warga telah mendapat kompensasi dari kontraktor proyek berupa bantuan air dan dana. Menurutnya hal tersebut bukan merupakan solusi melainkan sebuah pembohongan kepada warga karena yang terjadi sebenarnya adalah pengrusakan lingkungan.

Ada Penataan

Terpisah, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang, Ulfi Imran mengatakan, saat ini Pemkot sedang mengupayakan Raperda ABT yang dikomandoi Dinas PSDA dan ESDM. Diharapkan Raperda itu sudah bisa rampung pada tahun ini. Secara umum ia menilai memang sudah perlu adanya penataan.

Penggunaan ABT di Kota Semarang ini pernah menjadi bahan penelitian lembaga nirlaba Amrta Institute, Yayasan Tifa, dan Program Magister Lingkungan dan Perkotaan (PMLP) Unika Soegijapranata pada tahun 2009. Banyak industri di Kota Semarang yang menggunakan ABT, meski perusahaan itu juga menjadi pelanggan PDAM. (H22,H54-18)

READ MORE >>

Ari Titip Marmo soal Infrastruktur

SEMARANG(SI) – Calon wakil wali kota Ari Purbono menitipkan persoalan infrastruktur Kota Semarang yang minim dan tidak merata kepada pasangan Soemarmo HS-Hendrar Prihadi (Marhen).

Calon yang diusung PKS-Gerindra ini mengatakan pemenang pilwalkot ke depan memiliki tugas yang sangat berat dalam membangun Kota Semarang. Merujuk hasil kunjungannya selama masa kampanye, ternyata masih banyak daerah di Kota Semarang yang masih ketinggalan dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya menyangkut infrastruktur. Di mana pembangunan sarana dan prasarana di kota jauh lebih maju dibandingkan dengan daerah pinggiran.

“Saya pernah mendatangi kampung di belakang Universitas Negeri Semarang (Unnes),tepatnya di Kelurahan Sekaran Gunungpati, lokasinya sulit di jangkau. Kami harus jalan kaki,”tutur Ari kemarin. Dia menambahkan, sarana dan prasarana di kampung tersebut sangat tertinggal. Di samping itu, masih masalah pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga harus menjadi perhatian utama wali kota dan wakil wali kota 2010–2015.

Untuk itu,Ari berharap wali kota terpilih bisa lebih sering turun ke bawah bersama DPRD guna menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini untuk mengetahui secara riil kondisi masyarakat, utamanya di daerah pinggiran. Mengenai perolehan suaranya yang kecil, Ari mengaku legawa. “Yang kalah harus legawadan yang menang ya jangan lekas berpuas diri,” ujar Ari. Kini politikus PKS ini sudah aktif kembali menjalani tugas-tugas kedewanannya.

Calon paling muda dalam pilwalkot kemarin ini mengatakan, dalam sebuah pertandingan harus dijalani dengan jiwa sportif. Sehingga apa pun hasil pada pilwalkot harus diterima dengan lapang dada.Meski begitu,dia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilihnya. Begitu pula dengan kader PKS maupun Gerindra yang telah bekerja keras mendukung pasangan Harini-Ari. Menurut dia, salah satu penyebab kekalahannya pada pilwalkot adalah minimnya waktu persiapan yang dimiliki.

Dengan hanya waktu tiga bulan, Ari mengaku kalah start dengan calon-calon lain. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini adalah bertatap muka langsung dengan masyarakat. “Kalau ingin menang, ya memang harus banyak menyapa masyarakat secara langsung,”ucapnya.

Calon wali kota yang diusung Partai Golkar Bambang Raya Saputra juga mengakui kemenangan Marhen dalam Piwalkot Semarang. Kemenangan Marhen karena adanya dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap pasangan yang diusung PDIP itu. “Apalagi Marhen didukung orang-orang provinsi,” tandas ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Semarang ini. (alkomari)

READ MORE >>

Pilwalkot Dinilai Bermasalah

Dari Pelanggaran Pilwalkot hingga Partisipasi Masyarakat yang Rendah

SEMARANG, KOMPAS - Sebagian peserta Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang 2010 merasa tidak puas dengan perolehan suara sebagaimana tercantum dalam penghitungan cepat Komisi Pemilihan Umum. Mereka merasa dirugikan akibat terjadinya beberapa masalah dan pelanggaran dalam Pilwalkot Semarang.

Anggota Tim Kampanye Mahfudz Ali-Anis Nugroho Widharto, Novriadi, Senin (19/4), di Kota Semarang, mengemukakan ketidakpuasannya perihal karut-marut daftar pemilih tetap (DPT) menjelang hari pemungutan suara, Minggu (18/4). Dia mengatakan, banyak kader partainya yang tidak dapat mencoblos karena namanya tidak tercantum dalam DPT.

"Masalah DPT ini menjadi tanda tanya besar mengenai kinerja KPU Kota Semarang. Kami akan menanyakan langsung kepada KPU mengenai masalah DPT ini," kata Novriadi.

Calon wali kota Semarang M Farchan yang berpasangan dengan Dasih Ardiyantari juga menyesalkan rendahnya partisipasi warga pada pilwalkot. Tercatat, dari penghitungan sementara di 2.240 tempat pemungutan suara, partisipasi pemilih berkisar 59 persen.

"Ada 40 persen orang tidak memilih. Ke depan, ini harus menjadi perhatian KPU dan pemerintah. Jika masyarakat sudah apatis, pemerintahan juga tidak akan berjalan baik," kata Farchan.

Politik uang

Anggota Tim Pemenangan Harini Krisniati-Ari Purbono, Agung Budi Margono, menyesalkan maraknya politik uang yang dilakukan peserta pilwalkot lain. Sebelumnya, kata Agung, timnya memperkirakan perolehan suara Harini-Ari lebih dari yang tercantum dalam hasil penghitungan cepat (45.295 suara).

Dia menduga, bergesernya keputusan pemilih salah satunya dipengaruhi oleh politik uang. Menurut dia, politik uang yang merajalela merusak demokrasi. Oleh karena itu, pelakunya harus ditindak tegas.

Calon wali kota Bambang Raya Saputra yang berpasangan dengan Kristanto sebaliknya. Dia dapat menerima segala proses dan hasil dari Pilwalkot Semarang. Menurut dia, seluruh tim telah berupaya maksimal untuk memenangkan pilwalkot. Namun, karena awal pencalonannya lebih lambat dibanding calon lain, waktu sosialisasi menjadi lebih singkat.

Ketua tim sukses pasangan Soemarmo HS-Hendrar Prihadi, Sriyono, optimistis hasil penghitungan akhir tidak akan berbeda dengan penghitungan cepat. Dia yakin akan hal itu setelah berhitung dengan segala kemungkinan.

Sriyono mengatakan, pada akhirnya kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap mendukung calon yang diusung. "Tidak mungkin kami mengkhianati partai. Kalaupun ada, pasti hanya segelintir," katanya.

Senin (19/4), surat suara di dalam kotak suara telah sampai di Petugas Pemungutan Kecamatan (PPK). Penghitungan di PPK akan dimulai Selasa ini. Ketua Panwas Pilwalkot Semarang Yunan Hidayat memastikan seluruh Panwas Kecamatan mencocokkan formulir C1, hasil penghitungan di TPS, dengan penghitungan di PPK. (UTI)

READ MORE >>

Warga Tak Percaya Pemilu, Golput Menang di Pilkada Kota Semarang

SEMARANG (voa-islam.com) – Sebagian besar rakyat Semarang tak percaya lagi kepada Pemilihan Umum. Mereka lebih memilih golput daripada memilih salah satu kontestan. Dalam pesta demokrasi bertajuk “Pemilihan Walikota Semarang, Jawa Tengah,” angka golput (golongan putih) mencapai 40 persen. Angka ini mengalahkan pemenang sementara pasangan Soemarmo-Hendi (Marhen).

Pasangan Marhen memperoleh suara 34,04 persen atau sekitar 166.173 suara, sedang pasangan Mahfudz Ali-Anis Nugroho di urutan kedua dengan 31,162 persen atau 152.141 suara. Sedangkan Bambang Raya-Kristanto mendapatkan 17,029 persen atau 83.129 suara, disusul Harini-Ari sebesar 9,333 persen atau 45.561 suara sedang pasangan Farchan-Dasih memperoleh 8,433 persen atau 41.169 suara.

Menurut pakar politik Undip, Teguh Yuwono angka golput yang cukup tinggi tersebut dikarenakan beberapa aspek. Di antaranya sikap antipati dari masyarakat yang masih belum merasa yakin terhadap pemimpin, apakah nantinya bisa merubah keadaan Kota Semarang atau tidak.

…masyarakat yang masih belum yakin terhadap pemimpin, apakah nantinya bisa merubah keadaan Kota Semarang atau tidak…

Selain itu, pertimbangan bahwa keikutsertaan dalam pilwakot, tak akan ada pengaruhnya. Pasalnya, mereka percaya telah ada sistem yang mengatur mengenai proses pilwakot ini.

"Untuk menyelenggarakan pilwakot ini pasti sudah ada sistem yang mengatur sehingga mereka percaya dengan adanya sistem tersebut, pilwakot akan berjalan lancar," kata Teguh, Senin (19/4/2010).

Ia menilai anggapan masyarakat mengenai faktor figur yang kurang menjual, menurutnya tidak begitu berpengaruh. Justru, dia menganggap bahwa figur-figur calon walikota dan wakil wali kota saat ini sudah merupakan yang terbaik yang dipunyai Semarang. [taz/mi]

READ MORE >>

Kampanye Naik Sepeda

SEMARANG TENGAH- Kampanye terbuka putaran terakhir, Rabu (14/4) kemarin dimanfaatkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Harini Krisniati-Ari Purbono dengan sosialisasi menggunakan sepeda.

Ari Purbono bersama dengan sekitar dua ratus orang dari berbagai kelompok sepeda di Kota Semarang menyusuri jalan-jalan di kota sambil menyebar lefleat dan stiker. Beberapa kelompok sepeda yang turut bergabung, di antaranya PCS, Kelompok Bersepeda Pemuda, Paguyuban Dengkul Tuwek, Samba dan Teen Bear. ’’Selain sosialisasi, kegiatan ini kami lakukan untuk mengkampanyekan kegiatan bersepeda sekaligus berolahraga,’’ kata Ari Purbono.

Rute yang ditempuh diawali dari bundaran air muncrat di Jalan Pahlawan, Simpanglima, Jl Pandanaran, Jl Veteran, Jl MT Haryono dan berakhir di kawasan Kota Lama.

Mengutip data dari World Bank 2008 lalu, 70 persen sumber pencemaran udara berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Hal ini jika tidak diwaspadai akan menjadi ancaman yang serius di masa mendatang. Masih dari sumber yang sama, di Indonesia disebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 juta unit kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan-jalan.

Sementara di Kota Semarang, jumlah kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2008 mencapai 919.699 unit, terdiri dari 763.748 kendaraan roda dua dan 155.951 kendaraan roda empat. ’’Jumlah itu terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 ini bisa jadi jumlah kendaraan bermotor mencapai lebih dari satu juta unit,’’ kata Ari. (H54,H22-18)

READ MORE >>