Tifatul Hanya "Kambing Hitam"?

Jakarta, RMOL. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring ditegur oleh Presiden SBY berkenaan dengan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang konten multimedia.

Sebagaimana diketahui, sejak menjabat sebagai Menkominfo, Tifatul beberapa kali mengeluarkan statemen kontroversial yang bertentangan dengan wacana yang sering diungkapkan oleh Presiden SBY tentang pemberantasan korupsi dan kebebasan pers.


Tifatul pernah membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyadapan yang dinilai akan menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, berkat kewenangan penyadapan itu, KPK telah berhasil menangkap beberapa koruptor di negeri ini.

Munculnya RPP Penyadapan sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK. Apalagi, keluarnya RPP Penyadapan tersebut beriringan dengan kasus kriminalisasi KPK yang menimpa dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Sikap "nyelonong" Tifatul inilah yang membuatnya ditegur oleh SBY pada rapat paripurna kabinet pada Kamis 17 Februari lalu, walau Tifatul sendiri tidak hadir dalam rapat tersebut.

Tapi ada yang aneh dalam kasus ini. Tifatul mengaku bahwa RPM sudah disusun sejak tahun 2006. Jika demikian adanya, kok Presiden SBY tidak tahu tentang RPM tersebut hingga SBY menegur Tifatul yang dianggap telah "melangkahi" sang Presiden. Jika SBY benar-benar tidak tahu, berarti ada ketidakrapian dalam manajemen kabinet saat ini.

Pendapat yang lain menyatakan bahwa hal itu hanya basa-basi pemerintah saja. Artinya, tidak mungkin seorang Presiden tidak tahu adanya RPM dalam setiap departemen. Apalagi RPM Tifatul itu telah disusun dan dibahas sejak tahun 2006.

Berkenaan dengan RPM Konten Multimedia tersebut, bisa jadi sejatinya memang ada niat untuk mengurangi kebebasan pers melalui RPM itu. Hanya saja caranya diciptakan dengan skenario seperti itu. Wacanakan dulu, jika resistensi kuat, sudah disiapkan "kambing hitam".

Siapa kambing hitamnya? Bisa jadi Sang Menteri Tifatul Sembiring. Dengan demikian, jika tidak ada resistensi terhadap RPM tersebut, kebebasan pers dapat dikurung. Inilah tujuan yang ingin dicapai. Sebalikya, jika resistensinya kuat, mereka yang punya niat dan menyusun skenario itu tetap dalam kondisi aman karena sudah ada kambing hitamnya. [fik]