PKS Prihatin Alokasi Dana utk Kesehatan rendah

BALAI KOTA- Pembahasan anggaran Pemkot di bidang kesehatan mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang, Selasa (12/1), dipertanyakan pengalokasian anggaran yang anjlok hingga Rp 13 miliar dibanding APBD 2009.

Sebagai bidang yang harus mendapat prioritas anggaran, tidak semestinya Pemkot mengurangi anggaran kesehatan. Terlebih bidang itu tidak semua warga masyarakat mampu mengakses fasilitas kesehatan, terutama warga miskin.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) terlihat pos-pos yang mengalami penurunan, yaitu program obat dan perbekalan kesehatan dari Rp 3,8 miliar di APBD 2009 menjadi Rp 2,6 miliar di RAPBD 2010.

Selain itu ada program upaya kesehatan masyarakat yang membidik masyarakat miskin dari Rp 26,5 miliar menjadi Rp 18,8 miliar, program perbaikan gizi masyarakat dari Rp 692,5 juta menjadi Rp 340 juta, program pengembangan lingkungan sehat dari Rp 353 juta menjadi Rp 145,5 juta, serta program pencegahan penyakit menular dari Rp 3,8 miliar menjadi Rp 2,6 miliar.

Anggota Banggar DPRD, Ari Purbono menyatakan keprihatinannya terhadap usulan alokasi dana oleh Pemkot dalam urusan pelayanan kesehatan masyarakat yang dinilai terlalu rendah. Padahal masyarakat sampai nekat berutang uang demi mendapatkan akses kesehatan.

’’Masak Pemkot takut untuk berutang demi pelayanan publik bidang kesehatan. Apa kita mau bunuh diri dengan membiarkan warga binasa satu per satu,’’ katanya.

Badan Lain

Penurunan alokasi anggaran ini bukan hanya terlihat pada pos anggaran Dinas Kesehatan. Alokasi di pos Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermasper-KB). Bila di Dinas Kesehatan, anggaran turun 13% dari Rp 50,1 miliar pada APBD 2009 menjadi Rp 36,5 miliar di RAPBD 2010. Sementara di Bapermasper-KB, anggaran turun 12,45% dari Rp 87,58 miliar menjadi Rp 76,68 miliar.

’’Media massa saat ini gencar memberitakan endemik demam berdarah dengue, Pemkot sendiri belum banyak bergerak untuk melakukan fogging. Terus bagaimana untuk urusan pembahasan anggaran saja banyak alokasi pos yang diturunkan,’’ katanya.

Kritikan lain datang dari Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Hanik Khoiru Solikhah. Ia meminta agar anggaran untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang diberikan sebulan sekali dinaikkan. Saat ini anggaran Posyandu
yang diambilkan dari Belanja Tak Langsung pos bantuan sosial senilai Rp 25 ribu per Posyandu.

’’Uang Rp 25 ribu itu dapat apa. Padahal yang datang ke Posyandu adalah anak-anak kita. Tidak sedikit mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah,’’ katanya.

Wakil Ketua Banggar, Ahmadi menambahkan, jangan sampai Pemkot menghitung anggaran tidak tepat dengan mengajukan lagi di APBD perubahan. Contoh dalam anggaran Jamkesmaskot. Pada APBD 2009 dianggarkan Rp 9 Miliar dan ditambah APBD Perubahan 2009 Rp 3,6 miliar. (H22,H54-18)

Nb : Ari Purbono : ALeg PKS DPRD II Kota Semarang