PKS : Pemkot sudah harus menyiapkan BLU BRT sejak saat ini

Operasional BRT

SEMARANG- Penerapan operasional bus rapid transit (BRT) dengan sistem sewa-menyewa menunjukkan Pemkot masih berpikir untuk mencari keuntungan.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menilai, Pemkot belum memahami keberadaan angkutan umum BRT sebagai pelayanan publik yang seharusnya tidak memperoleh keuntungan langsung.


Terlebih tujuan awal BRT adalah upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas tak tercapai. Permasalahannya pejabat Pemkot pun tidak ada yang naik angkutan umum. Jadi mereka tidak memiliki kepekaan terhadap pelayanan publik transportasi.

’’Kalau BRT itu ditangani badan layanan umum (BLU), maka pihak ketiga seperti PT Trans Semarang yang menjalankan BRT merupakan bagian dari BLU yang dipekerjakan. PT Trans hanya mengoperasikan bus di jalan, sementara manajemen secara keseluruhan dipegang BLU,’’ katanya, kemarin.

Djoko menambahkan, sistem kontrak memang harus ada sejak awal bus didatangkan. Perjanjian sewa yang sudah ada itu pun dinilai lamban. Terpisah, anggota Fraksi PKS DPRD Kota Semarang Ari Purbono mengatakan, Pemkot sudah harus menyiapkan BLU BRT sejak saat ini. Tidak ada alasan sulit untuk merealisasikan BLU.

Sementara perjanjian sewa menyewa Pemkot-PT Trans yang sudah ada dilanjutkan terlebih dulu hingga masa berakhir. Kalau pun memang perlu peninjauan ulang maka sesuai isi perjanjian, enam bulan sejak penandatanganan kerjasama Pemkot bisa melakukan evaluasi.
Unik Terkait rencana pengalokasian Rp 7 miliar program BRT itu, kata Ari, akan dikucurkan bila BLU BRT sudah terbentuk. Dana dengan rincian Rp 5 miliar untuk operasional BLU dan Rp 2 miliar untuk pemeliharaan sarana-prasarana tersebut tidak akan diberikan kepada konsorsium PT Trans.

’’Kalau melihat isi perjanjian sewa menyewa itu sudah bagus, karena sudah turut membahas sanksi apabila PT Trans tidak memenuhi kesepakatan dengan langsung memutus kontrak tersebut. Hanya saja, kami tetap perlu menghargai adanya perjanjian itu dengan memberi kesempatan kepada PT Trans yang terindikasi wanprestasi untuk menyelesaikan masa sewa sesuai perjanjian,’’ katanya.

Dalam perjanjian sewa-menyewa BRT antara Pemkot dan PT Trans Semarang yang ditandatangani Plt Sekda Harini Krisniati dan Dirut Tutuk Kurniawan itu menyebutkan, PT Trans menjalankan bus BRT milik Pemkot dengan sistem sewa. Biaya operasional yang mencakup biaya pemeliharaan, perbaikan, pajak, dan biaya lain untuk personel dan keamanan merupakan kewajiban PT Trans.

Selain itu, PT Trans membayar sewa sebesar Rp 27,5 juta setiap bulan untuk empat bulan pertama dan Rp 55 juta setiap bulan untuk delapan bulan berikutnya. PT Trans juga wajib membayar bank garansi Rp 330 juta selambat-lambatnya dua bulan sejak penandatanganan kerjasama, yakni tanggal 18 September 2009.

Operasional BRT ini unik berbeda dengan angkutan kota lainnya. Misalnya harus berhenti di halte yang ditentukan, pembayaran tarif di atas kendaraan oleh pramugari, bus menggunakan AC, serta tarif murah. Tarif ini dipatok Rp 3.500 untuk umum dan Rp 2.000 untuk pelajar. (H22,H54-18)