PKS Dorong Anggaran Pendidikan Ditambah

By Republika Newsroom
BATAM--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong dilakukannya penambahan anggaran pendidikan baik lewat APBN maupun APBD provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia. "Kami meminta anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau APBD, di luar gaji guru," kata Herlini A, anggota Komisi X DPR RI dari PKS, di Batam, Ahad.

Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau itu, gaji guru memakan porsi yang besar dalam alokasi dana pendidikan. "Kalau alokasi 20 persen itu termasuk gaji guru, maka untuk pendidikannya sendiri, relatif kecil," kata Herlini. Ia menyatakan jika gaji guru di luar dari alokasi anggaran pendidikan, maka dana yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan diharap cukup.

Selama ini kualitas pendidikan dianggap belum sesuai dengan harapan, karena sebagian besar dari alokasi dana APBN untuk menggaji para guru. Mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN), ia mengatakan PKS menolak UN sebagai satu-satunya standar kelulusan siswa. Sebagai gantinya, PKS menawarkan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada 2010.

"Fraksi PKS di DPR RI menginginkan UN untuk SMA dan SMP diubah menjadi UASBN, seperti SD," kata Herlini. Perbedaan UN dengan UASBN, kata dia, jika pada UN semua soal dari pemerintah pusat, maka dalam UASBN, persoalan dari pemerintah daerah juga dimasukan dalam ujian. Menurut dia, UASBN lebih ideal, karena memasukkan soal dari pemerintah daerah dalam ujian akhir. ant/irf