Program Infrastruktur Harus Maksimal

BALAI KOTA- Lambannya pengembangan infrastruktur di Kota Semarang dinilai akibat kurangnya sinergi sisi perencanaan, penganggaran dana, dan komitmen wali kota.

DPRD Kota Semarang pun menilai program percepatan infrastruktur yang ada selalu karena desakan DPRD.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengatakan, selama ini persoalan rob dan banjir memang menjadi kendala utama pengembangan infrastruktur. Tidak hanya jalan rusak, sejumlah fasilitas publik seperti Pasar Johar dan Terminal Terboyo hancur, karena tidak tahan terendam air.

Karena penanganan yang lamban itu, sejumlah program perbaikan infrastruktur pun akhirnya kemungkinan baru bisa terlihat pada 2010, tahun terakhir Sukawi menjabat sebagai wali kota.

’’Ini bisa dilihat masterplan drainase yang akan menjadi Perda 2010. Saat menjadi perda, maka di dalamnya ada aturan yang harus dilaksanakan, termasuk pengaturan drainase untuk pencegahan banjir. Kalau tidak melaksanakan jelas ada sanksinya. Adanya masterplan itu pun atas desakan DPRD,’’ katanya, Selasa (1/12).

Ia menandaskan, persoalan banjir atau rob memang tidak bisa 100% langsung dihilangkan di Kota Semarang. Meski demikian, Pemkot harus memiliki konsep jelas, berapa persentase kawasan yang tergenang banjir bisa terkurangi. Itu seharusnya bisa dilakukan secara bertahap.

Ia menambahkan, pengalokasian dana APBD 2010 bisa menjadi gambaran sejauh mana visi-misi pembangunan kota dilaksanakan. ’’Harus bisa dimaksimalkan kinerja wali kota di pengujung periode kepemimpinannya,’’ katanya.

Sementara itu, Wali Kota Sukawi Sutarip belum bisa dimintai tanggapan soal hasil penilaian DP2K. Sebab, Sukawi masih sakit. Wakil Wali Kota Mahfudz Ali menjelaskan, Sukawi sempat masuk RS Telogorejo, Senin (30/11).

Kemungkinan Sukawi terlalu kecapaian akibat semalam sebelumnya ia menghadiri pergelaran wayang kulit di rumah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo, di Klepu Kabupaten Semarang. ’’Pak Wali sakit. Semalam suntuk saya bersama Pak Wali menghadiri acara wayangan di rumah Pak Hadi. Pagi harinya ia masuk RS Telogorejo,’’ katanya.

Sebelumnya Mahfudz Ali menjanjikan satu semester sisa kepemimpinannya akan dilakukan penajaman program-program yang belum tergarap optimal. Ia beralasan masalah dana menjadi kendala dalam penuntasan program. Terlebih ada 10 SKPD yang juga memerlukan pendanaan besar, tidak hanya persoalan infrastruktur. ’’Kami berusaha melakukan penajaman program,’’ katanya.

Untuk persoalan banjir dan rob, kini Pemkot mengandalkan megaproyek paket pengendalian banjir yang terdiri atas normalisasi Banjirkanal Barat-Kaligarang, pembangunan Waduk Jatibarang, dan normalisasi Kali Asin, Kali Semarang, serta Kali Baru. Proyek tersebut digarap hingga 2013 dan didanai Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat, serta bantuan Jepang senilai Rp 1,7 triliun. (H22,H54-37)