Kepala Daerah Harus Tanggung Jawab

SEMARANG (SI)– Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menuntut kepala daerah yang menggelar CPNS Mandiri 2009 bertanggung jawab jika hasil pengumuman kelulusan yang dilakukan tidak dipercayai masyarakat.

Menurut Gubernur, hal itu sudah menjadi risiko kepala daerah bersangkutan.“ Nak menyimpang yo ditanggung dewe risikone (kalau ada penyimpangan,ya ditanggung sendiri risikonya oleh daerah ),” ungkapnya seusai melakukan silaturrahmi dengan Administrator Diosesan Keuskupan Agung Semarang Romo Pius Riana Prapdi, kemarin. Jika benar, dugaan seleksi CPNS Mandiri itu tidak dipercayai masyarakat,Bibit mengaku sangat kecewa.

Sebab, masalah itu akan menjadikan masyarakat tidak percaya lagi kepada aparat pemerintah.“ Tapi konsekuensinya segala risiko ya harus ditanggung sendiri,” jelasnya. Bibit mengatakan,sedianya sebelum seleksi CPNS 2009 digelar, pihaknya sudah mengajak 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah untuk melaksanakan rekrutmen pegawai itu secara bersama-sama.

Namun ajakan itu tidak disambut seluruh daerah yang ada.“Memang seleksi Mandiri itu ada aturannya. Yang jelas, dari awal saya sudah ngomong.Ayo kita lakukan samasama dengan Pemprov,”bebernya. Mantan Pangkostrad ini mengaku tidak tahu pasti kenapa 13 daerah yang menggelar seleksi CPNS Mandiri itu menolak ajakannya.

Apakah kepala daerah bersangkutan akan mendapatkan sesuatu dari seleksi itu, Bibit mengaku tidak paham.“Tapi jika ternyata terbukti tidak beres,saya benarbenar sangat kecewa,”tegasnya. Ditanya apakah pihaknya akan memberikan teguran keras kepada daerah yang dinilai tidak becus dalam melakukan CPNS? Bibit mengaku, teguran itu sudah dia sampaikan sebelum seleksi CPNS Mandiri dimulai.

“Koran hari ini (kemarin) meminta Gubernur menegur kepala daerah (yang tidak becus). Itu sudah saya lakukan sebelum seleksi digelar. Karena risiko seleksi CPNS ini sangat tinggi,” sebutnya. Atas dasar itu,Gubernur berharap, kedepan seleksi CPNS itu dapat dilakukan secara bersama-sama, dan menjadi satu.

Meski demikian, Bibit mengaku tidak bisa memaksakan harapannya itu, karena seleksi CPNS mandiri itu juga ada aturannya.“Yang jelas (daerah) ora sak geleme dewe (tidak bisa seenaknya sendiri),”tandasnya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Wilayah (Itwil) Jateng Eddy Djoko Pramono menyatakan, selama ini Pemprov memang mensupervisi pelaksanaan seleksi mandiri di 13 kabupaten/kota itu.

Namun peran pemprov hanya sebatas memantau proses jalannya rekrutmen.” Kita tidak sampai intervensi pada hal teknis,”imbuhnya. Peran Pemprov lanjutnya hanya sebatas memastikan pelaksanaan rekrutmen sesuai standar operational procedure (SOP). Di antaranya dengan menggandeng pihak ketiga.

Namun pihaknya tak bisa mencampuri hal teknis seperti terkait pengumuman hasil penerimaan yang tidak melalui media dan baru diteken esok harinya.“Kalau memang tidak punya uang untuk mengumumkan di media massa,kita tidak bisa paksa mereka,”paparnya. Sebelumnya anggota Komisi A DPRD Jateng Arif Awaludin meminta gubernur bisa memberikan tindakan yang lebih tegas jika kepala daerah bersangkutan benarbenar terbukti tidak becus terkait penyelenggaraan seleksi CPNS Mandiri 2009.

Menurut Arif, tindakan kepala daerah yang tidak becus itu tidak boleh didiamkan saja.“Jika melakukan kesalahan, serta ada bukti, sudah semestinya mendapatkan sanksi,” ungkapnya kemarin. Arif tak menampik, seleksi CPNS secara mandiri itu diatur dalam perundang-undangan. Meski demikian,terangArif,bukan berarti kebijakan tersebut tidak dijadikan ajang “permainan”kepala daerah bersangkutan. “Tentunya asas-asas transparansi,dan akuntabilitas itu harus dilakukan.

Tidak bisa seenaknya saja,”jelasnya. Menurut Arif, jika terdapat peserta seleksi CPNS Mandiri yang merasa keberatan dengan pelaksanaan dan hasil rekrutmen, pemerintah daerah bersangkutan harus bisa memberikan penjelasan yang sebenarnya.“Dengan cara itu,keraguan masyarakat akan pelaksanaan seleksi CPNS, terutama yang mandiri itu bisa dijawab. Bukan malah menghindar,”sebutnya. (muh slamet/khusnul huda)

Nb: Arif Awaludin, Aleg PKS DPRD I Jawa Tengah