Fly Over Kalibanteng Terancam Molor

SEMARANG - Sikap DPRD Kota Semarang yang tidak menyetujui tambahan anggaran pembebasan lahan untuk proyek fly over atau jembatan layang Kalibanteng mengakibatkan pembangunan fisiknya terancam molor. Padahal seharusnya proses pembebasan lahan selesai tahun ini, dan pembangunan fisik dimulai pada awal 2010.

Dinas Bina Marga Kota Semarang menyatakan, tahapan pembebasan lahan sudah selesai. Seluruh proses dari taksiran harga tim appraisal hingga negosiasi dengan warga pemilik lahan sudah rampung.

"Hanya tinggal pembayaran saja yang kita ajukan di APBD Perubahan 2009 ini. Jika (dana) tidak turun, harus menunggu APBD 2010 berarti pembangunannya molor," kata Kepala Bidang Perencanaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kota Semarang Iswar Aminudin Senin (30/11).

Dijelaskannya, proyek fly over Kalibanteng memakan 16 bidang tanah warga di dua kelurahan, yakni Kelurahan Kalibanteng Kulon dan Gisikdrono. Dari jumlah itu, sebanyak 4 bidang sudah dibayarkan ganti rugi menggunakan APBD murni 2009 sebesar Rp 458.602.825. Sementara 2 bidang lagi, sudah rampung negosiasi namun harga ganti rugi yang direncanakan sebesar Rp 860.861.175 belum dibayarkan. Sebab, sertifikatnya oleh pemilik tanah masih diagunkan di bank.

"Tapi ini juga sudah selesai, tinggal pembayaran yang menggunakan APBD murni juga," tambah Iswar.

Sedangkan 10 bidang lagi, lanjut dia, sudah menemui kesepakatan dengan warga, dan hanya tinggal pembayaran. Dalam APBD perubahan, untuk pembayaran 10 bidang tanah itu, Dinas Bina Marga membutuhkan dana Rp 3,975 miliar.

Dengan demikian, kekhawatiran DPRD bahwa dengan waktu penyerapan anggaran yang tinggal sedikit, maka dana untuk fly over tidak akan habis ditepis oleh Iswar. "Kan tinggal pembayaran saja, itu kira-kira dua tiga hari selesai, jadi meski waktunya pendek, kami optimistis dapat terserap semuanya," katanya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono mengaku sudah merapatkan dengan anggota Komisi C bahwa anggaran untuk fly over akan disetujui.

"Kalau fly over tidak masalah. Akan disetujui, yang masih masalah itu misalnya Kalibanger. Kalau itu mungkin belum akan dianggarkan," ujarnya.

Agung menambahkan, pada prinsipnya pihaknya juga tidak ingin proses pembangunan fly over berlarut-larut. Sebab, pengalaman di beberapa tempat, kalau tanah yang sudah dibebaskan tak kunjung dibangun, akan ada penghuni baru yang menempati.

"Sehingga akan ada biaya sosial lagi untuk tali asih dan sebagainya. Kita inginnya ya cepat. Pembebasan tanah cepat dan konstruksinya juga cepat," tandasnya. (dib/aro)