Mahfudz Ali Membantah

Mahfudz Ali Membantah

BALAI KOTA (suaramerdeka)- Adanya tudingan mengenai pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial dalam APBD Perubahan 2009 ditunggangi kepentingan politis ditanggapi Pemkot.


Wakil Wali Kota Mahfudz Ali meminta penilaian terhadap usulan perubahan APBD yang masih dalam tahap pembahasan di Dewan dengan berbaik sangka. Ia menilai terlalu cepat menyimpulkan pengusulan dana hibah dan bantuan sosial terkait Pilwalkot 2010.

Apalagi disebut usulan itu ada kaitannya dengan upaya mendongkrak citra salah satu pimpinan Pemkot, yang tidak lain itu adalah dirinya. ‘’Khusnudzan sajalah. Terlalu cepat menyimpulkan demikian,’’ katanya.

Mahfudz beralasan, pos anggaran yang diajukan sudah merupakan program rutin, misal pemberian bantuan RT/RW dan PKK RT/RW. Sebelum diajukan APBD Perubahan, pos tersebut sudah ada dan diberikan selama satu semester sekali. Sementara untuk pemberian bantuan untuk Karang Taruna, KNPI, dan PNPM itu merupakan tindak lanjut dari peraturan yang sudah ada.

Dalam pandangan umum Fraksi PKS atas penyampaian nota keuangan perubahan APBD 2009, Rabu (25/11), Johan Rifai meminta penjelasan dana belanja hibah dan bantuan sosial nilainya mencapai separoh lebih dari total APBD perubahan.

Diharapkan itu bukan kebijakan populis. Selain itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diminta menyiapkan tim melakukan pengawasan terhadap dana tersebut. ‘’Tujuannya agar pencapaian kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan,’’ paparnya.

Capaian Kerja

Terpisah Kepala Divisi Anggaran dan Kebijakan Publik Pattiro, Dini Inayati mengatakan, sulit menentukan capaian kinerja maupun output yang dihasilkan dari penggelontoran yang bersifat bantuan sosial dan dana hibah.

Meskipun ada bentuk pertanggungjawaban, itu hanya berupa akuntansi, bukan capaian kinerja. Karena itu alokasi dana tersebut rawan bermuatan politis. ‘’Seharusnya bukan sekadar bantuan sosial dan hibah, melainkan juga ada pemberdayaan isu-isu strategis di masyarakat,’’ paparnya.

Politisi PKB, Kholison mengatakan, tidak masalah dengan pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial. Asal waktu dan teknis pemberiannya tidak mengarah untuk dimanfaatkan persoalan Pilwalkot.

Bila memerhatikan program serupa yang dilaksanakan pada momen Pilgub beberapa waktu lalu memang jelas ada pengerahan massa dan diindikasikan untuk menggiring dukungan terhadap calon tertentu. ‘’Jangan sampai itu terulang lagi menjelang Pilwakot yang jaraknya sudah dekat,’’ katanya.

Kepala Operasional LBH Kota Semarang, Slamet Haryanto mengatakan, pengusulan dana yang besar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat jelas positif. Namun apabila ditunggangi kepentingan politis terkait Pilwakot 2010 beberapa birokrat berarti itu tidak dibenarkan.

Bagaimana pun pengucuran dana ke masyarakat tetap harus bisa dipertanggungjawabkan. Selain tujuannya benar-benar murni untuk pengangkatan kesejahteraan, tanpa embel-embel apapun. ‘’Bila dana bantuan sosial itu sudah sampai di tangan masyarakat, bagaimana pengawasannya. Apakah tepat sasaran dan tepat guna. Masyarakat sendiri yang bisa menilainya,’’ katanya.

Sementara itu, di luar forum sidang paripurna, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII mendesak agar pembahasan APBD benar-benar untuk rakyat. Jangan sampai janji yang pernah disampaikan saat kampanye Pemilu legislatif itu tidak dijalani sendiri.

‘’APBD harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Maka DPRD harus bisa mendukung pengucuran dana untuk rakyat,’’ kata Pengurus Cabang PMII Kota Semarang, Sugeng Hadiyanto. (H22,H54-18)