APBD Perubahan tak memihak rakyat

APBD Perubahan tak memihak rakyat

BALAIKOTA (wawasandigital) - Beberapa pengajuan anggaran dalam APBD-Perubahan 2009, dipertanyakan oleh anggota dewan, dalam rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan perubahan APBD Kota Semarang, Rabu (25/11).

Yang menonjol di antaranya adalah pembahasan anggaran belanja pengadaan lahan untuk fly over Kalibanteng sebesar Rp 6,4 miliar, dana hibah untuk PSIS sebesar Rp 8 miliar dan rencana penambahan penyertaan modal pemkot pada PT Bank Jateng yang semula sudah dianggarkan di APBD murni sebesar Rp 5,45 miliar.

Menurut anggota Fraksi Gerindra, Cholison, pihaknya meragukan penyerapan anggaran sebesar itu mengingat mepetnya waktu pelaksanaan pembebasan lahan. Terlebih saat ini sudah mulai masuk akhir November, sehingga waktu pencairan dana serta pembuatan LPJ-nya cukup diragukan dapat dirampungkan hingga akhir tahun ini.

”APBD Perubahan 2009 paling tidak baru bisa dicairkan pada pertengahan Desember ini. Sangat tidak logis dalam waktu hanya setengah bulan dapat menyerap keseluruhan dana plus pembuatan laporan pertanggungjawabannya (LPJ),” ujarnya.

Selain itu, fraksinya juga menyoroti adanya kegiatan sosialisasi bahaya merokok bagi siswa SMK dan SMA yang menyerap anggaran Rp 200 juta.

Menurutnya, sosialisasi tersebut semestinya tidak perlu menyerap dana berlebih mengingat walikota maupun kepada dinas dapat saja memberikan surat perintah kepada Kepala Sekolah masing- masing untuk melaksanakan sosialisasi itu.

”Dananya memang kecil, namun efektivitasnya yang kita tanyakan, sampai seberapa jauh sosialisasi itu mampu mengurangi kebiasan merokok di kalangan pelajar,” tegasnya.

Tanpa rincian
Di sisi lain, Fraksi PKS melalui ketua fraksinya, Imam Mardjuki mempermasalahkan tidak adanya rincian penggunaan dana hibah untuk PSIS yang dianggarkan sebesar Rp 8 miliar.

Semestinya, manajemen harus mencantumkan penggunaan dana itu untuk apa saja.

”Apakah untuk beli pemain, latihan, transportasi atau apa. Seharusya ada rincian jadi nanti bisa diawasi penggunaannya seingga ada akutabilitas terhadap penggunaan anggaran tersebut,” katanya.

Selain itu, imbuhnya, pos APBD-P 2009 yang menjadi perhatian dewan antara lain juga terkait dengan belanja hibah dan sosial yang dinilai terlalu besar, atau mencapai 50 persen dari total APBD-P 2009.

Menurutnya, pos belanja hibah tercatat mencapai Rp39,4 miliar dan pos belanja bantuan sosial Rp 15,1 miliar, sedangkan jangka waktu penyerapannya relatif sempit sekitar satu bulan.

”Semoga penganggaran ini bukan kebijakan populis. Selain itu kami juga mempertanyakan kesiapan TAPD terhadap pengawasan dan monitoring pos anggaran tersebut,” katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar, Agung Priambodho membenarkan hal itu. Ia bahkan mempertanyakan mengapa dana untuk PSIS dikelola oleh PT Mahesa Jenar yang nota bene perusahaan swasta.

”Dana sebesar Rp 8 Miliar, juga terlalu besar untuk dihabiskan dalam jangka waktu yang tinggal sedikit,” katanya.

Ditambahkannya, pengajuan anggaran untuk PSIS itu sangat tidak berpihak pada rakyat.

Seharusnya dalam waktu yang mendesak ini anggaran bisa digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk pos-pos strategsi dan krusial seperti beasiswa pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan coverage jamkesmasda.

Ketua Fraksi PAN Agung Purno Sardjono menyatakan, pihaknya mempertanyakan usaha penyertaan modal pemkot ke Bank Jateng yang sebelumnya mencapai Rp 5,45 miliar dan telah dianggarkan dalam APBD murni 2009.

Hal itu terkait dengan penerimaan deviden pemkot dari PT Bank Jateng dan potensinya terhadap peningkatan pendapatan daerah dari pos ini.

”Kami meminta pemkot untuk memberikan penjelasan secara detail terhadap proyeksi penyertaan modal pada PT Bank Jateng karena potensinya terhadap pendapatan daerah yang belum terlihat jelas,” ujarnya, kemarin.

Terpisah, wakil pimpinan dewan, Sriyono menegaskan, mepetnya waktu pembahasan dan pelaksanaan APBD-P 2009 ini terkesan dimanfaatkan sejumlah pihak tertentu untuk mengalokasikan dana pada pos yang tidak memihak kepada rakyat.

”Kami mendesak dewan mencermati kembali pengajuan nota keuangan tersebut,” pintanya. hid-Yn