Survey KPK: Deptan Tertinggi Dalam Skor Integritas

Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governancemulai membuahkan hasil yang baik.

PK-Sejahtera Online: Dalam hal upaya pencegahan korupsi dan penegakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Departemen Pertanian kembali mendapat apresiasi dari KPK. Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 secara nasional oleh KPK, Deptan meraih peringkat I (pertama) untuk dua katagori dan peringkat IV (keempat) untuk satu katagori.

Dari survey terhadap 11.413 responden pengguna jasa layanan publik, KPK mengumumkan Deptan mendapat skor integritas tertinggi sebagai Instansi Pusat dan skor integritas tertinggi sebagai Unit Pelayanan Publik dalam aspek Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih. Selain itu, Deptan juga apresiasi dengan menduduki peringkat IV untuk katagori Unit Pelayanan Publik dengan integritas tinggi dalam aspek Pengadaan Barang dan Jasa.

"Alhamdulillah," ungkap Mentan Suswono mengomentari hasil survey KPK. Hasil survey tersebut memberi indikasi bahwa upaya dalam pencegahan KKN dan penegakkan good and clean governancemulai membuahkan hasil yang baik. "Kita sudah berada pada track yang benar. Selamat dan terima kasih kepada segenap staf dan pejabat instansi terkait yang telah bekerja keras selama ini." Mentan berpesan, “mari kita jadikan apresiasi ini sebagai modal sekaligus spirit agar kita lebih baik lagi ke depan."

Ucapan selamat juga disampaikan oleh Irjen Deptan Dr. Mulyanto. "Ini semua adalah prestasi dari seluruh staf dan pejabat Deptan untuk reformasi birokrasi, menjadikan pelayanan publik sebagai lahan pengabdian dan integritas aparat sebagai keniscayaan perilaku publik. Kami menganggap hasil survey ini adalah penghargaan KPK terhadap Deptan agar kita dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan publik dan integritas aparat dimasa datang."

Sebelumnya, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, 9 Desember 2009, Deptan tercatat sebagai satu dari dua lembaga penerima Apresiasi KPK 2009. "KPK memberikan apresiasi kepada Departemen Pertanian sebagai penyelenggara kegiatan WBK (Wilayah Bebesdari dari Korupsi) Vaganza 2009 dan atas tekad, upaya dan dorongan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," ungkap Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat itu.

Kala itu (9 Des), Deptan juga mendapat dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Yang pertama anugrah MURI kepada Deptan selaku penyelenggara pencanangan pembinaan anti korupsi pada PBNS melalui metode Tafakur – Hisab – Dzikir (THD) dan anugrah MURI 2009 kepada Dr. Mulyanto (Irjen Deptan) selaku pelopor pencanangan pembinaan anti korupsi pada PBNS melalui metode Tafakur – Hisab –Dzikir (THD).

Dalam siaran persnya, KPK menulis bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi, KPK berupaya menelusuri akar permasalahan korupsi di sektor pelayanan publik serta mendorong dan membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah dan layanan yang rentan terjadinya korupsi. Salah satu caranya dengan melakukan survei integritas sektor publik. Hari ini, bertempat di Gedung KPK, Kuningan,Jakarta, KPK mengumumkan hasil survei integritas sektor publik untuk tahun 2009 yang dipresentasikan oleh Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK.

Survei yang berlangsung pada April-September 2009 tersebut dilakukan terhadap 371 unit layanan yang berada 98 Instansi, terdiri dari 39 instansi tingkat pusat, 10 pemerintah provinsi dan 49 pemerintah kota/kabupaten, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 11.413 orang yang terdiri dari 4.592 orang responden di tingkat pusat, 1.039orang responden di tingkat pemprov, dan 5.782 orang responden ditingkat pemkot/pemkab. Seluruh responden merupakan pengguna langsung dari layanan publik yang disurvei. Mulai tahun ini, survei integritas sektor publik telah memasukkan standar minimal integritas yangditetapkan olehKPK sebesar 6,00.(dj)

Cuplikan Media : KPK Umumkan Hasil Survei Integritas Sektor Publik 2009 (Siaran Pers KPK)

READ MORE >>

HPP Gabah, HET Pupuk Naik Tahun Depan

JAKARTA--MI: Kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk dipastikan mulai April 2010 menyusul dipangkasnya anggaran subsidi pupuk dari Rp17,5 triliun menjadi Rp11,3 triliun.


Sementara per 1 Januari 2010, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) terlebih dulu dinaikkan. Hal tersebut dikemukakan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono saat bertemu muka dengan sejumlah pimpinan media massa, di Jakarta, Senin (7/12). "Kami bersepakat dengan DPR untuk tidak menaikan HET pupuk sampai Maret 2010. Tapi HPP akan kami naikkan 10% untuk GKP," ujarnya.

Suswono menyatakan, kenaikan HET pupuk ditetapkan maksimal 50% per April 2010. Dengan kebijakan ini, petani diharapkan dapat menerima tambahan pendapatan sekitar Rp1 juta per hektare. "Itu sudah di luar pengeluaran untuk pupuk. Karena struktur biaya untuk pupuk ini kan 7%-10%, sangat kecil," tukasnya.

Selama Oktober 2009 hingga Maret 2010, HET pupuk bersubsidi tidak dinaikkan. Untuk urea tetap Rp1.200 per kg dan NPK Rp2.854 per kg. Kendati demikian adanya kenaikan HET di April juga menimbulkan potensi defisit anggaran sekitar Rp6 triliun.

Dalam sidang kabinet pekan lalu, Mentan menuturkan, pihaknya telah meminta agar kekurangan itu bisa ditutupi. "Bu Menteri Keuangan pada prinsipnya akan mengupayakan. Dan kalau seandainya disetujui, maka akan masuk dalam APBN Perubahan 2010," papar Suswono. (Zhi/OL-04)

READ MORE >>

Wakil Mentan Dapat Tugas Koordinasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Suswono menyatakan, pihaknya akan berbagi tugas dengan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian.

Wakil Mentan nantinya akan diberi tugas koordinasi antarlembaga pemerintah atau departemen, serta menangani kebijakan terkait investasi sektor pertanian.

Hal itu diungkapkan Suswono, Senin (30/11) di Jakarta, menanggapi isu belum adanya sinergi yang baik antara dirinya dan Wakil Mentan.

Menurut Suswono, selama ini masih ada sejumlah hambatan koordinasi dalam pembangunan sektor pertanian. Hambatan koordinasi kerap mengakibatkan sejumlah kebijakan tidak bisa dijalankan dengan baik.

”Pak Bayu yang selama ini berpengalaman dalam bidang koordinasi karena selama ini menjadi Deputi Menko Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan. Diharapkan bisa memuluskan koordinasi antardepartemen,” ujarnya.

Selain melakukan tugas koordinasi, Wakil Mentan juga akan diserahi tugas menangani investasi di sektor pertanian, termasuk pertanian tanaman pangan. Pertanian tanaman pangan ke depan juga akan digarap secara korporasi dengan adanya food estate sehingga memerlukan penanganan khusus.

Suswono mengakui, memang tampak belum optimal sinergi dirinya dengan Wakil Mentan. Hal itu terjadi karena Bayu Krisnamurthi

masih merangkap sebagai Deputi Menko Bidang Perekonomian. Suswono berjanji akan bersinergi demi percepatan pembangunan sektor pertanian.

Menurut Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo, kemauan untuk melakukan sinergi merupakan langkah tepat karena dapat mengombinasikan kemampuan politik pertanian, birokrasi, dan akademisi.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, sinergi Mentan dan wakilnya sangat diperlukan karena banyak program di Deptan yang harus dijalankan sungguh-sungguh demi meningkatkan kesejahteraan petani. (MAS)

READ MORE >>

Wakil Menteri Tidak Difungsikan

Jakarta, Kompas - Para akademisi, praktisi, organisasi petani, ataupun politikus melihat belum ada sinergi yang baik antara Menteri Pertanian Suswono dan Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi dalam mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian.

Sinergi diperlukan karena negara menyediakan fasilitas dalam wujud wakil menteri pertanian untuk membangun sektor pertanian yang lebih baik.

Hal itu diungkapkan secara terpisah oleh Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) yang juga anggota Komisi IV DPR Siswono Yudo Husodo, guru besar Sosial Ekonomi dan Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada M Maksum, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, dan Ketua Gabungan Perusahaan Perunggasan Indonesia Anton Supit, Minggu (29/11).

Menurut Siswono, ada perbedaan karakter antara institusi negara, seperti Departemen Pertanian, di Indonesia dan negara lain. Di negara lain menteri pertanian murni jabatan politik.

”Karena itu, seorang menteri pertanian merumuskan kebijakan mendasar terkait dengan politik pertanian,” kata Siswono di Jakarta. Pada kenyataannya, seorang menteri pertanian juga memiliki tugas manajerial yang tidak kecil untuk mengelola semua unit di Deptan agar dipastikan berjalan baik.

Winarno menyatakan, fasilitas yang diberikan negara berupa Wakil Mentan tampaknya belum dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Deptan dan Mentan. Terbukti belum ada kejelasan tugas dan peran Wakil Mentan.

”Seyogianya, aset dan fasilitas ini dimanfaatkan dengan baik untuk mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian. Sayang negara sudah mengeluarkan uang begitu banyak kalau tidak dipakai,” katanya.

Anton Supit menyatakan, sudah selayaknya sistem pengangkatan pejabat di Indonesia tidak sekadar memilih orang yang tepat di waktu yang tepat. Namun, benar-benar memilih orang sesuai dengan kemampuannya, apa pun latar belakangnya.

Menurut Maksum, Wakil Menteri Pertanian sebaiknya diberi tugas khusus saja dalam menjaga kelangsungan ketahanan pangan secara menyeluruh. ”Selama ini ketahanan pangan ditangani oleh Badan Ketahanan Pangan, yang notabene setingkat eselon I. Karena itu, urusan ketahanan pangan selalu dijabarkan pada aspek produksi,” ujarnya (MAS)

READ MORE >>