Mensos: DPR akan Dikenang Bila Dukung Anggaran Sosial Ditingkatkan

DANA ASPIRASI 15 M

Jakarta, RMOL. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyarankan DPR untuk mempertimbangkan kembali usulan dana aspirasi berbasis daerah pemilihan (Dapil) sebesar Rp 15 miliar.

Dia beralasan, saat ini dukungan anggaran justru diperlukan departemen teknis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini sudah diatur dalam Inpres No 1-3/2010 yang menyatakan prioritas pembangunan untuk kelompok marjinal.

"Tapi ternyata anggarannya sangat terbatas. Bagaimana bisa terealisasi optimal? Anggaran anak terlantar atau jalanan, lansia, pekerja migran, penyandang cacat perlu ditingkatkan dalam Sistem Jaminan Sosial Terpadu. DPR akan dikenang publik apabila bisa memperjuangakan hal itu," ujarnya dalam pesan pendek kepada Rakyat Merdeka Online(Minggu, 6/6).

Untuk itu, politisi PKS ini sependapat dengan Wakil Ketua DPR, Anis Matta, yang menolak usul yang pertama kali digulirkan Partai Golkar tersebut. Menurutnya, bila usul tersebut diterima akan merusak rencana pembangunan nasional dan ketimpangan sosial akan semakin tajam. Karena sebagian besar dana akan terkonsentrasi di Pulau Jawa. [zul]

READ MORE >>

Mensos Terkesan Pelayanan Lansia di RRC

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan terkesan dan salut terhadap pelayanan Republik Rakyat China (RRC) terhadap lanjut usia (lansia), sehingga bisa dijadikan rujukan.

"Perhatian RRC terhadap lanjut usia sangat besar," katanya seperti disampaikan staf ahli Bidang Hubungan Media dan Tata Kelola Pemerintahan Mensos Drs Sapto Waluyo MSc melalui pesan singkat kepada ANTARA dari Beijing, Kamis.

Saat mengunjungi Panti Lansia Distrik Sijiqing, Beijing, Mensos mengatakan perhatian pemerintah RRC tidak hanya masalah kesehatan, tapi kebahagiaan dan kemampuannya terus dijaga.

"APBN besar membuat pemerintah leluasa menyantuni rakyat, meski jumlah lansia di RRC hanya empat persen dari penduduk, sedangkan di Indonesia sudah tujuh persen atau kurang sedikit dari Jepang yang memiliki delapan persen lansia," katanya.

Mensos menegaskan bahwa masalah lansia merupakan salah satu prioritas dalam Inpres 3/2010 bersama anak terlantar dan penyandang cacat.

Sementara itu, Direktur Panti Lansia Distrik Sijiqing, Beijing, Liu Zhongli, menjelaskan pihaknya melayani lansia dari berbagai jenjang usia di atas usia 60 tahun.

"Kami layani 480 lansia usia 62 tahun sampai 108 tahun. Staf kami sebanyak 120 orang. Mereka dapat layanan makanan dan medis dengan paket senilai 900-2.400 yuan," kata Liu Zhongli yang mendapat penghargaan nasional bintang empat ("excellent") dari pemerintah RRC.

Ia menambahkan di Beijing yang berpenduduk 17 juta ada sebanyak 336 panti lansia dengan kapasitas 100-400 orang. "Kami rawat sesuai keinginan keluarga atau sampai meninggal dunia jika tidak ada keluarga," katanya.

Mensos Salim Segaf Al Jufri berkunjung ke RRC guna merintis kerja sama dengan Kementerian Sosial di negara sahabat itu dan tiba di negeri "Tirai Bambu" itu sejak Senin (17/5) malam.

"Kami memenuhi undangan Mensos RRC (RRC) Li Xueju yang sudah lama disampaikan, tapi baru kali ini terlaksana. China berpenduduk terbesar di dunia berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Kita perlu saling belajar," katanya.

Kunjungan Mensos ke RRC itu akan berlangsung hingga Jumat (21/5).

READ MORE >>

Di Tampak Siring, Mensos Beberkan 5 Provinsi Menonjol Jumlah Anak dan Lansia Terlantar

Jakarta, RMOL. Departemen Sosial RI membeberkan lima provinsi yang sangat menonjol jumlah anak-anak dan lanjut usia yang terlantar. Kelima provinsi tersebut yaitu NTT, Papua, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Data ini diungkapkan dalam evaluasi dan pembahasan penanganan kelompok-kelompok marjinal oleh Komisi tiga Rapat Kerja Nasional yang dipimpin oleh Menteri Sosial, Salim Segaff Aldjufrie, di Tampak Siring, Bali, hari ini (Selasa, 20/4).

Terkait hal ini, menurut Salim, kehidupan modern semestinya tidak mengikis budaya asli bangsa mengajarkan agar memuliakan orang tua dan menyayangi anak.

"Ini adalah kearifan lokal yang sudah kita jalankan secara turun temurun. Jadi penting menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak. Semua agama mengajarkan penghormatan terhadap orang tua. Jangan karena tidak mau repot lalu tidak mau mengurus orangtua sendiri," ujar Salim yang membidangi Justice for All.

Salim menambahkan, beberapa usulan dalam rapat evaluasi tersebut menekankan perlunya peningkatan kepedulian sosial sesama elemen masyarkat terhadap masalah-masalah ini secara penanangan nasional. Sementara secara sistemik dan holistik, negara perlu berupaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, memperluas akses kelompok-kelompok marjinal terhadap bidang ekonomi, keadilan sosial dan kepastian status.
[wid]

READ MORE >>

Hanya 60 % Anak Jalanan yang Dicover Pemerintah

Bandung - Detik-com - Dari 232 ribu anak jalanan di Indonesia, pemerintah hanya bisa mengcover 60 persen pada 2010 ini. Sebab, anggaran dalam APBN sebesar Rp 184 miliar hanya cukup untuk 140 ribu anak jalanan.

"Jumlah anak jalanan di Indonesia sangat banyak. Ada sekitar 232 ribu anak jalanan di seluruh Indonesia. Tentu butuh dana yang tidak sedikit untuk menangani ini," tutur Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri kepada wartawan dalam lawatannya ke STKS Jl Dago Bandung, Jumat (15/1/2010).

Dana yang sudah dianggarkan untuk menangangi anak jalanan pada APBN 2010 ini sebesar Rp 184 M. "Dana Rp 184 M ini akan digunakan untuk menangani 140 ribu anak jalanan di seluruh Indonesia," katanya.

Dana tersebut, katanya, untuk pembangunan rumah singgah dan pemberian keterampilan untuk para anak jalanan agar tidak kembali ke jalan.

Ketika disinggung masalah keefektifan rumah singgah itu, Salim menuturkan jika hal itu membutuhkan proses yang membutuhkan waktu. "Di rumah singgah kita ajari membuat kerajinan, sabun atau bahan-bahan yang lain. Kalau setelah keluar dari rumah singgah ada yang kembali ke jalan itu bukan berarti gagal. Toh tidak semua seperti itu," tutupnya.

READ MORE >>

Depsos Akan Proses Usulan Pahlawan Gus Dur

DetikNews-Jakarta - Departemen Sosial (Depsos) sudah menerima usulan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai pahlawan nasional. Berikutnya Depsos akan memproses usulan tersebut sebelum diangkat ke Presiden.


"Sudah ada usulan untuk Gus Dur resmi dari FPKB. Berikutnya kami proses," ujar Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri usai menerima usulan pahlawan Gus Dur dari FPKB di Departemen Sosial, Jl Salemba, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2010).

Dikatakan Salim, setelah ada usulan masuk, berikutnya Depsos akan memproses berkas usulan yang diajukan untuk bisa dilengkapi sebelum diajukan ke presiden untuk ditetapkan sebagai pahwalan nasional.

Dijelaskan dia, syarat-syarat untuk menjadi pahlawan nasional mengacu pada UU No 33 Prps Tahun 1964 tentang penetapan penghargaan dan pembinaan terhadap pahlawan.

"Kalau sudah lengkap saya kira tidak akan lama penetapannya," kata menteri asal PKS ini.

FPKB resmi mengajukan usulan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Alasan mengusulkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional sederahana saja. Mantan presiden ke-4 itu dinilai pantas dan tidak diragukan lagi sebagai pahlawan, karena telah mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Gus Dur juga sudah mengabdi bagi negara jauh sebelum menjadi Ketum PBNU pada tahun 1984, dan terus berjasa hingga menjadi presiden.

"Saya kira hampir tidak ada tokoh setelah reformasi yang menyamai dia. Apalagi ditambah pandangan dia dalam pluralisme, hak asasi manusia," kata Ketua FPKB Marwan Jafar.

(Rez/irw)

READ MORE >>

Mensos: Kita Lihat Kebaikan Gus Dur Saja

Gus Dur Pernah Bubarkan Depsos

Jakarta - Usulan Gus Dur sebagai pahlawan nasional resmi diajukan ke Departemen Sosial. Menjadi pertanyaan apakah Depsos akan menerima usulan tersebut. Sebab, ketika menjabat presiden, Gus Dur pernah membubarkan Depsos.


"Manusia ada kekurangannya tidak sempurna. Kita lihat kebaikannya saja," ujar Salim.

Hal itu dikatakan Salim ketika ditanya apakah tindakan Gus Dur membubarkan Depsos akan jadi pertimbangan memberikan gelar pahlawan nasional. Dia ditemui wartawan di kantor Depsos, Jl Salemba, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2010).

Dikatakan Salim, layak atau tidaknya seseorang ditetapkan menjadi pahlawan nasional akan dibahas oleh Dewan Tanda Kehormatan RI. Depsos menerima usulan dan memeriksa berkas-berkas dan kriteria untuk seseorang menjadi pahlawan nasional.

"Manusia bukan nabi dan rasul. Dari segi sejarah itu (membubarkan Depsos) nanti sejarahwan membahas," pungkas Salim.

FPKB resmi mengajukan usulan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Alasan mengusulkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional sederahana saja. Mantan presiden itu memang pantas dan tidak diragukan lagi sebagai pahlawan, karena Gus Dur telah mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara. Gus Dur, lanjut Marwan, juga sudah mengabdi bagi negara jauh sebelum menjadi Ketum PBNU pada tahun 1984, dan terus berjasa hingga menjadi presiden.

"Saya kira hampir tidak ada tokoh setelah reformasi yang menyamai dia. Apalagi ditambah pandangan dia dalam pluralisme, hak asasi manusia," tandasnya.

Saat berkuasa pada 20 Oktober 1999-23 Juli 2001, Gus Dur membubarkan Depsos dan Deppen. Kedua departemen itu dianggap tidak efektif dan hanya berpotensi korupsi.

READ MORE >>

Depsos Nyatakan Berkas Soeharto Blm Lengkap

Usulan Pahlawan

Detiknews-Jakarta - Mantan Presiden Soeharto juga disulkan menjadi pahlawan nasional. Namun usulan itu belum dibawa ke presiden, karena Depsos menyatakan, berkas kelengkapannya belum lengkap.


"Kalau berkas sudah lengkap kita angkat ke presiden," kata Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kepada wartawan di kantor Depsos, Jl Salemba, Jakarta Pusat, Senin (4/1/2010).

Menurut Salim, jika berkas kelengkapan segera dilengkapi, pihaknya bisa segera meneruskan ke presiden untuk diputuskan di Dewan Tanda Kehormatan. Pengumuman pemberian gelar pahlawan nasional pada 10 November.

Usulan agar Soeharto dijadikan pahlawan nasional datang dari Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo yang disampaikan setahun lalu.

READ MORE >>

Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Masih Terbuka

Mensos: Peluang Soeharto Jadi Pahlawan Masih Terbuka

Jakarta - Pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto masih terbuka. Meski pernah mengalami penolakan pada 2009, namun untuk 2010 ini peluangnya masih ada, bergantung pada masukan masyarakat.

"Masih terbuka, yang masih ditolak pun kalau ada catatan dan bukti-bukti bisa mengajukan lagi. Jadi nanti semakin banyak alasan," jelas Mensos Salim Segaf Al Jufri melalui telepon, Minggu (3/1/2009).

Menurut dia, pembahasan untuk menetapkan gelar pahlawan dilakukan pada setiap bulan Juni. Dan untuk 2010 ini, mulai Januari Depsos menerima masukan dari masyarakat.

"Kita punya 10 pakar sejarah untuk membahas kepahlawanan tersebut. Selanjutnya kita angkat ke Presiden, dan nanti Dewan Tanda Jasa dan kehormatan itulah yang akan menentukan," terangnya.

Mensos menyatakan, jika masyarakat ingin mengusulkan pemberian gelar pahlawan bisa melalui tim provinsi, yang kemudian dikirim ke Depsos. Hal itu pun termasuk dengan Gus Dur.

(ndr/nrl)

READ MORE >>

Mensos Sambut Baik Usul Gelar Pahlawan Bagi Gus Dur

JAKARTA - (Okezone) Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri menyambut baik aspirasi masyarakat untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur.


Prosedur pemberian gelar pahlawan nasional memang berdasarkan usul masyarakat atau lembaga yang disertai dengan daftar riwayat hidup dan riwayat perjuangan calon pahlawan nasional.

“Saya merespons positif aspirasi masyarakat untuk menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional,” kata Salim di Jakarta.

Masyarakat/lembaga pengusul harus mengajukan draf usulan calon pahlawan nasional dan kelengkapan administrasinya kepada bupati/wali kota setempat yang kemudian akan menyampaikannya kepada gubernur melalui instansi sosial di provinsi setempat.

Instansi sosial provinsi selanjutnya menyerahkan draf usul calon pahlawan nasional beserta kelengkapannya kepada Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) yang kemudian akan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap usulan tersebut. Bila menurut pertimbangan BPPD usulan calon pahlawan nasional itu dinilai memenuhi kriteria maka usulan itu akan diajukan gubernur kepada Menteri Sosial selaku ketua umum Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP).

Selanjutnya Menteri Sosial yang dalam hal ini adalah Direktorat Kepahlawanan,Keperintisan dan Kejuangan akan mengadakan penelitian administrasi serta penelitian dan pengkajian terhadap usulan itu.“Hasilnya akan disampaikan Menteri Sosial kepada Presiden. Presiden menetapkan gelar pahlawan nasional berdasarkan pertimbangan itu,” kata Salim. (frd)

(Adam Prawira/Koran SI/hri)

READ MORE >>

Kasus Prita & Bibit-Chandra Bentuk Kesetiakawanan

Mensos: Kasus Prita & Bibit-Chandra Bentuk Kesetiakawanan

Jakarta, Detik News - Bangsa Indonesia ternyata masih memegang teguh budaya gotong royong, terutama dalam menghadapi kasus hukum. Kasus Prita Mulyasari dan kasus Bibit S Rianto-Chandra M Hamzah merupakan salah satu contohnya.

"Itu salah satu bentuk kesetiakawanan dan kegotongroyongan bangsa kita dalam melihat permasalahan," ujar Menteri Sosial (Mensos) Salim Sagaf Al Jufri saat ditanya tentang kasus Prita serta kasus Bibit-Chandra.

Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/12/2009).

Apalagi dengan momentum HKSN ini, masyarakat bisa lebih mengapresiasi dan menghargai nilai kesetiakawanan dan gotong royong yang merupakan ciri bangsa Indonesia.

Seusai memimpin upacara, Mensos mengadakan tabur bunga ke makam para pahlawan nasional antara lain Adam Malik, Juanda, MT Haryono, Ahmad Yani, Soeprapto dan S Parman. Depsos juga menggelar donor darah.
(nwk/iy)

READ MORE >>