Kerja Sama Aset Dioptimalkan

SuaraMerdeka-BALAI KOTA - Wali Kota Sukawi Sutarip berjanji akan mengoptimalkan aset Pemkot yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagai salah satu program yang ia jalankan selama masa jabatannya yang kini tersisa enam bulan lagi.
Di hadapan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD, ia meminta kekurangan-kekurangan selama masa kepemimpinnya dikritisi secara positif, bukan diserang secara bertubi-tubi.

Masukan DPRD terkait pengelolaan aset akan ditindaklanjuti. Ia menegaskan selama dua periode kepemimpinannya, ia sudah bekerja keras menyelamatkan aset-aset Pemkot. Di antaranya sertifikasi lahan-lahan aset Pemkot sejak 2004 dengan kontrak kerjasama dengan BPN. Selain itu juga upaya pengembalian lahan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) serta pertokoan Kanjengan yang hingga kini ditempati pedagang.

’’Yang terbaru kami akan bertindak tegas terhadap PT Rabas Mitra Sejati, pengelola SPBU Pandanaran yang belum membayar uang sewa lahan dan bunga denda selama hampir dua tahun. Kami segera mengirimkan surat peringatan untuk yang ketiga kalinya. Bila masih membandel maka kami perintahkan untuk ditutup,’’ katanya, Selasa (5/1).

Dijabarkan Sukawi, pengelolaan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga bisa saja dilakukan adendum (perubahan atau tambahan kesepakatan) perjanjian. Oleh karena itu perlu ada peninjauan ulang isi masing-masing perjanjian itu. Ada perjanjian yang menghitung masa kerja sama itu dimulai saat berlakunya HGB atau kesepakatan yang lain.
Cek Ulang Asisten Administrasi, Informasi dan Kerja Sama Setda Kota Semarang, Sri Martini mengatakan, akan mengecek satu per satu perjanjian dengan pihak ketiga yang ada untuk dilakukan adendum. Menurutnya adendum bisa saja dilakukan. Persoalannya perubahan kesepakatan tersebut juga harus diterima investor, sebagai pihak ketiga yang diajak kerja sama.

Ditanya bagaimana target Pemkot terkait optimalisasi kerjasama itu? Martini hanya menjawab normatif, ’’Yang penting bisa menghasilkan yang terbaik.’’
Anggota Banggar, Ari Purbono mengatakan, seharusnya Pemkot bisa melakukan adendum atas kesepakatan kerja sama itu. Terlebih usulan adendum adalah saran dari BPK. Paparan Wali Kota di rapat banggar pun bukan sebuah jawaban solutif. ’’Paparan Wali Kota itu merupakan keluhan, yang kami butuhkan adalah solusi untuk mengatasi ketidakoptimalan aset Pemkot,’’ tandasnya. (H22,H54-87)

Nb: Ari Purbono = Wakil Ketua Komisi B, Aleg PKS DPRD II Kota Semarang