Rp 7,1 M untuk BRT Berlebihan

Suara Merdeka-BALAI KOTA - Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota, Ari Purbono menilai usulan subsidi senilai Rp 7,1 miliar untuk bus rapid transit (BRT) berlebihan. Apalagi jika subsidi digunakan menutup kebutuhan operasional.

Kalau pun harus disubsidi, menurut Ari, lebih tepat untuk pengguna jasa transportasi tersebut. ’’Kalaupun untuk biaya operasional termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, semestinya tidak sebesar itu, mengingat bus-bus yang ada relatif masih baru,’’ kata Ari Purbono.

Ari menampik anggapan bahwa pihaknya menolak pemberian subsdi kepada BRT. Namun sebelum subsidi dicairkan, perlu kajian oleh tim independen terkait prospek BRT. Hasil kajian ini diharapkan juga memuat bagaimana pengelolaan yang seharusnya dilakukan dan seberapa besar subsidi yang diberikan.

Terkait pengelolaan BRT, dirinya lebih sepakat ditangani oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Badan ini dijelaskan Ari, merupakan sebuah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa.

’’Kami sebenarnya ingin mengetahui, konsep yang jelas mengenai pengeloaan BRT dari Pemkot. Namun hingga saat ini hal itu belum kami dapatkan,’’ imbuh Ari.
Bisa Ditarik Pengajuan subsidi senilai Rp 7,1 miliar sendiri merupakan usulan Dirut PT Trans Semarang (konsorsium operator BRT), Tutuk Kurniawan. Alasannya, tanpa adanya subsidi yang memadai, pihaknya merasa berat menanggung beban operasional.

Dengan besaran tarif yang dipungut dari penumpang saat ini, dinilai tidak sebanding biaya operasional dan pemeliharaan. ’’Tarif BRT itu cuma Rp 3.500, sedangkan normalnya bisa sampai Rp 7.000. Padahal BRT itu punya kelebihan, misalnya pakai AC,’’ kata Tutuk.

Tutuk mengatakan, apabila subsidi tidak dikucurkan maka pihaknya bisa menghentikan operasional BRT yang hingga kini baru berjalan 3,5 bulan.
’’Sekarang tinggal Dewan mau menyetujui subsidi atau tidak. Kami sudah berbicara dengan Pak Rudi (Ketua DPRD Kota Semarang-Red).

Adanya subsidi ini berfungsi untuk menunjang keberlangsungan pengeoperasian BRT. Kalau tidak, dua-tiga bulan lagi BRT bisa berhenti,’’ paparnya.

Sejak dioperasionalkan, saat ini pihaknya belum mampu mendapatkan keuntungan. Tutuk menegaskan, selama ini ia bekerja keras mewujudkan BRT untuk bisa beroperasi. Bila ternyata tidak memperoleh dukungan maka armada bus yang sudah diterima Pemkot akan kembali ditarik pemerintah pusat.

’’Saat ini Solo sedang bersiap-siap menjalankan BRT di daerahnya. Kalau Kota Semarang tidak serius bisa jadi armadanya dialihkan kepada daerah itu,’’ paparnya.

Terkait ancaman tersebut, Ari justru mempertanyakan motivasi pihak konsorsium dalam mengelola BRT. ’’Masyarakat tentu akan mempertanyakan motivasi mereka. Silahkan saja jika akan menghentikan pengopersionalan BRT,’’ tegas Ari. (H54,H22-18)

Nb: Ari Purbono = Wakil Ketua Komisi B, Aleg PKS DPRD II Kota Semarang