Komisi C Minta Penambangan di Wonosari Dihentikan

NGALIYAN- Komisi B DPRD Kota meminta agar penambangan galian C di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan dihentikan. Alasannya, penambang tidak bisa menunjukkan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD) berikut izin penataan lahan dari BPPT Kota Semarang.

‘’Pemkot harus berani menindak tegas terhadap para penambang liar. Jika tidak, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan bertambah parah,’’ kata Sekretaris Komisi C DPRD Kadarlusman, Minggu (6/12) kemarin.

Kadarlusman mengatakan, saat ditemui penambang mengaku hanya melakukan penataan lahan, mengingat kawasan yang berada sekitar 100 meter sebelah selatan Jembatan Timbang Tugu akan didirikan bangunan. ‘’Silakan saja kawasan itu nantinya mau dibuat apa, namun kami meminta agar peraturan yang ada dipatuhi,’’ katanya.

Setelah diperingatkan, pertengahan November aktivitas penambangan sempat berhenti hingga akhir bulan, namun seminggu terakhir ini aktivitas penambangan kembali dilakukan.

Secara lisan pihaknya telah meminta kepada Satpol PP untuk melakukan penghentian. Namun, hingga saat ini dirinya tidak tahu bagaimana perkembangan di lapangan. ‘’Kami hanya meminta ketegasan dinas terkait dalam masalah penambangan liar ini.

Jika yang berizin saja susah dikendalikan, apalagi yang tidak berizin,’’ kata wakil rakyat dari PDIP ini.
Wakil Ketua Komisi C Agung Budi Margono menyampaikan keprihatinan senada. Ada kesan, Pemkot menutup mata atas permasalahan penambangan liar yang terjadi selama ini.

Selain Ngaliyan, di sejumlah daerah diduga ada penambangan ilegal, di antaranya di Tembalang, Tugu, dan Banyumanik. Di antara kecamatan tersebut, penambangan liar banyak ditemukan di wilayah Tembalang dan Ngaliyan.

‘’Seringkali setelah penambangan, mereka tidak menata lahan. Kawasan yang ada ditinggalkan begitu saja. Hal ini tentu sangat memprihatinkan,’’ katanya. (H54-37)