PKS: Meski Gunakan Slogan Bersih, Kami Bukan Partai Malaikat

JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya tak mau dianggap hanya iseng dengan paradigma inklusivitas. Mencoba meyakinkan bahwa inklusivitas bukan sebatas wacana, PKS lantas menggelar diskusi bagi wartawan bersama kader nonmuslim.

Adalah Terius Yigibalom bercerita banyak soal keterlibatan dirinya sebagai pengurus aktif DPD PKS Kabupaten Lanny Jaya, Papua.

Terius mengaku bergabung dengan PKS sejak tahun 2008 lalu. Sebelumnya, dia pernah menjadi pengurus Partai Kristen Indonesia dan Partai Karya Peduli Bangsa. "PKS punya satu ciri khas, kadernya militan dan peduli. Setiap ada bencana pasti PKS yang turun pertama ke lapangan," kata Terius di Hotel Ritz Carlton Jakarta.

Dia menuturkan jatuh bangun perjuangan mengenalkan PKS ke warga yang mayoritas beragama nasrani. "Pendekatannya adalah lewat pengenalan bahwa partai ini bukan partai Islam," sambungnya.
Hasilnya, dua kursi DPRD Lanny Jaya diraih PKS. "Kadernya sudah 5 ribu orang," tutup Terius.

Partai Keadilan Sejahtera akan segera menyusun kurikulum bagi anggota partai yang nonmuslim. “Yang baru ini belum ada kurikulumnya. Jadi, nanti satu tahun ke depan kami susun kurikulum,” kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, hari ini.

Menurut Anis, akomodasi nonmuslim sudah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai. Di situ, kata dia, keanggotaan nonmuslim sudah diatur. Mereka bisa masuk di jabatan publik dan kepengurusan partai.

Mereka pun bisa terus menapaki karier politik di PKS hingga struktur atas. “Asalkan bisa mengikuti prosedur (kurikulum) itu semua,” ujar Anis.

Syarat akomodasi nonmuslim itu dilakukan dari sisi kewarganegaraan. Meski ruang akomodasi telah dibuka luas, PKS mengaku format akomodasi ini masih harus didiskusikan. Karena itu pula akomodasi akan dilakukan secara gradual.

Anis mengatakan dalam upaya meraih tiga besar dalam perolehan suara pada pemilu 2014, PKS akan melakukan rekrutmen besar-besaran di Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Ini akan jadi salah satu fokus PKS,” kata Anis. Selain dua daerah itu, fokus rekrutmen juga menyasar wilayah Sulawesi.

Sebelumnya, meski menggunakan slogan bersih, Partai Keadilan Sejahtera menegaskan diri tidak terbebas dari kesalahan. “Kami bukan partai malaikat,” kata Ketua Bidang Konstitusi dan Legislasi Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS, Soenmandjaja, di Jakarta hari ini.

Dia mengungkapkan hal itu menanggapi adanya kasus hukum yang menimpa kader PKS, seperti Misbakhun dan istri Adang Darajatun, Nunun Nurbaeti.

Menurut dia, kasus yang menimpa Misbakhun jauh terjadi sebelum dia masuk ke PKS. Kasus Misbakhun terjadi pada 2007 dan dia baru bergabung ke PKS pada 2009. Itu pun bukan sebagai kader asli PKS, tapi atas usulan masyarakat. Adapun isteri Adang, kata dia, meskipun jadi bagian Adang, bukan merupakan anggota PKS.

Atas kasus dua orang tersebut, PKS mempersilakan aparat melakukan proses hukum. "Kita negara hukum, jadi yang bersalah silakan dihukum," dia menegaskan. PKS mengaku tidak akan melakukan pembelaan bagi yang bersalah.

Soenman mengatakan pihaknya tetap akan melakukan rekrutmen secara terbuka, baik itu usulan masyarakat maupun pengkaderan. Dia juga mengatakan PKS akan melakukanscreening atas rekam jejak calon anggota supaya tidak lagi kecolongan kader bermasalah. “Kalau (tersangkut) masalah hukum, silakan proses hukum,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menegaskan kepengurusan di tubuh partai tetap diatur secara proporsional tanpa membedakan antara Islam maupun non Islam.

"Itu proporsional dan itu kita serahkan pada kawan-kawan di daerah yang bisa menentukan secara proporsional dan demokrasi mengikuti apa yang menjadi suara kawan-kawan di daerah," katanya, di Jakarta, ditemui setelah menyampaikan pidato kebudayaan di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki.

Menurut Luthfi, PKS tidak berkeberatan jika dalam kepengurusan terdapat orang-orang selain beragama Islam.

"Kalau memang di daerah, orang Islam minoritas, kami tidak keberatan kalau kepengurusan bukan dari orang Islam meskipun kita partai Islam," katanya.

Luthfi telah menjelaskan, bahwa PKS membuka diri untuk penganut agama lain bukanlah sesuatu baru, hanya saja belum terekspose oleh media massa dengan baik.

Sejak mulai berkiprah pada 1998, PKS meskipun berasaskan Islam telah mengakomodasi anggota selain Islam.

Sesuai dengan jargon politik PKS yakni bersih, peduli, dan profesional, PKS memberikan tempat bagi kader-kader dari semua etnis dan agama sepanjang peduli pada bangsa dan negara, serta bersih.

Penjabaran dari profesional itu apa pun etnik, agama, dan latar belakang, sepanjang punya garis perjuangan yang sama dengan PKS maka dia adalah warga PKS.

Hargai pluralitas

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa PKS menghargai pluralitas.

"Pluralitas itu fakta di lapangan yang harus diterima. Islam mengakui pluralitas," katanya.

Lebih lanjut Luthfi mengatakan saat ini yang diperlukan adalah menyosialisasikan pada masyarakat luas bahwa Islam menerima dan mengakui pluralitas.

Sementara itu, pada Jumat siang, Luthfi menyampaikan pidato kebudayaan yang sekaligus menandai pembukaan kegiatan seni budaya yang menyemarakkan Musyawarah Nasional PKS ke-2, yang terpusat di Taman Ismail Marzuki.

Kegiatan seni budaya yang diselenggarakan diantaranya adalah dialog budaya yang mengangkat tema "Manifesto Islam", diskusi buku "Sekolahku Rumahku", workshop mendongeng, teater musikal, pemutaran film, dan workshop nasyid.

PKS, kata dia, tetap akan menyatakan diri sebagai partai bersih. “Kalau bukan kita, siapa lagi,” ucapnya. (fn/ok/t2m/ant) www.suaramedia.com