DPRD akan bentuk Panja PDAM

BALAIKOTA (WawasanDigital.com) - Komisi B DPRD Kota Semarang akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan pergantian direksi PDAM Tirta Moedal. Kesepakatan tersebut diperoleh oleh Komisi B usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Tim Pengawas PDAM yang terdiri atas Sekda dan Bagian Ekonomi Pemkot Semarang, kemarin.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agung Purno Sardjono, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap hasil evaluasi Badan Pengawas terhadap PDAM yang berbuntut pada pemberhentian sementara Direktur Utama Sulistyo dan Direktur Umum Etty Laksmiwati beberapa waktu lalu.

Dewan, tidak bisa percaya begitu saja pada argumentasi yang disampaikan pemkot melalui Badan Pengawas PDAM untuk memberhentikan Sulistyo dan Etty.

”Pemberhentian sementara direksi PDAM sudah menimbulkan polemik di masyarakat. Badan Pengawas tadi sudah menyampaikan alasan berikut data-data yang menjadi dasar pemberhentian Sulistyo dan Etty. Tetapi, kami tetap perlu melakukan penelusuran apakah data yang mereka sampaikan akurat,” katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono menambahkan, daripada terus mengurusi persoalan PDAM termasuk mengenai rekrutmen yang akan segera dilakukan, Walikota Sukawi Sutarip disarankan agar lebih memikirkan bagaimana menjaga kondisi birokrasi agar tetap kondusif sehingga bisa lengser dengan baik.

Jangan dipaksakan
Ia meminta walikota untuk lebih memikirkan menjaga suasana kondusif menjelang masa akhir jabatannya, sebaiknya walikota tidak mengambil kebijakan strategis. ”Akan lebih baik jika rekruitmen direksi PDAM yang baru nanti diserahkan saja ke calon walikota terpilih,” katanya.

Dijelaskannya, rekruitmen direksi PDAM merupakan kebijakan strategis. Selain menyangkut pucuk pimpinan BUMD terbesar juga menyangkut pelayanan pelangan PDAM yang jumlahnya ratusan ribu orang.

”Saya kira Pak Sukawi legawa saja, serahkan masalah tersebut ke walikota terpilih, kan sudah ada pemenangnya, kenapa harus susahsusah merekrut direksi, kesannya kan dipaksakan,” katanya.

Jika walikota tetap memaksakan akan melakukan rekruitmen harus selesai sebelumnya tanggal 19 Juli, hal ini makin menguatkan dugaan adanya kepentingan walikota dalam ontran-ontran ditubuh PDAM. Apalagi banyak info yang berkembang, walikota sudah memiliki jago dari kalangan internal. ”Bisa jadi ini untuk mengamankan kepentingan walikota yang terkait dengan PDAM,” terangnya. hid-Yn