"Ada Operasi Politik Dibalik Penahan Misbakhun"

AKARTA (Berita SuaraMedia) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum akan memberhentikan Mukhamad Misbakhun sebagai anggota DPR RI, terkait penahanan di Mabes Polri karena kasus Letter of Credit (L/C), yang diduga fiktif di Bank Century.

Sejak ditahan malam tadi, sejumlah politisi baik dari PKS maupun sesama anggota Komisi III DPR terus melakukan upaya untuk mencari bukti.

Melalui bukti-bukti itulah nanti akan diketahui salah tidaknya Misbakhun. "Saat ini belum final, kalau sudah ada bukti dan ditetapkan sebagai terdakwa atau sudah divonis, baru akan kami keluarkan dari DPR," ujar Wakil Ketua DPR, Anis Matta kepada wartawan di Jakarta, Selasa 27 April 2010.

Namun, bila tidak ada yang memberatkan terhadap kasus Misbakhun akan tetap dipertahankan. "Akan kami (PKS) pertahankan dong, dan sekarang masih menunggu proses hukum berjalan," tegas Sekjen PKS itu.

Mengenai adanya subjektifitas Polri terhadap penahanan Misbakhun, Annis sependapat dengan Fahri Hamzah, kasus Misbakhun adalah murni perdata, dan tidak ada unsur pidana dalam perkara yang berkaitan dengan Bank Century tersebut.

"Kami percaya ada operasi politik di dalamnya," ujarnya. Menurutnya Pansus Century dalam penahanan Misbakhun tidak bisa dilepaskan.

Sementara itu, Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring agar semua pihak tetap menghormati proses hukum kasus M Misbakhun. Tapi dengan catatan, kasus ini murni hukum dan tidak ada intervensi politis.

"Jangan atas suruhan siapa-siapa. Jangan atas pesanan siapa-siapa. Diproses secara hukum," kata Tifatul Sembiring saat mendampingi Presiden SBY menerima PM Finlandia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 April 2010.

Menurut Tifatul, kasus Misbakhun ini jangan sampai dipolitisir. Karena, kata dia, kasus ini terlalu kecil untuk dipolitisir.

Partai akan tetap melihat proses hukum yang terus berjalan. Soal bantuan hukum, PKS sejak awal sudah memberikan bantuan kepada inisiator Angket Bank Century itu.

"Sejak awal dibantu, tidak ada yang aneh. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Kalau memang bersalah... (tak dilanjutkan). Tapi kalau tidak (bersalah), harus dibersihkan namanya," ujar dia.

Semalam, Misbakhun yang juga Komisaris PT Selalang Prima Internasional langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Misbakhun tersandung kasus dugaan pemalsuan dokumen pengajuan surat utang atau Letter of Credit (L/C) Century.

Namun tak hanya itu saja, Nama Direktur II Perpajakan dan Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Raja Erizman disebut-sebut terkait penetapan penahanan politisi PKS, Misbakhun, oleh Polri. Raja disebut sebagai pihak di balik penahanan Misbakhun, Senin (26/4/2010) malam.

"Dia yang meminta penahanan ini," tutur Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah sebelum sidang paripurna, Fahri mengatakan, pihak kepolisian menyatakan bahwa prosedurnya sudah benar. Namun, dirinya masih mempersoalkan dasar hukum yang dipakai Polri dalam menetapkan penahanan tersebut. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak boleh dibaca sepihak, harus bersama-sama, kalau dasar penahanannya kabur," lanjutnya.

Menurut Fahri, kalau memang Misbakhun dianggap merugikan, bisa saja Polri meminta yang bersangkutan untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, Polri juga dinilai tak bisa menjawab kerugian apa yang disangkakan disebabkan oleh Misbakhun.

"Pertanyaan yang tak bisa dijawab karena yang dipakai Pasal 263 dan 264, jika dapat menimbulkan kerugian, itu kerugian apa kan enggak bisa disebut, sekarang sudah rugi belum, tidak rugi. Kalau merugikan, ya suruh lunasi saja. Ada bank lain yang juga siaptakeover. Kan, begitu cara orang berdagang kalau diganggu-ganggu terus," ungkapnya. (ar/v2s/km) www.suaramedia.com