Presiden PKS : Tuntutan Reshuffle Kabinet Hanya Manuver Demokrat

Partai Demokrat (PD) secara resmi mengusulkan agar Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet. Usulan itu disampaikan petinggi partai berlambang mercy itu langsung dalam pertemuan dengan SBY di Wisma Negara, Kamis lalu (4/2).


Petinggi Partai Demokrat yang datang dalam pertemuan Sekjen Amir Syam­suddin didam­pingi Ketua DPP Jafar Hafsah dan Ketua Fraksi Partai Demo­krat DPR Anas Urbaningrum.
Usulan reshuffle kabinet itu disampaikan Demokrat setelah kecewa terhadap sikap sejumlah parpol mitra koalisi. Mereka dinilai sudah bertindak di luar nalar politik dalam menyikapi kasus Bank Century.

Meski tak menyebut siapa men­­teri yang perlu diganti, sa­saran reshuffle tampaknya di­tu­jukan kepada menteri asal Partai Gol­kar dan Partai Keadilan Se­jahtera (PKS). Kedua parpol itu cu­kup kritis di Pansus Angket Bank Century dan kerap ber­se­berangan dengan Demokrat.

Bagaimana parpol mitra koalisi menyikapi usul reshuffle kabinet yang disampaikan Demokrat? Apa­kah memang sasaran res­huffle kabinet adalah menteri-men­teri dari Golkar dan PKS? Be­rikut wawancara Rakyat Mer­deka dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Partai Demokrat secara resmi mengusulkan agar presiden melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang berasal dari parpol. Bagaimana tanggapan Anda?
Hal tersebut baru sebatas usul­an dari teman-teman Partai De­mokrat. Kami (PKS—red) sebenarnya intensif me­lakukan komunikasi dengan SBY, bahkan frekuensinya lebih sering dengan beliau ketimbang komunikasi dengan Partai De­mokrat. Banyak yang kami bi­ca­rakan. Salah satunya mengenai kasus Bank Century. Saya kira mereka (elite Partai Demokrat) tidak mengetahui hal tersebut.

Kapan Anda terakhir bertemu dengan SBY?
Kami bertemu secara rutin kok. Sudah beberapa kali kami me­la­kukan pertemuan. Bulan lalu, ka­mi juga melakukan pertemuan.

Apa hasil komunikasi PKS dengan SBY terutama yang berkaitan dengan kasus Bank Century?
Dalam pertemuan dengan SBY, kami menyampaikan pandangan kami mengenai kasus Bank Century. Apa langkah-langkah yang perlu ditempuh, apa rencana untuk menuntaskan masalah Bank Century. Dan semua pan­dangan-pandangan yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh SBY.

Usulan reshuffle kabinet di­latarbekangi kekecewaan Partai Demokrat terhadap sikap kritis anggota Pansus dari PKS. Ba­gai­mana tanggapan Anda?
Sebenarnya tidak ada hu­bungan­ antara koalisi dengan Pansus Angket Bank Century. Koa­lisi dibangun untuk sebuah ko­n­trak politik besar yakni koa­lisi untuk membangun pe­me­rintahan good governance dan clean governance. Kritik yang di­sampaikan anggota pansus dari Fraksi PKS masih on the track. Kritik disampaikan untuk meng­ungkap dugaan potensi pelang­garan yang dilakukan pihak ter­tentu karena melanggar aturan perbankan dan keuangan.

Kalau memang Fraksi Partai Demokrat melihat PKS sudah keluar track, saya kira itu hanya sebatas asumsi mereka saja. Tetapi faktanya kami tidak keluar track karena koalisi itu untuk membangun good governance dan clean governance.

Benarkah ada perbedaan antara PKS dengan Partai Demokrat dalam memandang kasus Bank Century?
Kasus Bank Century adalah masalah hukum. Saya kira ideal­nya kasus itu diarahkan ke ranah hukum. Pansus Angket Bank Century DPR mencari untuk menemukan data-data dugaan pelanggaran, tetapi finishing touch-nya, saya kira, di ranah hukum. Dan kami sepakat untuk menyerahkan masalah itu ke ranah hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kami akan tetap berjalan sesuai dengan standar yang ber­laku. Ketika nanti kasus itu ma­suk ke ranah hukum, biarkan hukum yang menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran harus ditindak dan jika tidak ada, ya sudah.

Apakah Anda melihat bahwa sasaran dari reshuffle kabinet adalah menteri-menteri dari PKS?
Reshuffle itu baru sebatas usul­an. Masalah pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden, bukan parpol. Parpol tidak me­miliki peran apa-apa untuk me­nentukan siapa yang layak men­jadi menteri, siapa yang tidak layak menjadi men­teri, dan siapa menteri yang har­us diganti.

Apa yang Anda tangkap dari langkah Partai Demokrat yang mengusulkan reshuffle kabinet?
Saya melihat hanya sekadar ma­nuver politik biasa saja. Se­jauh ini saya melihat koalisi dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada tanda-tanya ingin pecah kongsi. Kalau tujuannya sama untuk mewujudkan good gor­ve­nen­ce dan clean governace, ke­napa harus pecah kongsi?

Bagaimana komunikasi PKS dengan Partai Demokrat se­lama ini?
Sebenarnya hubungan koalisi itu biasa-biasa saja. Tidak ada perkembangan yang baru karena memang pertemuan jarang di­selenggarakan. Kami—sebagai mitra koalisi—tidak pernah me­nerima undangan untuk bertemu. Baru akhir-akhir ini saja ada un­dangan. Satu-dua kali un­dangan pertemuan.

Apakah partai memberikan instruksi kepada kader PKS yang duduk di Pansus Angket Bank Century?
Tidak ada instruksi apa-apa, kecuali menginstruksikan agar anggota Pansus Angket Bank Century mewujudkan good go­vernance and clean gover­nance. Saya kira perlu diketahui untuk mewujudkan cita-cita pemerin­tah­an yang baik memang me­mer­lukan kajian kritik.

Bagaimana sikap PKS ter­hadap desakan agar Sri Mulyani dan Boediono mundur dari jabatannya?
Kalau keduanya tidak terbukti, desakan itu tidak beralasan. Te­tapi kalau memang nanti ke­duanya terbukti bersalah, Boe­diono dan Sri Mulyani harus di­serahkan kepada hukum agar di­proses. Kemudian apakah kedua­nya harus dipecat atau tidak dari jabatannya, itu hak prerogatif presiden untuk mengambil tin­dakan. Pada prinsipnya sikap kami sesuai dengan temuan Pan­sus Century.

Bagaimana bila temuan Pan­sus Angket Bank Century ter­nyata menyudutkan pemerintah. PKS akan berpihak ke mana?
Kami akan berusaha men­ca­rikan titik temu, bagaimana melakukan langkah-langkah yang proposional tanpa meng­abaikan temuan di lapangan dan juga tanpa mengurangi subtansi masalah Bank Century.