'Pecat' PKS-Golkar dari Koalisi, SBY Goyang

INILAH.COM, Jakarta - Desakan Partai Demokrat agar Presiden SBY mereshuffle menterinya yang berasal dari Golkar dan PKS dikhawatirkan akan mampu menggoyangkan pemerintahan SBY mendatang. Pasalnya, Golkar dan PKS merupakan partai yang menguatkan koalisi yang dibangun SBY.


"SBY butuh Golkar dan PKS. Kalau mereka keluar dari kabinet atau koalisi, nantinya pemerintahan SBY akan semakin bisa digoyang dengan pansus-pansus yang lain," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional Umar S. Bakry kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (5/2).

Maka, menurutnya, kecil kemungkinan Presiden SBY akan mengikuti keinginan parpolnya untuk melakukan reshuffle kabinet yang berasal dari Golkar dan PKS. Meskipun keduanya saat ini sedang bersikap mengkritisi kebijakan pemerintah dalam kasus bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

"Ya peluangya kecil lah SBY akan melakukan reshuffle kabinetnya dari Golkar dan PKS. Keduanya merupakan partai yang cukup besar, jadi kalau kedua partai itu keluar, SBY akan semakin empot-empotan," kata Umar.

Adanya desakan dari Partai Demokrat untuk reshuffle kabinet dinilainya wajar. Karena Partai Golkar dan PKS yang dianggap sudah tak loyal terhadap pemerintah atas kasus Century.

"Desakan Demokrat bisa dimengerti karena menurut mereka kedua partai yang tergabung dalam koalisi itu seharusnya loyal terhadap pemerintah dan bukan malah mencari kesalahan pemerintah," pungkas Umar.

Kabar reshuffle KIB II telah lama berembus, meski selali dibantah pihak istana dan Partai Demokrat sendiri. Sebelumnya, Presiden SBY sempat melontarkan akan mereshuffle menterinya dalam 100 hari kerja pemerintahan, jika kerja menteri mengecewakan.

Pernyataan presiden itu dikaitkan dengan isu politik tentang kekusutan skandal Bank Century yang diduga melibatkan Wapres Boediono. Presiden kabarnya gerah dengan sikap beberapa anggota Pansus dari partai koalisi yang terlalu keras mengkritisi polemik Century.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin juga sempat menyatakan akan mencermati parpol koalisi khususnya Golkar dan PKS. Yaitu apakah keluar dari fatsun kesepakatan politik atau tidak. Bahkan isu yang berhembus Demokrat lah yang mendesakkan reshuffle kepada parpol koalisinya. [jib]