Demokrat Ancam Depak PKS Dari Kabinet

(SuaraMedia News) - Genderang perang antara PKS dengan Partai Demokrat telah ditabuh. Awalnya Demokrat melontarkan tuduhan PKS tidak loyal terhadap mitra koalisi sehingga akan dievaluasi.

Merespons tudingan ini, pengurus partai berlambang bulan sabit kembar itu pun angkat bicara. “Sebenarnya kami malah mempertanyakan semangat dan sikap reformis mereka yang melandasi bangunan koalisi kita. Apakah itu masih ada,” tanya Sekjen PKS, Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2010).




Perbedaan pendapat antara PKS dengan Partai Demokrat di pansus Hak Angket Century memang berujung merenggangnya hubungan politik di antara keduanya. Pola relasi PKS dan Demokrat pun belakangan lebih kental dengan aroma saling mengancam.

Demokrat mengancam melayangkan rekomendasi ke Susilo Bambang Yudhoyono agar mendepak para menteri PKS di kabinet. Sementara PKS bersikukuh sikap politiknya di Senayan tidak melanggar komitmen koalisi, sambil terus mengencarkan serangan di pansus.

Sikap terakhir PKS adalah menyebut nama penanggung jawab skandal Century yang tentu saja membuat telingga petinggi Partai Demorkat memerah.

Sementara itu Ketua DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan juga menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar telah melanggar aturan koalisi, yang disepakati antara partai-partai dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Hal ini dikatakannya terkait perbedaan sikap dan pandangan Fraksi Partai Demokrat dan kedua partai itu dalam kesimpulan akhir fraksi dalam Pansus Angket Century DPR.

Seperti diketahui, PKS dan Golkar menyebut mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, dan mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani sebagai pihak yang diduga bertanggungjawab dalam kisruh bailout sebesar Rp6,7 triliun kepada Bank Century.

"Itu melanggar code of conduct (aturan) dalam koalisi. Patut disayangkan. Apa yang dilakukan pemerintah seyogianya fraksi juga mendukung," ujar Syarif Hasan saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Pertanian Suswono yang juga kader PKS enggan mengomentari ucapan Hasan. "Silakan tanya kepada yang bersangkutan. Yang jelas partai memerintahkan saya untuk mem-back up presiden. Loyal kepada Presiden," katanya.

Mengenai kemungkinan reshuffle kabinet, Suswono mengatakan hal itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Namun, dia mengaku siap kalau sewaktu-waktu SBY menggantinya. "Bukan semata-mata karena Century, tapi kalau kinerja saya buruk saya siap," ujar Suswono.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan wajar jika Presiden mengevaluasi mitra koalisinya. Adapun Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa mengatakan partainya tetap mengedepankan etika dalam Pansus Century.

"Pansus tidak dalam rangka mengadili," katanya saat ditanya mengenai alasan PAN tidak menyebut orang yang bertanggung jawab dalam kasus Century. (ok2)