PKS : Pemberian dana APBD utk PSIS akan disesuaikan dgn aturan PSSI terbaru.

PSIS Bantah Andalkan APBD

SEMARANG -RadarSemarang- Klub sepakbola kebanggaan Kota Semarang, PSIS menegaskan tidak akan mengandalkan duit APBD untuk mengarungi kompetisi di Divisi Utama PSSI. Meski dibutuhkan anggaran besar, namun akan dimaksimalkan dari sector sponsor dan program bapak asuh untuk pemain.

Humas PSIS, Suryanto mengatakan ketergantungan kepada uang instan seperti APBD tidak akan membuat PSIS berkembang. "Saya sudah rencanakan akan menggandeng beberapa perusahaan untuk mensponsori PSIS," katanya didampingi Wakil Ketua Bidang Promosi PSIS, Danur Rispriyanto, Senin (19/1).

Suryanto menyampaikan hal itu untuk menanggapi tudingan bahwa dominasi anggota dewan dalam kepengurusan baru PSIS hanya untuk mengamankan jatah anggaran dalam APBD Kota Semarang 2010.

Meski demikian, diakui Suryanto keterlibatan sponsor belum bisa menutup seluruh angaran yang dibutuhkan PSIS dalam satu musim kompetisi. Untuk itu, Suryanto memberi sinyal dalam APBD 2010 ini PSIS masih akan mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Kota Semarang.

"Tapi kalau ada anggaran ya kenapa tidak, asal keuangan pemerintah daerah mampu dan urusan wajib sudah terpenuhi, kenapa tidak. Kan yang terpenting bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntable," jelas Wakil Ketua Komisi D tersebut.

Pengurus PSIS yang baru kali ini, tambahnya, juga sudah memiliki program untuk meringankan beban manajemen, terutama pada anggaran gaji pemain. Programnya yaitu mencari bapak asuh yang mampu menutup gaji pemain."Sifatnya mereka hanya menjadi donator. nanti setiap perusahaan kami tawari satu persatu pemain yang bisa digaji oleh perusahaan tersebut," tandasnya.

Politikus dari PKB tersebut menambahkan, ia juga menolak adanya anggapan bahwa keterlibatan dewan adalah untuk mempolitisasi massa menjelang Pilwakot Semarang 2010. Suryanto menegaskan baik pengurus, manajemen, dan kelompok supporter PSIS (Panser Biru dan Snek), tidak akan mendukung salah satu pasangan calon. "Sepakbola adalah sepakbola. Yang dijunjung tinggi dalam sepakbola adalah sportivitas. Sepakbola bukanlah dunia politik. Untuk itu, kami akan tetap independen," katnya.

Suryanto kembali menegaskan, jika nanti ada salah satu unsur PSIS yang mendukung salah satu pasangan calon, dengan mengatasnamakan instansi, maka pihaknya tak segan-segan bertindak tegas. Ia berharap, sebagai tim sepakbola semua unsur PSIS bertindak independen dan tidak berada di jalur politik praktis.

"Kalau pun ada yang menempuh jalur politik praktis, kami harap itu bukan atas nama institusi PSIS atau organisasi di pendukung tim. Karena sepakbola tak ada kaitannya dengan politik. Sepakbola adalah sepakbola. Jadi tolong dibedakan persoalan PSIS ini dengan politik, meskipun saya sendiri adalah orang politik. Tetapi saya kan tidak membawa posisi saya di politik ke kancah persepakbolaan Kota Semarang," terang Ketua DPC PKB Kota Semarang itu.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono membenarkan bahwa pada RAPBD 2010, PSIS mengajukan anggaran lagi. Namun berapa jumlahnya, Agung belum mengetahui secara pasti. "Berapa ya, kalau tidak 8,5 ya 9 Miliar, besok saya cari datanya di kantor mas," katanya.

Lebih lanjut menurut Agung, pengajuan tersebut nantinya akan dibahas di Rapat Banggar. Akan disetujui ataukah tidak, menurut Agung tergantung dari rincian peruntukan anggaran tersebut dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PSIS pada APBD 2009. Namun Agung sudah memberi warning bahwa penggunaan dana APBD untuk PSIS akan disesuaikan dengan instruksi PSSI terbaru.

"Hari ini (kemarin) kan hasil konggres PSSI menyatakan bahwa klub dilarang mendapatkan dana APBD kecuali untuk pembinaan pemain muda dan pembangunan infrastruktur seperti stadion dan tempat latihan. Ya disesuaikan itu saja," tandasnya.

KP2KKN Jateng juga merespon persoalan dominasi anggota dewan dalam kepengurusan PSIS. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan pihaknya mencium aroma kepentingan yang begitu kuat pada fenomena itu.

"Pengurus pasti akan mencari dana sebanyak-banyaknya demi PSIS, termasuk dari APBD. Saya mempertanyakan ini, bagaimana dewan bisa independen, menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap aspirasi seluruh lapisan masyarakat, jika ia sudah berpihak pada satu kelompok," papar Eko. (dib)


Nb : Agung Budi Margono, Aleg DPRD II Kota Semarang