PKS : Angg. utk kesehatan harusnya minimal sama dgn thn lalu, bukan dikurangi

SEMARANG, KOMPAS - Pemerintah Kota Semarang terlihat tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat, terbukti dengan minimnya anggaran untuk bidang kesehatan. Anggaran kesehatan tahun 2010 justru turun hingga Rp 13 miliar dibandingkan tahun lalu.


Beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang mengungkapkan hal itu dalam rapat Banggar, Selasa (12/1). Rata-rata anggota Banggar spontan mengaku miris dan menolak begitu mendengar penurunan anggaran belanja langsung di Dinas Kesehatan dari Rp 50,1 miliar menjadi Rp 36,5 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Tatik Suryati dalam kesempatan tersebut mempresentasikan rencana anggaran untuk Dinas Kesehatan pada 2010. Tatik menyebutkan, beberapa program kesehatan antara lain penanganan kejadian luar biasa (KLB), penanganan gizi buruk, hingga jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang nonkuota Jamkesmas.

Untuk program Jamkesmaskot misalnya, dengan jumlah sasaran yang sama, yaitu 186.000 penduduk miskin, jumlah anggaran justru berkurang dari Rp 26,5 miliar menjadi Rp 18,8 miliar. Pos pelayanan terpadu (posyandu) bahkan tidak dianggarkan.

"Ini sangat memprihatinkan. Anggaran untuk kesehatan minimal sama dengan tahun lalu, bukan justru dikurangi," kata Ari Purbono dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hanik Khoiru Solikah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga menyoroti hal serupa. Meski untuk posyandu mendapat dana bantuan sosial dari anggaran belanja langsung sebesar Rp 25.000 per bulan, angka itu masih sangat kecil.

"Apalagi angka pertumbuhan anak balita sangat tinggi. Di wilayah-wilayah minus seharusnya mendapat perhatian lebih," kata Hanik.

Wakil Ketua Banggar Ahmadi menyebutkan, banyak masyarakat menjadi miskin karena sakit. Pemerintah harus membuat format supaya masyarakat tidak sakit. Keseriusan pemkot harus tampak dalam kebijakan anggaran.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Hadi Purwono mengungkapkan, penurunan anggaran akibat turunnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Jika masih ada kekurangan, penambahannya dapat dilakukan di APBD Perubahan.

Namun, menurut Ari, kebijakan anggaran seharusnya tidak tergantung dari DAU dan DAK. Tidak masalah anggaran defisit asalkan untuk kepentingan publik. Jika DAU/DAK turun, pemerintah harus mencari solusinya dan bukan mengorbankan kepentingan publik. (uti)

Nb : Ahmadi, Waka DPRD II Kota Semarang dari PKS
Ari Purbono, Aleg PKS DPRD II Kota Semarang