Gelar Pahlawan Bukan Kontes Idol

By Republika Newsroom

JAKARTA--Kontroversi seputar pemberian gelar kepahlawanan bagi mantan presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), membuat beberapa petinggi DPR angkat suara. Menurut Ketua DPR, Marzuki Alie, pemberian gelar pahlawan harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada.


Menurutnya, seorang pahlawan haruslah sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan ?oleh undang-undang. ”Ada mekanisme undang-undang yang mengatur tentang hal itu. ?Oleh karena itu marilah kita ikuti prosedur yang ada,” ujar Marzuki sesaat setelah melayat ke rumah almarhum Marwoto Mitrohardjono, Ahad (3/01).

Terkait usulan untuk memberi gelar pahlawan bagi mantan presiden Abdurrahman Wahid, Marzuki menyambut baik hal tersebut. Namun, menurutnya, semua itu tergantung pada prosedur yang di atur dalam undang-undang No 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

”Kita hanya mengacu pada undang-undang yang ada. Yang jelas terlepas dengan gelar pahlawan atau tidak, Gus Dur merupakan tokoh yang memiliki jasa yang besar bagi Negara ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekertaris Jendral Partai Golkar, Idrus Marham berpendapat, pemberian gelar kepahlawanan harus sesuai dengan pertimbangan objektif. Menurutnya, harus ada kriteria yang jelas dalam menentukan layak atau tidaknya seorang menyandang gelar pahlawan.

“Jangan menenukan gelar kepahlawanan karena ada kepentingan subjektif. Seorang pahlawan itu di ukur dari jasa dan idelismenya bukannya dari SMS atau facebook,” ujarnya.

Mengenai wacana pemberian gelar kepahlawanan bagi mantan presiden Soeharto, Idrus berpendapat, hal tersebut haruslah di nilai secara fair dan objektif. “Kita harus lihat dari banyak faktor, yang jelas jangan sampai nantinya pemberian gelar tersebut malah menimbulkan kontroversi baru,” jelas nya.

Lebih lanjut Idrus mengatakan, gelar pahlawan merupakan suatu yang sakral dan penting bagi sejarah bangsa Indonesia. “Pahlawan itu adalah simbol bukan kontes idol,” ujarnya. c02/kpo