RAPBD 2010 Belum Pro Rakyat

SEMARANG, KOMPAS - Komposisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 Kota Semarang belum mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Padahal, anggaran ini merupakan kesempatan terakhir bagi Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip untuk membuktikan kinerjanya kepada publik.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Djunaedi mengatakan, belum berpihaknya anggaran kepada rakyat terlihat dengan tingginya alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang tidak diimbangi dengan penambahan alokasi kebutuhan riil kepada publik.

"Masih banyak kebutuhan infrasruktur yang belum terakomodasi dan anggarannya justru berkurang," kata Djunaedi di sela-sela rapat pembahasan RAPBD 2010 Badan Anggaran DPRD Kota Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang, Rabu (16/12).

Hal itu menunjukkan penyusunan anggaran oleh Pemerintah Kota Semarang belum berbasis kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan kebutuhan riil di lapangan. Rancangan anggaran masih didasarkan dari pengajuan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi B Ari Purbono juga menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) 2010 yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mematok PAD hanya Rp 284 miliar, sedangkan RPJMD menyebutkan PAD 2010 minimal Rp 291,9 miliar.

Tanpa diduga, Pemerintah Kota Semarang yang diwakili Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Semarang Harini Kristiani dan beberapa kepala SKPD langsung mengubah target PAD menjadi Rp 293,8 miliar hanya dalam tempo kurang dari satu jam.

Menurut Harini, pos yang pendapatannya ditargetkan naik antara lain perizinan dan pemasangan reklame di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, pendapatan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi, dan Dinas Pasar.

"Ini hanya bentuk komitmen Pemkot Semarang untuk menyesuaikan PAD dengan RPJMD. Walaupun mendadak, tetapi sudah diperhitungkan," kata Harini.

Dalam RAPBD 2010 tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga mengajukan anggaran subsidi untuk bus rapid transit (BRT) Trans Semarang sebesar Rp 7 miliar.

Harini mengakui, pengajuan tersebut berdasarkan perkiraan defisit operasional BRT sebesar Rp 7,15 miliar selama setahun. Dari pendapatan Rp 4,44 miliar per tahun, PT Trans Semarang selaku konsorsium pengelola BRT harus mengeluarkan Rp 11,6 miliar untuk biaya operasi.

"Kalau tidak ada subsidi, dikhawatirkan operasional BRT akan terhenti. Biaya operasional akan dibantu dulu sampai pendapatan terdongkrak," kata Harini. (ilo)


Ari Purbono = Aleg PKS DPRD Kota Semarang