PKS Tanggapi Isu Infotainment Vs Luna Maya

INILAH.COM, Jakarta - Eksistensi infotainment kembali dipertanyakan seiring terjadinya polemik dengan Luna Maya. PKS menilai, selama ini keberadaan infotainment hanya membodohi rakyat.

Menurut anggota Komisi III Nasir Djamil, Presiden melalui Depkominfo harus berani mengambil langkah tegas dan cerdas. Apakah pemerintah rela melihat masyarakatnya setiap hari disuguhi dengan informasi yang sarat dengan gosip dan menggunjing keburukan orang lain.

"Kalau iya, itu sama artinya mereka senang melihat rakyatnya dalam kebodohan," ujarnya dalam keterangan pers tertulis yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Minggu (27/12).

Karena itu, politisi asal PKS ini mendukung desakan agar Depkominfo menertibkan dan juga menghentikan tayangan infotaiment yang sarat memberitakan gosip. "Kita harus prihatin dan ikut berkomitmen menjaga moral bangsa," kata Nasir.

Menurut dia, infotaiment yang sekarang banyak disiarkan di televisi, cenderung menumbuhkan budaya hedonisme dan permisifisme. Hal itu tentu tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk membangun dan menumbuhkan karakter bangsa yang didasari dengan nilai-nilai agama.

"Saya mengimbau kepada pemilik stasiun TV segera menghentikan tayangan infotaiment yang destruktif. Sebagai gantinya hiburlah pemirsa TV dengan infotaiment yang bernilai edukasi dan empati sosisal," imbuhnya.

Dijelaskan dia, media massa memiliki pengaruh dalam pembentukan opini dan selera masyarakat. "Kembalikan fungsi edukasi media televisi agar kita bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya," pinta Nasir.

Ia melanjutkan, dirinya, tidak setuju jika dalam hal penghentian tayangan infotaiment yang negatif itu haruslah didasari oleh laporan masyarakat ke dewan pers atau komisi penyiaran indonesia. Sebab, tugas negara dan pemerintah adalah menjaga agar pikiran dan moralitas rakyatnya terjaga dari anasir-anasir negatif.

"Kalau para ulama, tokoh pendidikan dan masyarakat menilai infotaiment yang ditayangkan sekarang lebih banyak negatifnya, maka tanpa dilaporkan masyarakat pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan cara meminta agar stasiun yang menayangkan tersebut menghentikannya," tandas Nasir. [jib/mut]

Nb. Nasir Jamil, Aleg PKS DPRRI