BK DPRD Jateng Masih Mandul

SEMARANG(SI) – Badan Kehormatan (BK) DPRD Jateng ternyata masih seperti macan ompong.Sebab, sejak dibentuk dua bulan lalu,mereka belum bisa menjalankan tugas-tugasnya.


Wakil Ketua BK DPRD Jawa Tengah Kamal Fauzi mengatakan, pihaknya belum bisa bergerak, lantaran kode etik yang menjadi landasan tugas BK belum terbentuk. Menurut Kamal,kode etik itu kemungkinan baru akan terbentuk sekitar Januari atau Februari 2010 mendatang. ”Setelah ada kode etik,BK baru bisa bergerak,” dalihnya kemarin.

Menurut Kamal,setelah BK dibentuk Oktober lalu, anggota Dewan akan disibukkan pada pembahasan APBD Jateng 2010. Atas dasar itu, penyusunan kode etik itu belum bisa terlaksana,setelah pembentukan BK. ”Tapi kita jamin tidak akan molor-molor. Apalagi, semua anggota Dewan telah berkomitmen untuk sebaik mungkin dalam bertugas.

Ini sekaligus upaya menjawab keraguan masyarakat kepada Dewan selama ini,” ujarnya. Meski belum memiliki kewenangan dalam penindakan, jelas Kamal,pihaknya sudah mulai melakukan tugas-tugas yang berhungan dengan BK. Antara lain melakukan pemantauan kinerja para anggota Dewan.”Misalnya,kita sudah melakukan pantauan kehadiran para anggota Dewan dalam rapat-rapat kedewanan,” jelasnya.

Anggota Komisi D DPRD ini menuturkan, hasil pantauan itu akan dijadikan salah satu bahan penilaian BK kepada para anggota Dewan, serta mendukung kinerja mereka ke depan. Sebab, lanjut politisi PKS tersebut,tindakan yang bisa dilakukan saat ini baru sebatas imbauan-imbauan. ”Tapi yang jelas, masalah ini, sudah kita inventarisasi dari sekarang,” katanya. Sejauh ini, BK DPRD Jateng diisi sembilan orang.

Mereka merupakan perwakilan 9 fraksi yang ada di DPRD Jateng. Badan Kehormatan ini diketuai Nunik Sriyuningsih (PDIP). Sementara, anggotanya adalah Ali Suyono (Partai Demokrat), Suwardi (Partai Golkar), Asroroedin Hadi (PAN), Siti Rosyidah (PKB),Bambang Wahyono (Gerindra), Masruhan Syamsurie (PPP), serta Titiek Muryani (Hanuraku).

Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Jabir al Faruqi mengatakan, posisi anggota DPRD merupakan salah satu alat kontrol pemerintah. Atas dasar itu, pihaknya berharap tidak dihuni oleh orangorang bermasalah.

”Jika mereka punya masalah, jelas fungsi tersebut dipertanya kan,”tandasnya. Dia juga berharap, BK DPRD bisa segera bekerja. Terkait temuan- temuan kasus, BK juga bisa bekerja maksimal dan tuntas. (muh slamet)