APBD 2010 Belum Pro Rakyat

SEMARANG-Jawapos - APBD 2010 yang diajukan Pemkot Semarang dinilai belum mencerminkan pemerintahan yang pro rakyat. Hal ini dilihat dari sejumlah mata anggaran untuk rakyat yang justru berkurangs ementara belanja rak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai justru meningkat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Wakhid Nurmiyanto mengatakan, belanja tidak langsung APBD 2010 adalah sebesar Rp. 956.537.770.036, sementara belanja langsung hanya sebesar Rp. 676.208.688.317. terlihat jelas selisih yang cukup mencolok yakni hampir Rp. 300 miliar.

Dirincinya, dalam belanja tak langsung itu terdapat total gaji PNS seebsar Rp. 500 miliar, tunjangan keluarga PNS Rp. 44 miliar, tunjangan jabatan Rp. 16 miliar, tunjangan fungsional Rp. 43 miliar, tunjangan fungsional umum Rp. 14 miliar, tunjangan beras Rp. 24 miliar, tunjangan Pph/khusus Rp. 11 miliar dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Rp. 103 miliar.

"Dana sebanyak itu apakah berbanding lurus dengan pelayanan pada masyarakat, apakah tidak sebaiknya sebagian dana itu dishare untuk program kemasyarakatan," katanya, Rabu (23/12) kemarin.

Belum pro rakyatnya kebijakan anggaran pemkot Semarang semakin terlihat jelas pada menrunnya anggaran untuk program-program kerakyatan. Wachid mencontohkan pad dinas pendidikan, alokasi anggaran Pelayana Administrasi naik dari Rp. 16.724.582.00 (16,7M) apda 2009 menjadi Rp. 17.389.497.500 (17,3M). sedangkan alokasi untuk Pendidikan Anak Usia Dini malah turun dari Rp. 650.500.000 pada 2009 menjadi Rp. 325.000.000.

Begitupula pada Dinas Kesehatan alokasi untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur naik dari Rp. 196.354.000 di tahun 2009 menjadi Rp. 718.877.000. Sementara alokasi untuk Program Perbaikan Gizi Masyarakat dari Rp. 692.536.000 pada 2009 justru turun menjadi Rp. 340.000.000.

"Selain di SKPD, belanja tak langsung untuk organisasi yang bersifat pemerintahan seperti Dhrama Wanita, PKK, KORPRI selalu lebih besar dibanding untuk PMI, Badan Zakat atau TKI, ini menunjukkan ketidakberpihakan pemkot pada rakyatnya," tegas Wachid.

Disamping itu, menurut Politikus PAN tersebut, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada 2009 sangat besar mencapai Rp 235,53 miliar. Hal itu membuktikan masih buruknya kinerja Pemkot Semarang sekalgus menunjukkan banyaknya program yang tidak berjalan sepanjang tahun 2009. ''Keberadaan Silpa hanya untuk menutup defisit. Silpa ada pun karena ada program yang tidak tergarap, bukan karena penghematan anggaran,'' paparnya.

Wakil Ketua Banggar DPRD Kota Semarang, Ahmadi mengungkapkan hal senada. Menurutnya sejak awal DPRD mengingatkan program-program yang sekiranya tidak mampu dilaksanakan hendaknya dihapus dari perencanaan. ''Kalau tidak dihapus, dicermati lagi programnya dengan melakukan pengurangan alokasi anggaran,'' katanya.

Ia menandaskan, apabila memang terbukti besaran Silpa hanya karena kinerja Pemkot karena buruknya pencernaan program maka dalam penilaian LPJ, DPRD akan memberi sejumlah catatan. ''Apa iya. Kita itu menganggarkan dana gaji pegawai dan administrasi kantor lebih besar daripada belanja untuk publik,'' katanya.(dib)