HNW : TNI harus terbebas dari kekuatan politik untuk menjamin NKRI tidak tercabik-cabik

JAKARTA (SI) — Pemberian hak pilih kepada TNI pada pemilihan umum (pemilu) dinilai dapat mengganggu kesatuan negara Republik Indonesia.Sebagai institusi pertahanan negara,TNI semestinya terbebas dari kekuatan politik.

“ TNI sebaiknya lebih profesional berada di atas kekuatan politik,” kata anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid saat ditemui di lokasi Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta kemarin. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengkhawatirkan, jika TNI kembali mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2004, peristiwa pada Pemilu 1955 terulang.Karena itu,sekali mantan Presiden PKS ini menegaskan, TNI harus terbebas dari kekuatan politik untuk menjamin NKRI tidak tercabik-cabik. Kekhawatiran sama disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo.Menurutnya, keterlibatan TNI dalam politik berpotensi menimbulkan konflik kekerasan yang berujung pada kembalinya kekuasaan otoritarian.

“Saat ini saja belum dapat dipastikan TNI semata alat negara. Pasalnya, dalam berbagai kasus pemilu ada dugaan keterlibatan TNI yang menguntungkan incumbent,”ujarnya. Menurutnya, sebelum mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya, TNI harus memastikan kesiapan internal seperti sejauh mana budaya demokrasi telah matang dalam tubuh TNI mengingat otoritas yang kuat dalam penguasaan dan penggunaan senjata. Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga menilai implemensi hak pilih TNI dalam pemilu tergantung sejauh mana demokratisasi di internal TNI.Menurutnya, sebelum dipastikan apakah TNI bisa kembali berpartisipasi pada Pemilu 2014 nanti, perlu ada kajian mendalam tentang perlunya pemberian hak pilih bagi TNI.

“Komando di TNI sangat kuat.Lalu apakah komando itu bisa dipisahkan dengan wilayah politik pribadi anggota,” ujarnya. Wacana pemberian kembali hak pilih TNI pada Pemilu 2014 bergulir setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan TNI berhak memberikan suaranya pada pemilu. Namun mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI ini menggariskan bahwa semua hak TNI ini harus terlebih dahulu dibahas pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Pernyataan Presiden merespons Panglima TNI Djoko Santoso. Usai melakukan serah terima jabatan Komandan Paspampres di Mako Paspampres,Tanah Abang, Rabu (16/6) lalu dia mengaku Mabes TNI tengah mengkaji hak pilih bagi prajurit TNI pada Pemilu 2014.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai masih banyak yang perlu dipersiapkan untuk mengakomadasi hak pilih prajurit TNI. Diantaranya perangkat dan infrastruktur berupa aturanaturan yang jelas, ketat, dan rinci agar dapat mempersempit ruang gerak penyalahgunaan dan penyelewengan hak pilih tersebut. “Untuk meminimalisir kekhawatiran berbagai pihak. Harus dibuat aturan yang tegas, diperjelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan,”ujarnya,di Jakarta,kemarin. Jika pemerintah dapat memenuhi kata Indria maka tidak ada alasan lagi untuk menunda pemberian hak pilih bagi anggota TNI.

Sementara Direktur Program Imparsial Al Araf menggariskan, hak berpartisipasi dalam Pemilu bagi prajurit TNI jangan hanya dilihat dari sekedar perspektif HAM.Menurutnya banyak faktor yang saling terkait dan harus benar-benar terselesaikan jika ingin melibatkan anggota TNI dalam pemilu mendatang, terutama dari segi kesiapan internal TNI dan partai-partai politik. “Hak memilih bagian dari pemenuhan hak warga negara.Semua negara demokratis yang sudah mapan seperti Jerman dan Amerika Serikat memberikan ruangkepada anggota militernya untuk memilih dalam Pemilu.Tapi persoalannya tidak semudah itu meniru mereka,” ujarnya.

Araf melihat kedewasaan politik di internal TNI untuk melihat perbedaan dalam pilihan politik merupakan salah satu faktor yang masih harus diperhitungkan.”Jika yang berbeda pandangan tersebut adalah kaum bersenjata dan terlatih untuk mobilisasi serta pengalangan tanpa ada kedewasaan ini berbahaya,”katanya. Dia juga menyoroti persoalan kultur dalam institusi TNI yang diragukan dapat mengakomodasi dan menjamin independensi anggota TNI untuk menentukan pilihan.

“ Misalnya saja prajurit yang ditugasi sebagai sopir, dia juga diperintah komandannya sekaligus untuk sopir istri komandan yang sebenarnya bukan tugasnya dan ini persoalan yang biasa di TNI.Apakah kultur seperti ini nantinya tidak akan terbawa,” katanya. Adapun persoalan dari luar berkisar sejauh mana partai-partai politik tidak menarik-narik anggota TNI masuk dalam pusaran politik praktis. (pasti liberti/adam prawira)

READ MORE >>

HNW: Jika Tidak Bisa Melobi, Bubarkan Saja PBB!

Hidayat Nur Wahid, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen), menyatakan, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) harus dapat melobi AS, Israel, dan Mesir untuk membuka blokade demi melancarkan bantuan untuk Palestina. Sebaliknya, lanjut Hidayat, jika PBB tidak berhasil melobi, sebaiknya PBB dibubarkan saja. Hal ini diungkapkan saat aksi keprihatinan untuk kemanusiaan Rakyat Palestina digelar di Monas, Jakarta, Kamis (3/6).

Selain mengungkapkan agar PBB bertindak tegas, Hidayat juga mengatakan, Israel telah membuat blunder dengan menyerang kapal bantuan kemanusiaan. “Mayoritas mengatakan, ini adalah kegagalan politik Israel dan Israel sekarang menjadi kecaman dunia,” ujar Hidayat.

Peristiwa penyerangan tersebut, lanjut Hidayat, telah berhasil menyatukan faksi Hamas dan Fatah di Palestina yang selama ini berseteru. Hal ini pun, harap Hidayat, diikuti pula oleh negara-negara lain, khususnya yang mempunyai kekuatan untuk melawan Israel, seperti Iran, Turki, Syria. Dalam lawatan terakhirnya ke Iran dan Turki, Hidayat sebagai Ketua BKSAP, dan Ketua DPR, Marzuki Alie, bertemu langsung dengan Ahmadinejad untuk menjalin koordinasi dengan Turki dan Syria untuk melawan Israel.

Dalam pernyataannya, Hidayat juga mengapresiasi 12 WNI yang menjadi anggota relawan di kapal bantuan kemanusiaan tersebut serta berharap pemerintah selain bertindak tegas juga harus konsisten menyuarakan kepada dunia mengenai permasalahan Israel-Palestina. “Karena suara Indonesia sangat berpengaruh di dunia internasional,” tandasnya.

Penyerangan tentara Israel ke kapal Mavi Marmara yang membawa bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina membuat geram seluruh dunia. Hal inilah yang melandasi Partai Keadilan Sejahtera untuk menggelar aksi keprihatinan di area Monas dan bunderan HI. Hadir dalam aksi tersebut antara lain: Rachel Maryam (Anggota Komisi I), MER-C, KNRP, BSMI, PP Salimah, perwakilan dari PPP, PDI-P, dan Partai Demokrat.

Massa yang berjumlah ratusan ribu orang tersebut datang dari berbagai daerah dengan membawa bendera PKS, Indonesia, dan Palestina, serta poster berisikan kecaman terhadap Israel. Dalam aksi tersebut, kegeraman pengunjuk rasa diekspresikan dengan membakar bendera dan boneka Israel. (ind)

READ MORE >>

Parlemen Indonesia Curigai Makar Israel di balik Perundingan Tidak langsung

KNRP - “Meskipun perkembangan terakhir yang kita saksikan saat ini ternyata Israel sementara mau menghentikan proyek pembangunan pemukimannya dan bersedia terlibat dalam perundingan tidak langsung yang ditengahi oleh Amerika, itu semua menurut kami adalah bentuk lain dari makar dan tipu daya Israel, yang karena itu kita wajib berhati-hati dan waspada atas perundingan tidak langsung itu, yang bisa jadi di balik itu ada langkah licik dan jahat Israel, yaitu agar perhatian dunia teralihkan dari fakta terus berlangsungnya pembangunan pemukiman Israel di atas tanah caplokan Palestina.”

Demikian kutipan dari pernyataan delegasi DPR Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nur Wahid, dalam sidang utama The Open Ended Extra Ordinary Meeting of The Executive Committee of Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Senin (10/5) di Istanbul, Turki.

Lebih lanjut mantan Ketua MPR RI itu menyinggung sikap penjajah Israel yang memasukkan sekitar 150 warisan kebudayaan Palestina ke dalam warisan kebudayaan Yahudi. Sikap itu, sambung Hidayat, menjadi sangat mencemaskan jika kemudian Masjid Al-Aqsa juga dijadikan warisan budaya Israel. Atas dasar itulah kemudian Hidayat mendesak sidang parlemen Negara-negara Islam untuk mengeluarkan rekomendasi baru yang isinya mendesak PBB untuk memasukkan Masjid Al-aqsa sebagai warisan kebudayaan dunia di bawah perlindungan UNESCO. “Ini juga merupakan satu cara untuk melindungi tempat tersebut dari pendudukan Israel,” kata dia.

Pada sisi lain pidatonya, Hidayat juga mengusulkan agar parlemen Negara-negara Islam dan OKI untuk membentuk dana abadi untuk membendung praktek-praktek yahudisasi di Al-Quds.

Untuk diketahui, Sidang Darurat Perlemen Negara-negara Islam di Istanbul Turki tersebut akhirnya menghasilkan 11 butir yang tertuang dalam Istanbul Declaration, antara lain: Parlemen Negara-negara Islam mengutuk tindakan yahudisasi Israel atas Kota Al quds, Masjid Al Aqsa dan kota bersejarah lainnya; meminta Dewan Keamanan PBB untuk memaksa Israel agar mematuhi peraturan internasional; mendorong umat Muslim dan Kristen di dunia untuk bersama-sama melindungi mesjid Al-aqsa dan menolak kebijakan Israel yang mencegah umat Muslim dan Kristen masuk ke tempat ibadah tersebut.(milyas)

pks-gajahmungkur.blogspot.com

READ MORE >>

Hidayat Nur Wahid kepincut Satpol PP Solo

VIVAnews - Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera mengaku kepincut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Solo. Tapi hal itu bukan tanpa alasan, karena menurutnya Satpol PP Solo selalu mengedapankan pendekatan persuasif dan kultural dalam melakukan tugasnya.

"Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan Pak Jokowi (Walikota Solo). Satpol PP di Solo itu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena Satpol PP Solo selalu mengedepankan pendekatan yang manusiawi dan kultural," tutur mantan Presiden PKS kepada VIVAnews di Solo, Sabtu 17 April 2010.



Hidayat berpendapat agar daerah lain meniru Satpol PP di Solo. Seluruh kepala daerah tidak bisa langsung melihat hasilnya. "Tidak langsung bisa menyakinkan Satpol PP tetapi ada prosesnya seperti bagaimana mengubah paradigma, meyakinkan, kemudian bagaimana cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Proses itu semua memang harus dilalui," katanya.

Sebab itu, menurut Wahid, yang perlu dihadirkan bukanlah kemudian memberikan senjata pentungan dan tameng. "Pakaian juga tidak harus seperti polisi dengan senjata tameng dan pentungan," katanya.

Satpol PP Solo memang terkenal simpatik dan dianggap berhasil melakukan relokasi hunian yang cukup sensitif seperti hunian bantaran Bengawan Solo dan ribuan pedagang di pasar tradisional Banjarsari.

Relokasi berlangsung cukup meriah dan dilakukan dengan cara unik, pawai tradisional. Bahkan tak terhitung, Satpol PP Solo menerima studi banding dari daerah lain.

Sumber : http://nasional.vivanews.com/news/read/144845-hidayat_nur_wahid_kepincut_satpol_pp_solo

READ MORE >>

Hidayat Jelaskan, Kenapa Kami Sering Turun ke Jalan Bela Palestina?

KNRP - Salah satu pertanyaan yang kerap terdengar dari masyarakat, adalah kenapa PKS kerap mengangkat suara dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Padahal Palestina itu letaknya sangat berjauhan dengan Indonesia. Apa sebabnya?

Pertanyaan itu dijawab oleh DR. Hidayat Nurwahid, Mantan Ketua MPR RI sekaligus tokoh PKS yang juga hadir dalam aksi solidaritas Selamatkan Al Aqsha hari ini. "Masyarakat bertanya, kenapa PKS sering turun ke jalan mengusung masalah Palestina yang jauh?" DR. Hidayat menjawab, bahwa kita ini adalah orang-orang yang anti penjajahan. Kalau seandainya yang jauh kita bela, dan bila terjadi penjajahan di Indonesia, maka kami lah yang akan maju paling pertama dan terdepan membela harkat dan martabat bangsa Indonsia."

Dalam orasinya, DR. Hidayat juga mengajak parlemen seluruh dunia untuk menyaksikan bahwa aksi dukungan terhadap penyelamatan Palestina dan Masjid Al Aqsha di Indonesia ini adalah aksi pertama. "Dan ini untuk membuka mata dunia bahwa di Indonesia begitu kuat kepedulian terhadap bangsa Palestin." ujarnya.

Sementara itu, peserta aksi melakukan longmarch ke bundaran HI. Di bagian depan sejumlah orang membawa replika Masjid Al Aqsha, dipagari oleh lingkaran anggota kepanduan. Di belakangnya adalah para tamu dan tokoh yang ikut dalam aksi tersebut, lalu disambung dengan ribuan peserta aksi. (mln/azhr)

READ MORE >>

PKS Dorong NU dan Muhammadiyah Turut Perjuangkan Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong organisasi masyarakat Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk turut memikirkan dan memperjuangkan nasib Palestina. Dorongan ini diserukan Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid dalam aksi damai menentang rencana perobohan Mesjid Al Aqhsa di Jalur Gaza oleh Israel, Sabtu (20/3/2010).

"NU yang akan Muktamar hendaknya turut memikirkan penolakan terhadap penolakan Mesjid Al Aqsha sebagai salah satu butir yang dibicarakan dalam Muktamar. Begitu juga kepada Muhammadiyah, kami mengingatkan agar turut membucarakan dukungan kepada Mesjid Al Aqsha," tuturnya.

Dorongan ini diserukan Hidayat mengingat persoalan Jalur Gaza sudah melanggar kemanusiaan. Banyak umat muslim, terutama para pemuda dan wanita yang sudah tidak diperbolehkan beribadah di situ. Selain itu, tak hanya mesjid, tempat ibadah umat lain juga banyak dihancurkan oleh Israel.

Menurutnya, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia harus bersuara atas kejadian ini agar bisa mendorong para pemimpin-pemipin negara lain untuk bergerak memperdulikan nasib Palestina.

READ MORE >>

Soal Pemberantasaan Korupsi, PKS Tantang SBY

Jakarta, RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono diminta untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat mempengaruhi penegakan hukum skandal Century.

Demikian ditegaskan anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 6/3).


“Saya kira sebagai seorang negarawan lebih baik fokus saja pada penegak hukum. Jangan memberi pernyataan yang bisa mempengaruhi penegakan hukum,” kata mantan Ketua MPR ini.

Hidayat menegaskan, bahwa dia tidak mengatakan SBY dan Boediono mengintervensi proses hukum skandal Bank Century. Namun, dia mengatakan pernyataan-pernyataan tersebut dipahami banyak pihak akan mempengaruhi jalannya penegakan hukum.

“Sebagai tokoh yang mengatakan berdiri di depan dalam pemberantasan korupsi dan jihad memberantas korupsi, sebaiknya menghormati DPR dan mempersilakan lembaga hukum untuk menindaklanjutinya,” tantangnya.

Hidayat mengatakan jika tetap membuat pernyataan pembelaan terhadap kebijakan tersebut, hal itu akan memperpanjang daftar kontroversi yang tidak diperlukan.

“Silahkan saja, hukum berjalan. Karena toh, tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Dan (penegak hukum) juga akan melihat berdasarkan fakta dan data,” pungasknya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah Sidang Paripurna DPR menyepakati Opsi C sebagai rekomendasi, SBY dan Boediono berpidato untuk menanggapinya. Opci C menyatakan, bahwa kebijakan FPJP dan bailout bermasalah dan harus diproses secara hukum.

Akan tetapi, kedua petinggi tersebut tetap bersikukuh bahwa kebijakan bailout Bank Century bertujuan baik menyelamatkan krisis perekonomian Indonesia pada waktu itu. [zul]

READ MORE >>

HNW: Ancaman Reshuffle Tak Proporsional

Jakarta, RMOL. Ancaman reshuffle yang ditebar petinggi Partai Demokrat menuai protes dan kecaman dari pimpinan partai mitra koalisi.


Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid dengan tegas mengatakan ketidaksetujuannya atas ancaman tersebut karena akan melemahkan sistem presidensial yang sedang dibangun.

"Koalisi itu bukan saling menyalahkan dan menyudutkan. Apalagi sampai mengancam akan me-reshuffle kabinet. Ancaman itu tidak proporsional. Reshuffle itu hak preoregatif presiden, bukan partai. Jangan mengkerdilkan sistem presidensial," kata Hidayat kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 5/2).

Dia menjelaskan, semua mitra koalisi seharusnya berpijak pada kesepakan koalisi untuk membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berpihak pada rakyat. Sejauh ini, lanjutnya, partai-partai masih berjalan dalam koridor koalisi. Terbukti, katanya, semua mitra koalisi sepakat untuk membentuk Pansus Angket Century yang akan menyelidiki skandal Bank Century.

"Presiden (SBY) juga tidak antipati terhadap Pansus. Bahkan (SBY) meminta agar kasus Bank Century dibuka selebar-lebarnya. Semua mitra koalisi, termasuk Partai Demokrat harus berpijak pada permintaan Presiden tersebut," tandasnya.

Dia tidak menampik sejauh ini ada dinamika dan berbagai hal gesekan di antara sesama mitra koalisi. Dari itu, tambahnya, komunikasi partai harus lebih diintesifkan kembali. [zul]

READ MORE >>

HNW: Rehabilitasi Nama Soekarno & Soeharto

INILAH.COM, Jakarta - Rehabilitasi nama baik tidak hanya diusulkan kepada mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Tapi juga mantan presiden lainnya, seperti Soekarno dan Soeharto.

Hal itu disampaikan mantan ketua MPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (4/1). "Sekarang ada momentum yang tepat untuk merehabilitasi nama baik tidak hanya pada Gus Dur, namun tokoh lain seperti Soekarno dan Soeharto," ujar pria yang kerap disapa HNW itu.

Rehabilitasi tersebut, menurut dia, diberikan bukan untuk membenarkan kesalahan para mantan presiden di masa lalu. Namun untuk menjadikannya sebagai pembelajaran di masa depan.

"Ingat, rehabilitasi tersebut bukan untuk membenarkan kesalahan beliau di masa lampau, namun untuk dijadikan pembelajaran serius untuk diatur ulang lebih baik ke depan," imbuh mantan Presiden PKS.

Hidayat mengharapkan agar impeachment yang diberikan pada para mantan presiden melalui TAP MPR lalu. Sebab nantinyaagar tidak menjadi catatan buruk para tokoh yang dinilai publik sebagai pahlawan.

"Kalau dulu MPR bisa beri impeachment, masa tidak bisa sekarang MPR beri rehabilitasi oleh tokoh yang dinilai publik sebagai pahlawan agar impeachment tersebut tidak menjadi catatan buruk," pungkas HNW. [jib]

READ MORE >>

Hidayat: MPR Harus Rehabilitasi Gus Dur

INILAH.COM, Jakarta - Pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur harus merehabilitasi nama mantan Presiden RI itu terlebih dahulu. MPR disarankan menggelar sidang khusus untuk merehabilitasi Gus Dur.

"Saran saya,Impeachment yang dikeluarkan MPR pada waktu itu, ya seharusnya MPR yang sekarang bisa melakukan sidang khusus untuk membuat rehabilitasi, supaya clear," ujar Mantan Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/1).

Hidayat menambahkan, rehabilitasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi kontroversi dalam pemberian gelar kepahlawanan bagi Gus Dur. "Rehabilitasi itu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi dalam pemberian gelar pahlawan, jadi orang tidak ingat lagi dulu pernah diberi gelar impeachment," ujar hidayat.

Hidayat juga mengkhawatirkan akan terjadi kontroversi yang lain, jika pemberian gelar pahlawan tersebut tidak didahului dengan rehabilitasi atas impeachment kepada Gus Dur.

"Kalau impeachment itu masih ada, saya khawatir akan terjadi kontroversi lain lagi," pungkasnya. [mut]

READ MORE >>

HNW : Tidak Tepat Gubernur di tunjuk Mendagri

Gubernur Ditunjuk Mendagri, Mantan Ketua MPR Sebut Usul Ketua DPR tak Tepat

Jakarta, RMOL. Mantan Ketua MPR, Hidayat Nurwahid, menilai usulan Ketua DPR, Marzuki Alie, agar gubernur ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tidak tepat.


“Usulan tersebut tidak tepat. UUD menyebutkan kepala daerah dipilih secara demokratis. Yaitu, dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan, DPRD. Jika ditunjuk Mendagri, berarti tidak sesuai dengan UUD,” kata Hidayat Nurwahid kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 3/1).

Secara pribadi, kata Hidayat, dia lebih setuju jika gubenur dan bupati dipilih oleh DPRD. Karena, menurutnya, hal ini tidak akan memboroskan anggaran negara dan tidak mengeluarkan ongkos politik yang terlalu besar. Jika dikhawatirkan terjadi money politics, dia mengusulkan, anggota KPK disuruh untuk memantau anggota DPRD yang melangsungkan pemilihan tersebut. Dengan catatan, lanjutnya, hand phone dan rekening anggota DPRD disadap oleh KPK.

Untuk diketahui, usulan Marzuki Alie tersebut dilontarkannya saat berbicara pada sebuah diskusi di kantor PB HMI, awal pekan lalu (Senin, 28/12). [zul]

READ MORE >>

PKS Tentang Rangkap Jabatan

Ribut Soal Rangkap Jabatan, PKS Sebut Itu Sudah Selesai

Jakarta, RMOL. Mantan Presiden PKS, Hidayat Nurwahid, setuju dengan gugatan uji materil UU Kementerian Negara ke Mahkamah konstitusi (MK) terkait dengan tidak bolehnya rangkap jabatan yang diajukan oleh wakil ketua Dewan Syuro PKB, Lili Wahid.

“Terus terang, rangkap jabatan ternyata tidak baik. Pertama, kader tidak maksimal dalam mengemban amanat, baik sebagai pejabat negara atau pimpinan partai. Kedua, konflik kepentingan dan tumpang tindih pekerjaan tidak akan terhindarkan. Bagi PKS (soal rangkap jabatan) itu sudah selesai,” kata Hidayat Nurwahid kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Minggu, 3/1).

Hidayat yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR ini mengakui, sejak awal, ketika penggodokan RUU Kementerian Negara dan RUU Partai Politik, PKS telah memperjuangkan agar rangkap jabatan tidak diperbolehkan.

“PKS sudah memperjuangkan, tapi kalah. Ya sudah, ini kan demokrasi. Tapi PKS sudah mentradisikan tidak boleh rangkap jabatan. Biarkan Bu Lili Wahid melaksanakan hak preoregatifnya. Kita berikan sepenuhnya kewenangan kepada MK untuk menilai,” demikian Hidayat. [zul]

READ MORE >>

Delegasi Parlemen Asia Menyepakati Draft Teroris

Delegasi Parlemen Asia Terima Draft Terorisme Dari Indonesia


JAKARTA (SuaraMedia News) - Ketua Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Hidayat Nurwahid mengatakan, draf Indonesia mengenai terorisme secara prinsip tidak ada penolakan dari peserta delegasi. Mereka menginginkan proporsal Indonesia mencantumkan secara detail definisi tentang terorisme.


“Mereka khawatir apabila tidak detail, jangan-jangan nanti para pejuang Palestina atau mereka yang membela bangsanya dari penjajah asing dianggap terorisme,” ujar Hidayat seusai acara Sidang Komisi Politik APA (Asian Parliamentary Assembly), di Bandung, Selasa (8/12).

Menurut Hidayat, persepsi pers Barat seringkali menggeneralisasi terorisme, disamakan dengan para pejuang kemerdekaan. “Ini banyak yang ditolak oleh para delegasi,” tegasnya.

Hidayat menilai, pada intinya secara prinsip para delegasi Parlemen Asia menerima, namun dengan catatan resolusi yang muncul nanti tidak menimbulkan multitafsir. “Akan dibahas dengan mendetail lagi pada pertemuan akan datang,” katanya.

Menurut Hidayat, awalnya Parlemen Singapura dan Rusia menolak draf usulan Indonesia tentang terorisme tetapi pada akhirnya menyetujui dengan catatan draf tersebut harus disempurnakan lebih mendetail.

Dia menambahkan, seluruh parlemen memiliki prinsip dan niat yang sama, yaitu bersama-sama melawan terorisme, di antaranya dengan menciptakan parlemen yang berkualitas dalam menghadirkan kehidupan demokrasi di belahan negara Asia.

Pada sidang tersebut, Hidayat mengatakan, parlemen Indonesia menekankan kepada anggota parlemen lainnya bahwa draf usulan Indonesia tidak akan berdampak kepada para pejuang. Melihat kondisi Indonesia masa lalu, papar Hidayat, bangsa Indonesia telah berjuang melawan penjajah selama 350 tahun, sementara Palestina baru 61 tahun.

“Artinya saya katakan, jika dikaitkan dengan perlawanan terorisme dan juga perlawanan penjajah, pengalaman Indonesia itu lebih panjang dibandingkan dengan pengalaman Palestina, dan bahwa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah demikian heroiknya, seperti cerita kepahlawanan Muhammad Toha,” tandasnya.

Saat itu, terang Hidayat, Muhammad Toha melakukan peledakan diri hingga terjadi peristiwa Bandung lautan api. Untuk menghargai jasa beliau, namanya diabdikan menjadi sebuah jalan di Kota Bandung.

“Jadi para delegasi telah saya ingatkan bahwa mustahil Indonesia memasukan pejuang sebagai teroris. Intinya Indonesia tidak akan memasukkan pejuang kemerdekaan sebagai kelompok teroris,” terangnya.

Meriah

Sidang Parlemen Asia ke-4 di Gedung Merdeka, Bandung, dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Selasa (8/12). Dalam sambutannya, SBY mengatakan, parlemen mempunyai peran yang besar dalam mengawal demokrasi dan menjadikannya tumbuh dan semakin peka terhadap realitas nasional, regional, maupun global.

Sidang APA dihadiri mantan Presiden APA Agung Laksono, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Y Thohari, beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi, dan Kapolda Jabar.

Meski sempat didemo mahasiswa, sebanyak 174 peserta dari 26 negara mengikuti sidang dengan meriah.(vn/hd)

READ MORE >>

DESAK BERJALAN DAMAI, HIDAYAT NUR WAHID JUGA INGATKAN SBY

Peringatan Hari Anti korupsi se-Dunia, yang bertepatan dengan pelaksanaan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Kota Bandung, mendapat perhatian serius dari Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Hidayat Nurwahid.

“APA diikuti delegasi dari sejumlah negara dan tentunya kita berharap agar peringatan Aksi Anti Korupsi di Bandung berjalan damai dan lancar. Jika aksi berlangsung tertib, luar biasa. Indonesia akan menjadi contoh sebagai negara paling demokratis. Meski ada aksi, namun berjalan damai dan lancar. Semoga aksi berlansung damai, apalagi bertepatan dengan APA di Kota Bandung,” kata Hidayat Nurwahid, di sela-sela pembukaan APA di Gedung Merdeka, Bandung, sebagaimana dilansir JPNN (Selasa, 8/12).

Menurut Hidayat, jika peringatan Hari Anti Korupsi berlansung tertib dan aman, Indonesia akan semakin diakui sebagai negara berpenduduk muslim terbesar yang demokratis. Termasuk, semakin mengukuhkan citra Kota Bandung sebagai kota yang aman dan bersejarah.

Terkait pandangan sebagian kalangan yang menilai respon Presiden SBY terlalu berlebihan menyikapi aksi anti korupsi, menurut Hidayat, statement tersebut kemungkinan dimaksudkan sebagai peringatan atau warning. Tetapi Hidayat mengingatkan SBY, dalam demokrasi tidak bisa dihindarkan adanya kritik terbuka melalui demonstrasi dan sejenisnya.

READ MORE >>

Nyaris Salah Paham Soal Terorisme

Asian Parliamentary Assembly
Nyaris Salah Paham Soal Terorisme


Jakarta - Sidang Dewan Eksekutif menjadi pemanasan Asian Parliamentary Assembly (APA). Keuangan menjadi isu sensitif dan usulan resolusi Indonesia soal terorisme nyaris menimbulkan salah paham.


Sidang Dewan Eksekutif untuk APA dipimpin Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Hidayat Nur Wahid di Hotel Savoy Homann, Bandung, Senin (7/12/2009) malam. Sejumlah negara anggota mengajukan draf resolusi untuk disahkan dalam Deklarasi Bandung.

Indonesia mengajukan draf resolusi soal dialog antar agama dan pencegahan terorisme. Palestina tidak ingin agar definisi terorisme justru menghambat perjuangan mereka atas agresi Israel.

"Sedikit salah paham soal dialog antar agama dan pencegahan terorisme. Indonesia menegaskan kita selalu mendukung perjuangan Palestina sehingga Palestina tidak perlu kuatir. Libanon dan Suriah juga menghadapi perjuangan yang sama," kata Hidayat.

Dalam sidang itu, diputuskan juga untuk menunda dua isu keuangan sampai 2010. Dua isu itu adalah regulasi keuangan untuk mendanai APA dan kontribusi dana dari setiap anggota APA.

"Disepakati untuk ditunda karena harus disiapkan melalui sub komisi khusus. Masalah budget dan keuangan ini sensitif jadi harus dibahas tapi tidak sekarang," lanjut Hidayat.

Hidayat puas karena anggota APA secara aktif mengajukan solusi yang bisa disepakati soal penundaan isu keuangan ini. Berbagai draf resolusi baru pun disumbangkan untuk memperkaya Deklarasi Bandung. Indonesia menyumbang isu terorisme, Palestina menyumbang draf soal masalah Palestina sendiri dan Rusia menyumbang draf pemberantasan perdagangan narkoba di Afghanistan.

"Draf resolusi telah diterima dan akan dibahas dalam steering commitee untuk nantinya menjadi bagian dari Deklarasi Bandung," pungkas Hidayat.

READ MORE >>

Asian Parliamentary Assembly Bahas Isu Teroris

BANDUNG - Forum Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, sejak 7 hingga 10 Desember mendatang, diagendakan bakal membahas soal isu terorisme.



Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nurwahid, pembahasan isu terorisme akan diprioritaskan, lantaran Indonesia merupakan salah satu negara korban terorisme.

"Indonesia menjadi salah satu negara korban terorisme. Tapi kita bisa menghadirkan formula perlawanan perlawanan terhadap teroris, tidak seperti Amerika yang langsung menyerbu dan mengabaikan hukum serta faktor kemanusiaan," kata Hidayat kepada wartawan, di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (7/12/2009).

Hidayat menambahkan, ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan APA bisa menjadi bukti Indonesia masih dipercaya dunia Internasional.

"Ini bukti Indonesia dipercaya meyelenggarakan even besar seperti ini. Karena ada fungsi strategis untuk menyuarakan soal demokrasi yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bukan konflik," kata Hidayat.(ful)(mbs)

READ MORE >>

Asian Parliamentary Assembly Bahas Isu Teroris

BANDUNG - Forum Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, sejak 7 hingga 10 Desember mendatang, diagendakan bakal membahas soal isu terorisme.

Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Hidayat Nurwahid, pembahasan isu terorisme akan diprioritaskan, lantaran Indonesia merupakan salah satu negara korban terorisme.

"Indonesia menjadi salah satu negara korban terorisme. Tapi kita bisa menghadirkan formula perlawanan perlawanan terhadap teroris, tidak seperti Amerika yang langsung menyerbu dan mengabaikan hukum serta faktor kemanusiaan," kata Hidayat kepada wartawan, di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (7/12/2009).

Hidayat menambahkan, ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan APA bisa menjadi bukti Indonesia masih dipercaya dunia Internasional.

"Ini bukti Indonesia dipercaya meyelenggarakan even besar seperti ini. Karena ada fungsi strategis untuk menyuarakan soal demokrasi yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bukan konflik," kata Hidayat.(ful)(mbs)

READ MORE >>

Hidayat Nur Wahid: 9 Desember Bukan Ancaman bagi Pemerintah

BANDUNG, KOMPAS.com — Mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid menilai rencana aksi berbagai kelompok masyarakat dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember lusa



"Sekarang merupakan era demokrasi, karena itu mari ciptakan demokrasi yang bersih. Bukan democrazy," kata mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang kini Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI kepada pers di Bandung, Senin (7/12).

Menurut politisi PKS itu, saat ini merupakan eranya berdemokrasi sehingga berbagai aspirasi masyarakat bebas untuk disampaikan secara baik dan benar. Karenanya, rencana aksi sekelompok masyarakat dalam rangka memperingati hari antikorupsi sedunia itu tidak perlu ditanggapi secara berlebihan oleh pemerintah.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan, apabila aksi tersebut berlangsung aman, damai, dan tertib, maka hal itu justru akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi secara santun dan bermartabat. "Indonesia adalah negara yang menjunjung demokrasi yang luar biasa di Asia melalui cara-cara damai sehingga itu justru dapat bermanfaat," katanya.

Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, Hidayat menyatakan, sidang pleno keempat Asian Parliamentary Assembly (APA) juga akan menyinggung hal itu dalam salah satu resolusinya.

Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam memberantas korupsi itu, pertemuan APA di Bandung juga akan dijadikan bentuk percontohan dan pembelajaran dalam memberantas korupsi di negara-negara Asia.

READ MORE >>