Penerimaan Parkir Kurang Optimal

MEDAN-SuaraMerdekaNews- Kunjungan kerja DPRD Kota Semarang, khususnya Komisi B dan C di dua kota yang berbeda, merekomendasikan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang harus digenjot lagi.

Komisi C yang melakukan kunker di Medan menyebutkan, perolehan PAD dari sektor perparkiran sangat tinggi.


Sementara Komisi B di Pekanbaru mengharapkan PAD Kota Semarang naik 5-7% dengan optimalisasi potensi yang ada. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Agung Budi Margono mengatakan, pengelolaan parkir yang menggunakan ruang publik perlu penataan dan pengelolaan lebih baik.

Apabila hal itu bisa diwujudkan, maka akan berdampak pada perolehan PAD dari sektor itu.

Menurutnya, regulasi yang sudah ada harus bisa diikuti penerapannya di lapangan. ”Dengan PAD yang diterima dari sektor parkir, maka nantinya harus bisa dikembalikan ke publik sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan wilayah publik untuk parkir,” katanya.

Dalam kunker itu, Asisten Tata Pemerintahan Setda Medan, Daudida Sinora mengatakan, PAD Kota Medan dari sektor perparkiran mencapai Rp 14 miliar setahun. Pengelolaan parkir itu ditangani Badan Pengelola Perparkiran. ”Keberadaan badan pengelola itu kini dilebur bergabung dengan Dinas Perhubungan,” katanya.

Dijelaskan pula, Pemkot Medan menerapkan zonasi tarif parkir. Parkir di tengah kota, jelas lebih mahal bila dibandingkan dengan lokasi lain. Untuk sepeda motor, tarif parkir umum Rp 500 dan mobil Rp 1.000. Sementara di tengah kota, sepeda motor Rp 1.000 dan mobil Rp 2.000.

Dibandingkan dengan perolehan PAD sektor parkir, Kota Semarang baru bisa membukukan Rp 2,3 miliar setahun. Padahal, potensi penerimaan parkir dua kota itu tidak banyak perbedaan. Kunker itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmadi dan diikuti anggota Komisi C bersama SKPD terkait seperti Dishubkominfo, Bappeda, dan Dinas Bina Marga.

Sementara itu, kunker di Pekanbaru menyoroti optimalisasi potensi penerimaan pajak sebagai salah satu sumber PAD. PAD Kota Semarang 2010 diharapkan melonjak 5-7%. Hal itu merupakan imbas dari perubahan UU Tahun 2005 menjadi UU 28/2009 tentang Pajak.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agung Purno Sarjono mengharapkan, PAD Semarang dapat naik menjadi Rp 325 miliar pada 2010. Dalam APBD Perubahan 2009, Pemkot merencanakan PAD hanya Rp 258 miliar.

’’Kenaikan PAD dalam APBD-P karena adanya penjualan aset Pemkot untuk pembebasan Jalan Tol Semarang-Solo sekitar Rp 26 miliar ditambah dengan pemasukan lain-lain,’’ ujarnya.(H22-37)