SEJENAK BERSAMA USTADZ HILMI

Di tengah kesibukannya menggelar Munas II, Ketua Dewan Syuro PKS Ustadz Hilmi Aminuddin, yang akrab disapa Ustadz Hilmi, menyempatkan diri berbincang-bincang dengan wartawan selama kurang lebih satu jam.

Dalam-bincang yang penuh persahabatan itu, Ustadz Hilmi mengaku baru pertama kali berlama-lama dialog dengan wartawan. Karuan saja diskusi ringan hingga yang berat pun dijawabnya dengan renyah.

Mulai dari isu PKS menjadi partai inklusif, kehadiran kader non muslim, bahkan isu kecurigaan sejumlah jenderal soal PKS, isu asas tunggal, Pancasila hingga syariat Islam pun dipaparnya. Termasuk isu aktual soal kasus video porno 'Ariel-Luna Maya-Cut Tari, tak luput dari pengamatannya.

Untuk lebih jelasnya saya menurunkan lengkap wawancara langka ini via facebook. Berikut petikannya:

APA SAJA YANG DILAKUKAN PKS DALAM MUNAS II INI?
Pada dasarnya PKS tengah melakukan rekonsiliasi dan koordinasi yang intensif terhadap mesin partai, tepatnya 5.000 lebih kader inti dari daerah, desa dan kecamatan-kecamatan di seluruh Indonesia plus 17 utusan PKS di luar negeri, hadir di Munas II PKS ini.

Rekonsiliasi dan koordinasi ini diharapkan berdampak pada membesarnya dukungan suara untuk PKS. Kita ingin melakukan ekspansi lebih luas lewat rekonsiliasi dan koordinasi umat ini. Tentu saja semua dinisbahkan untuk memberikan sumbangan positif bagi bangsa dan negara tercinta ini.

Intinya lewat Munas II ini PKS tengah merancang kebijakan yang komprehensif untuk kebajikan umat manusia di bumi pertiwi ini.

Lewat rekonsiliasi dan koordinasi ini kami ingin menargetkan dukungan suara PKS dari ranking keempat hingga masuk ketiga besar. Entah ranking satu, dua atau tiga.

Itulah mimpi yang kami rangkai dan rencanakan lewat Munas II ini. Prestasi yang kami raih sekarang ini adalah hasil mimpi kami 10 tahun lalu.

Kami tidak sekadar mimpí ingin menjadi besar, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan tànah air ini. Doakan saja mimpi ini akan terealisasi.

MENGAPA MIMPI ITU DIREALISASIKAN DENGAN MENGUBAH MINDSET DARI PARTAI KADER ATAU PARTAI DAKWAH MENJADI PARTAI TERBUKA? DARI PARTAI ESKSKLUSIF JADI PARTAI INKLUSIF?
Untuk kami masalah inklusivitas ini bukan taktis bahkan bukan pula strategis. Tapi muncul dari konsekuensi keimanan kita selama in, yakni sebagai ummatan wasathan, umat moderat, umat pertengahan.

Konsekuensinya, PKS memang harus menerima pluralitas, Allah sengaja menciptakan keberagaman agar kita bisa saling menghormati dan menghargai. Cuma kita menginginkan bahwa keberagaman itu mendorong dinamika di masyarakat. Justru kalo seragam masyarakat akan statis. Jadi pluralitas itu sudah sunnatullah dan inklusivitas menjadi suatu keharusan bagi PKS.

Kenapa harus terbuka, karena memang Islam agama terbuka, agama yang inklusif. PKS sebagai partai Islam harus melaksanakan rahmatan lil alamin, hasil upaya dan perjuangan kader PKS harus bisa dinikmati oleh semua golongan, muslim dan non muslim.

Kalau sebelumnya PKS dianggap eksklusif itu memang benar, karena saat itu PKS tengah membangun identitas diri, dan dari identitas diri itu muncullah integritas sehingga kita dihormati. Karena sulit bagi kita berinteraksi dengan orang yang tak punya identitas, apalagi tak punya integritas integritas.

Setelah identitas dan integritas diri kita miliki dengan solid, PKS mencanangkan diri sebagai partai terbuka, kita dapat bergaul dengan dunia luar. Dalam Munas ini PKS mengundang Dubes AS, Dubes Jerman dan Dubes Australia, mereka semua hadir dam menghormati PKS.

PKS sudah membuat MoU dengan partai-partai di Australia dan China, ini bukti bahwa PKS sudah menjadi partai inklusif. Jadi PKS tak hanya ingin berinteraksi dengan partai dan tokoh di Indonesia saja, tapi juga dengan dunia internasional. Kita punya sumber daya manusia yang memadai untuk hal tersebut.

Itu semua menunjukkan bahwa PKS tengah meningkatkan identitas diri dari partai eksklusif menjadi lebih inklusif.

MENGAPA PKS MENGGUNAKAN HOTEL RITZ CARLTON SEBAGAI AJANG MUNAS II PADAHAL KITA TAHU HOTEL INI ADALAH SIMBOL AS DAN AS SAHABAT ISRAEL, SEMENTARA PKS KITA JUGA TAHU SANGAT PRO PALESTINA?
Ciri ke-Islaman itu adalah rahmatan lil alamin, universal, memayungi. Islam tidak dating untuk memberangus kemanusiaan, apalagi yang akan diberangus itu adalah komponen umat Islam itu sendiri.

PKS memandang persoalan Palestina adalah persoalan umat manusia, masalah HAM. Apalagi konstitusi kita mengecam penjajahan di atas dunia, bahkan dunia juga mengakui bahwa Palestina saat ini tengah dijajah Israel.

Kalau mau jujur, Negara-negara Barat justru lebih maju ingin mendobrak blockade oleh Israel, sebagaimana 40 negara yang tergabung dalam kapal perdamaian Mavi Marmara. Sedangkan beberapa negara Tumur Jauh seperti Indonesia, Malaysia, ikut berupaya dalam mendobrak blockade ekonomi tersebut, sementara negeri-negeri Arab justru kalah gigih memperjuangkan Palestina.

Jadi soal Palestina sudah menjadi konsumsi masyarakat internasional, bahwa kita urun rembug di dalamnya, selain sebagai rasa keprihatinan sesama manusia juga sesama umat Islam.

Soal posisi AS, PKS ingin melihat AS sebagai sebuah bangsa, bukan sebuah rezim. Kita berhubungan dengan bangsa AS dan tidak ingin terjebak dengan rezim yang sedang berkuasa. Artinya AS sebagai bangsa adalah kumpulan manusia yang harus dihormati, tetap AS sebagai rezim bisa saja baik dan bisa juga tidak baik. Karena itu kualitas hubungan ini jauh lebih bermutu dan jauh lebih tulus, kalau rezimnya anti HAM ya kita tidak ingin bersahabat dengan rezim yang berkuasa tersebut. Tapi bukan berarti tidak ada interaksi, dengan berinteraksi kita bisa mengkritik, mengevaluasi dan member saran dan masukan.

Ini adalah bagian dari sikap inklusivitas PKS.

BAGAIMANA MEYAKINKAN KADER SOAL INI?
Kader PKS adalah kader yang terbina, PKS seperti universitas terbuka, terus menerus melakukan kaderisasi. Struktur terkecil di PKS bukan Depera, tapi unit-unit pembinaan kader yang terdiri dari 5-12 anggota yang rutin bertemu minimal tiap pecan. Mereka melakukan kajian, musyawarah, mendengar pengumuman, dan bahkan berolah raga. Jadi kader PKS adalah kader yang sangat rasional dan tahu arah dari kebijakan partai.

MENGAPA PKS MENGUNDANG KADER NON MUSLIM? APAKAH INI AGENDA ISLAMISASI INDONESIA?
Kita mempunyai stelsel kaderisasi yang terbagi dalam delapan level kaderisasi, dua level kaderisasi yang bisa menampung siapa saja, di sana akan terjadi sebuah proses pembinaan.

Mengapa kita memberi ruang itu? Karena memang di daerah-daerah yang mayoritas non muslim ada yang datang ke DPP ingin membentuk kepengurusan PKS, pencalonan dari PKS, dan terjadi dibanyak DPD di Kawasan Timur Indonesia. Ini kita sahkan, ke depan banyak calon kader non muslim di KTI juga ingin bergabung dan kita tidak akan menolak. Ini menjadi relevan dengan misi PKS sebagai partai terbuka.

Dalam pembinaan kader di PKS kita membentuk semacam rizalul Islam (tokoh Islam), rizalud dakwah (tokoh dakwah), rizalul ummah (tokoh masyarakat), rizalud daulah (negarawan), dan tokoh lainnya. Jadi dalam kaderisasi partai itu ada proses pembinaan.

Tapi harus digarisbawahi, dalam kaderisasi PKS tidak mengharuskan yang non muslim masuk Islam. Karena itu ada konteks kehidupan berbangsa, bernegara, berinteraksi, berkontribusi buat bangsa dan negara.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sering member bantuan baik ke masjid maupun gereja. Jadi kita sebagai partai sudah mengantisipasi ke sana, kalau tidak begitu kita tidak akan pernah menjadi negarawan.

Mukernas PKS di Bali 2008 kita sudah mendeklarasikan sebagai partai terbuka. Tapi sejak didirikan PKS sudah ada interaksi dengan orang-orang Tionghoa yang tergabung dalam Inti, Ikatan Tionghoa Indonesia. Di dalamnya ada yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Katholik dan lainya. Mereka sahabat kita sejak masih menjadi PK, karena masyarakat memang menunggu aktivitas yang benar-benar bermanfaat buat semua.

Bukan awal-awal yang kita kedepankan Islamnya, kita bisa bersahabat dalam bingkai kemanusiaan, kebangsaan, maupun keumatan.

MENGAPA PKS TIDAK MENCALONKAN KADER SEBAGAI PEMIMPIN NEGARA INI KE DEPAN?
Bagi PKS pemimpin itu konteksnya ada dua, pemimpin formal dan pemimpin informal. Pimpinan formal itu mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota hingga ke RT RW. Sementara pemimpin non formal adalah pemimpin organisasi, partai, dan lembaga non pemerintahan lainnya.

Kaderisasi di PKS adalah kaderisasi yang ingin mencetak leader dalam arti yang luas, tak terfokus pada lembaga kepresidenan saja. Itu memang salah satu, mungkin pada waktunya akan sampai ke sana.

BAGAIMANA MEKANISME NON MUSLIM YANG INGIN MASUK PKS?
Kita perlakukan sama dengan yang muslim, mereka harus mengisi formulir dan mengikuti pengkaderan. Silakan dating ke unit-unit Depera untuk mengikuti Training Orientasi Partai. Setelah itu kontrak komitmen sebagai kader partai.

BAGAIMANA DENGAN ARIEL PETERPAN JIKA INGIN BERGABUNG KE PKS, APAKAH BISA DITERIMA?
Kita ini partai dakwah, kalaui integritas pribadinya masuk sebagai bagian dari komponen dakwah silakan. Apakah masuk kategori itu. Siapapun pada prinsipnya akan diberlakukan sama. Siapapun bisa, yang penting ada komitmen untuk membina diri untuk lebih baik lagi.

Coba aja daftar, ka nada persyaratan yang harus dipenuhi, kalau belum terpenuhi yang perbaiki diri agar bisa terpenuhi.

PKS SEJAK AWAL MENGKLAIM SEBAGAI PARTAI BERSIH, BAGAIMANA KOMITMEN PKS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI?
Saya garis bawahi partai bersih, bersih disini dalam perspektif manusia, bukan malaikat, apalagi jin. Sebagai manusia wajar jika ada kesalahan, karena ada mekanisme untuk memperbaiki diri.

Mekanisme besarnya ada proses amar makruf nahi mungkar, yakni menganjurkan perbuatan baik dan melarang perbuatan yang mungkar.

Amar makruf, bagi PKS adalah mengkonsolidasilkan potensi positif umat untuk memobilisasi sebesar mungkin kebaikan. Jika potensi positif dominan, maka potensi negatif jadi marjinal. Potensi positif jika tidak dibina maka yang dominan adalah potensi negatif.

Sementara nahyi mungkar adalah, upaya mempersempit ruang gerak potensi negative dari manusia. Menghilangkan tak bisa, tapi mempersempit bisa.

Jadi komitmen PKS soal pemberantasan korupsi tak diragukan lagi, karena amar makruf nahyi mungkar sudah berjalan secara harian, sudah built in. Ada nggak ada KPK, PKS sudah anti korupsi. Bagi PKS amar makruf nahyi munkar sudah built in, baik bagi kader PKS maupun simpatisan, apalagi pengurus.

KOK PEMILIHAN PRESIDEN PKS ADEM AYEM?
Di PKS tidak ada yang namanya balapan mengejar jabatan. Tapi yang adal adalah lebih kepada pembagian peran. Jadi di PKS tidak ada hura-hura mengejar jabatan, jauh lebih efektif itu adalah bagaimana mendistribusikan peran kepada setiap kader secara efektif dan efisien.

BAGAIMANA KOMITMEN PKS DALAM BERKOALISI DENGAN PKS?
Kami sudah menegaskan koalisi PKS-SBY adalah koalisi permanen. Hanya saja permanen disini dibatasi oleh UU, sesuai aturan UU bahwa seorang berhak memerintah sebagai Presiden itu dua periode atau 10 tahun. Itu bukan hal baru, tapi sudah sejak awal koalisi kita tegaskan.

PUASKAH PKS BERKOALISI DENGAN SBY?
Menurut saya kalau kita ingin berkoalisi tidak boleh didasarkan pada subyektivitas, tapi harus melihat lebih jauh apa manfaatnya bagi bangsa ini. Kita juga tidak boleh mengukur dari puas atau tidak puasnya hubungan itu, tapi seberapa besar manfaat itu dapat dirasakan oleh bangsa dan negara ini.
Sampai sekarang ini Alhamdulillah masih ada manfatnya dan cukup besar manfaat itu buat bangsa dan negara

Terasuk peran strategis PKS di Satgas, semua didasarkan pada MoU koalisi diawal. Poin-poin dari koalisi itu sangat jelas, Alhamdulillah semua berjalan sangat produktif dan member manfaat bagi bangsa ini.
Adapun perselisihan yang ada di dalam Satgas, prinsipnya PKS tidak ingin terjebak dalam manuver politik, provokasi dan aksi tidak bersahabat lainnya, sehingga hingga detik ini PKS masih setia dalam koalisi. Dalam koalisi ini semua sangat teratur dan terukur dengan jelas, sehingga sulit untuk digoyahkan.

BAGAIMANA PENDAPAT USTADZ SOAL DANA ASPIRASI DPR?
Istilahnya belum nampak, manuver di DPR sudah begitu marak, tapi belum jelas substansinya. Kalau substansinya bermanfaat untuk rakyat, kita akan dukung.

Kita juga lihat respon publik, mungkin momentum dan istilah yang digunakan masih debatable. Pemahaman publik adalah, tiap anggota dewan dapat jatah Rp15 miliar, kalau sudah dapat stempel publik jelek, kita tinggalkan aja deh.

Pembahasaan dan pelaksanaan belum jelas, tapi yang difahami sekarang jatah anggota dewan dikasih ke konstituen. Kalau itu ditolak PKS.

Lalu belakangan muncul istilah Program Percepatan Otonomi Daerah, melalui alur apa, kalau lewat individu anggota DPR sendiri-sendiri kita tidak setuju. Karena khawatir tak sampai ke rakyat, tapi kalau lewat alur-alur anggaran yang teratur dan mudah dikontrol mungkin kita dukung.

Biasanya kalau ada hal-hal yang sangat strategis, Pak SBY ngajak bicara, soal ini Pak SBY nggak ada ngajak bicara. Kalau serius biasanya ngajak ngomong, ini baru manuver individu-individu partai saja.


BAGAIMANA SIKAP PKS TERHADAP PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM?
Saya pernah ditanya soal yang sama oleh sejumlah Jenderal yang mewakili keluarga besar TNI, tepatnya Pepabri, soal ini, yakni pasca Mukernas PKS di Bali. Pada saat Jenderal Sutrisno sedang sakit menyempatkan mengundang saya untuk makan malam, sebelumnya Pimpinan Pepabri Syaiful Sulun juga menanyakan hal yang sama, saya khusus diundang dan disaksikan Pangdam Jaya.

Pertanyaan mereka, bagaimana PKS akan menerapkan syariat Islam? Jawaban saya, tak mungkin kita sebagai umat Islam tak menegakkan syariat Islam. Shalat harus pakai syariah, shaum, zakat, haji, hingga mati pun harus pakai syariah. Kita tidak bisa menyerahkan zakat tanpa menggunakan syariah. Nikah juga harus pakai syariah, kalau nggak pakai syariah kan nggak sah nikah kita.

Jadi, bertetangga pakai syariah, haji pakai syariah, bahkan mohon maaf silaturahmi kita ini juga adalah bagian dari syariah. Saya bilang, Bapak-Bapak Jenderal juga melaksanakan syariat itu kan? Iya jawabnya. Jadi tidak mungkin kita disuruh untuk melepaskan syariat dalam hidup kita.

Pada dasarnya syariat itu dibagi dua, bagian terbesar atau bahkan sampai 98% dari syariat Islam itu tidak tergantung oleh negara dan tidak membutuhkan UU. Mau shalat, haji, zakat, umroh boleh saja tanpa ada UU nya, itu bisa kita kerjakan kapanpun dan oleh siapapun tanpa melihat ada atau tidaknya UU. Syariat seperti ini berlaku bagi individual, keluarga dan masyarakat dan tak perlu ada UU. Dan untuk melaksanakannya tidak perlu negara, negara mau melaksanakannya boleh-boleh saja. Yayasan boleh, partai boleh, ormas juga boleh, entitas apapun boleh, dan tidak harus negara.

Sementara sisanya 2% dinamakan hudud, atau hukum, itulah yang suka ditakuti seperti qishos, rajam, potong tangan, hukum qital, cuma sedikit. Nah ini pelaksananya harus negara dan didukung oleh UU, tidak boleh individual, ormas, partai, yayasan, atau entitas lain melaksanakannya. Untuk yang ini harus negara yang melaksanakannya.

Karena harus negara yang melaksanakan, berarti harus ada UU, karena harus ada UU, berarti harus ada kesepakatan publik. Kalau publik tidak sepakat ya sudah, kita tidak boleh melaksanakan, gugur kewajiban kita melaksanakannya. Masa PKS mau menyelenggarakan sendiri potong tangan, rajam dan sebagainya, nggak bisa itu.

Ketika saya jelaskan seperti itu, para jenderal itu sepakat dan merasa jelas dengan uraian saya. Saya bertemu tiga kali, di Bali, di hotel Syahid dan di Jakarta, setelah itu di rumah Pak Try Sutrisno.
Yang menarik pernyataan Pak Syaiful Sulun, Ketua Fraksi TNI terakhir, mengatakan, dulu kami sebelum Mukernas PKS di Bali, kami keluarga besar TNI merasa tidak serumah dengan PKS. Setelah di Bali dan mendengar langsung penjelasan-penjelasan soal syariah, kami benar-benar merasa serumah dengan PKS. Setalah dialog terakhir itu, kami tak hanya merasa serumah, bahkan merasa sekamar dengan PKS, itu kata Pak Syaiful Sulun.

LANTAS BAGIMANA PANDANGAN USTADZ SOAL PANCASILA?
Saya ingat benar yang bertanya waktu itu Jenderal Kiki Syachnakri, Ustadz bagaimana sikap PKS soal Pancasila? Saya bilang begini, pertanyaan Bapak ini dilatarbelakangi oleh Orde Baru, dimasa itu yang ditolak sebenarnya bukan Pancasilanya, bahkan non muslim pun menolak, yakni masalah tafsir tunggal soal Pancasila. Apalagi BP7 itu tafsirnya kejawen, kan gak boleh ada yang menafsirkan kesundaan, kejawen kek, tidak boleh seperti itu.

Biar saja Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi kesepakatan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarkan orang Islam menafsirkan Pancasila menurut versi Islam, biar orang Kristen, Hindu, Katolik sesuai tafsirnya sendiri-sendiri, biarkan PKS menafsirkan sendiri.

Tidak boleh ada penafsiran tunggal daerah tertentu atau agama tertentu, ini semacam common platform, rujukan bersama. Jadi yang ditentang waktu itu adalah soal tafsir tunggal Pancasila, dan Alhamdulillah sudah dihapus. Jadi Pancasila sekarang milik bersama, dulu Pancasila ada semacam dominasi suatu kelompok untuk menafsirkannya secara nasional. Sekarang sudah tidak ada lagi penafsiran sempit seperti itu. Ini penting, sehingga kerangka kebersamaan itu bisa ditopang oleh Pancasila.

Kalau ada tafsir tunggal lagi soal Pancasila dikemudian hari, saya jamin bakal ribut, pasti ribut. Wah para Jenderal itu mengacungkan jempol, benar Ustadz.

TAPI TETAP ADA KECURIGAAN BAHWA TUJUAN AKHIR PKS ADALAH PENEGAKKAN SYARIAT ISLAM? DAULAH ISLAMIYAH?
Saya tidak bicara tujuan akhir, tujuan awal PKS itu memegang syariat Islam untuk urusan sehari-hari. Jadi tak ada tujuan awal tujuan akhir, hari-hari PKS itu dengan syariat sebagaimana saya uraikan sejak awal tadi.

NEGARA ISLAM?
Itu terlalu diterjemahkan masalah politik, termasuk pertanyaan mengapa PKS tidak mau bicara soal Piagam Jakarta. Karena bagi PKS Piagam Jakarta sudah politis, PKS jauh lebih tertarik bicara Piagam Madinah, Rasulullah bisa bekerja sama dengan Yahudi, Nasrani. Piagam Madinah jauh lebih universal dan lebih berhasil.

Jadi kita bicara syariah untuk urusan yang substansial saja, kita shalat, shaum, zakat, haji, dan seterusnya.

READ MORE >>

PKS Dicela dan Dipuja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni 2010, sudah muncul suara-suara yang menyoroti pilihan Hotel Ritz Carlton Pacific Palace Jakarta sebagai tempat pelaksanaan acara.

Semua tahu bahwa tempat itu adalah hotel mewah milik perusahaan Amerika Serikat (AS), negara yang kerap menjadi sasaran aksi massa PKS terkait dengan kebijakan standar ganda AS dalam konflik Palestina-Israel.

Apalagi, PKS juga mengundang Duta Besar AS Cameron R Hume sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan saat Munas itu berlangsung.

Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap PKS yang dinilai telah mendua dan berubah sehingga dikhawatirkan melemahkan respons partai ini terhadap isu-isu yang terkait dengan AS dan perjuangan rakyat Palestina. Publik mempertanyakan agenda terselubung apa di balik perubahan sikap PKS itu.

Pertanyaan tersebut tidak hanya disampaikan kalangan eksternal partai tetapi banyak pula kalangan internal pengurus PKS yang menyayangkan pengambilan lokasi Munas di hotel mewah tersebut.

Menurut Kepala Badan Humas PKS Ahmad Mabruri, ia dan banyak pimpinan PKS lainnya telah menerima banyak SMS (layanan pesan singkat) yang mempertanyakan dan menyayangkan keputusan panitia penyelenggara Munas yang dikabarkan menghabiskan dana sekitar Rp 10 miliar itu.

"Jangankan Anda (wartawan), pengurus PKS di daerah-daerah juga banyak yang mempertanyakan soal itu. Tetapi setelah kita jelaskan, akhirnya mereka bisa memahami," ujarnya.

Strategi

Berbeda dengan cara pandang sejumlah pihak yang menyayangkan manuver PKS ini, sejumlah pengamat politik justru menganggapnya sebagai sebuah strategi semata. Mereka memandang keputusan PKS itu tidak lebih dari sekadar strategi untuk menarik simpati publik dengan mengubah citra partai menjadi partai yang lebih terbuka dan bisa diterima masyarakat luas.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai PKS sedang berupaya mengubah citranya untuk memperluas dukungan karena selama ini pemilihnya masih terbatas.

Menurut dia, hal itu merupakan manipulasi untuk mengakali sikap pemilih pada Pemilu 2014 agar PKS bisa diterima masyarakat yang lebih luas, termasuk kalangan nonmuslim.

Menyadari banyaknya pertanyaan yang muncul seputar pemilihan lokasi penyelenggaraan Munas, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengklarifikasi masalah itu saat mengawali sambutannya pada pemukaan Munas ke-2 PKS, Kamis (17/6/2010) malam, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Luthfi mengatakan, dipilihnya Hotel Ritz-Carlton sebagai lokasi Munas karena "ballroom" hotel mewah di kawasan Mega Kuningan Jakarta ini mampu menampung sekitar 4.000 hingga 5.000 orang peserta. "Kita sudah survei, ’ballroom’ yang mampu menampung jumlah peserta sebanyak itu hanya Ritz-Carlton dan Jakarta Convention Center (JCC), tetapi JCC sudah penuh hingga Agustus. Jadi, kita pilih Ritz-Carlton," katanya.

Terkait dengan agenda terselubung di balik pemilihan hotel mewah milik AS bagi kepentingan PKS, Luthfi menegaskan, partainya hanya ingin mengetahui lebih jauh sikap AS terhadap Islam, khususnya Presiden Barack Obama.

Rasa keingintahuan publik tentang alasan PKS menghabiskan biaya Munas sampai sekitar Rp 10 miliar juga coba dijawab mantan Presiden PKS yang kini anggota Majelis Dewan Syuro PKS, Tifatul Sembiring. Politisi senior ini mengatakan, bukan hal yang sulit bagi PKS untuk mengumpulkan uang.

"Itu biasa kami lakukan. Kami iuran dari kantong kami, dari kas kami sendiri. Rp 10 miliar itu dari mana? Perlu diketahui kader kita di Jakarta saja ada 200 ribu orang. Kalau 100 ribu orang kita minta Rp 50.000 per orang itu sudah Rp5 miliar," tegasnya.

Partai kader

Sebagai partai kader, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS mengatur status keanggotaan menjadi dua kategori, yakni kader dan anggota. Kader adalah anggota yang terikat penuh dengan AD/ART partai dan sistem kaderisasi yang berbasis keislaman. Kaderisasi berbasis keislaman itu diawali sebagai kader mula, kemudian naik menjadi anggota muda, madya, dewasa, ahli, dan purna.

Dalam keorganisasian PKS, yang masuk kategori anggota adalah semua warga negara Indonesia yang terikat penuh kepada organisasi. Anggota bersifat lebih umum dan terbuka bagi siapa pun dari golongan serta agama apa pun.

Dengan sistem pengkaderan seperti itu, bisa dipahami bahwa seorang kader partai harus mengikuti aturan dan ketentuan partai. Dengan kata lain, setiap keputusan bersama yang telah diambil oleh partai apalagi Majelis Syuro sebagai institusi tertinggi partai, para kader wajib menaatinya.

Kepala Badan Humas PKS Ahmad Mabruri menyampaikan, di PKS tidak ditemui adanya faksi-faksi atau kader yang tidak puas dengan keputusan partai bicara macam-macam (di luar keputusan partai) di media massa.

"Kalau pun ada perdebatan alot, maka itu akan terjadi di musyawarah Majelis Syuro yang dilakukan secara internal. Dan jika sudah ada keputusan Majelis Syuro, siapapun dia wajib mengikuti keputusan itu, meskipun pada awalnya berbeda pandangan," ujarnya.

Hal itu pula agaknya yang menyebabkan Munas PKS di hotel mewah AS itu berjalan lancar dan tidak mengalami tidak dinamika mencolok seperti yang ditemukan dalam kongres partai lain.

Demokrasi murah

Munas kedua PKS ini tidak melakukan pemilihan pucuk pimpinan partai karena pemilihan sudah selesai di tingkat musyawarah Majelis Syuro. Personalia kepengurusan DPP PKS pun sudah ditetapkan melalui musyawarah majelis tertinggi beranggotakan 99 orang tokoh partai dari pusat dan daerah ini setelah didahului oleh Pemilu raya internal di seluruh Tanah Air.

Luthfi Hasan Ishaaq telah ditetapkan sebagai presiden partai dan Anis Matta sebagai sekretaris jenderal partai. Proses demokrasi yang terjadi di PKS itu boleh jadi memunculkan "kesan tertutup" namun hal itu justru mendapat pujian Pengamat Politik Bachtiar Effendi yang mengatakan, dengan cara seperti itu PKS telah memberikan contoh bagaimana demokrasi murah bisa diterapkan.

"Sebenarnya demokrasi itu bisa dilakukan dengan ongkos yang murah. PKS telah memberi contoh pemilihan pimpinan partai melalui Majelis Syuro," katanya.

Tidak seperti tradisi dan budaya politik di partai lain, pemilihan pimpinan tertinggi PKS pun tidak mengeluarkan banyak biaya karena tidak ada kampanye, iklan, maupun spanduk dan poster kandidat. Pemilihan pucuk pimpinan partai dilakukan oleh Majelis Syuro yang beranggotakan orang-orang pilihan, katanya.

Mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia selama ini karena aturan atau ketentuan yang dibuat lembaga legislatif justru mendorong biaya politik yang besar. "Aturan kitalah yang membuat elite gampang pecah. Yang kalah, bikin partai baru. Ini harusnya tidak boleh lagi (terjadi)," katanya.

Guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini pun setuju dengan usul memperbesar aturan batas minimal perolehan kursi di DPR (parliamentary threshold) menjadi lima persen untuk menekan jumlah partai politik.

Pandangan tentang perlunya ongkos demokrasi yang murah juga diamini Budayawan Dr Frans Magnis Suseno. Menurut dia, seharusnya demokrasi di Indonesia bisa murah atau setidaknya tidak semahal seperti saat ini.

Dia mencontohkan, pencalonan seseorang untuk menjadi ketua, kepala daerah, atau pun calon anggota legislatif tidak seharusnya dibebani biaya karena bisa memicu munculnya sikap koruptif jika yang bersangkutan berhasil menjabat.

Terlepas dari pro-kontra di seputar pemilihan hotel mewah sebagai tempat berlangsungnya acara, pelaksanaan Munas kedua partai berbasis Muslim perkotaan yang berakhir Minggu (20/6) ini bisa menginspirasi banyak partai politik lain di Tanah Air. Setidaknya Munas PKS ini bisa menjadi contoh bagaimana proses demokrasi seharusnya dijalankan.

READ MORE >>

PKS Dekati Partai Komunis Cina

TEMPO Interaktif, Jakarta - Setelah manuvernya mendekati Amerika Serikat banyak disorot, Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bahwa mereka juga membuka jalinan diplomasi dengan berbagai pihak lain di luar negeri. "Bahkan dengan Partai Komunis Cina pun kami berkomunikasi," kata Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin, yang ditemui di sela Musyawarah Nasional Kedua PKS, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, kemarin.

Langkah-langkah diplomasi yang luas itu, menurut Hilmi, menjadi bukti bahwa PKS tidak hanya dekat dengan Amerika. Ia menyebutkan adanya nota kesepahaman antara partainya dan Partai Buruh Australia sebagai contoh lain.

Karena itu, katanya, hubungan yang dijalin PKS dengan Amerika Serikat seharusnya tidak menjadi polemik. "Berdiplomasi bukan berarti setuju dengan Amerika secara keseluruhan," ujar Hilmi.

Ia menegaskan, identitas PKS sudah jelas sebagai partai Islam. Hubungan diplomasi dengan Amerika tidaklah menjadikan identitas itu luntur dan kemudian berbalik menjadi dukungan. Soal Palestina, Hilmi mencontohkan, PKS tetap akan berjuang untuk kemerdekaannya.

Lebih lanjut Hilmi menjelaskan, PKS berdiplomasi dengan Amerika Serikat sebagai bangsa, bukan hanya dengan rezim pemerintahannya. "Amerika juga bagian dari kemanusiaan," katanya. “PKS tidak akan terpengaruh secara spesifik oleh kelakuan Amerika."

Soal kadernya di daerah, Hilmi menyatakan keyakinannya bahwa mereka akan mengerti soal diplomasi ini. Menurut dia, kader PKS merupakan kader terbina, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. "Jika ini keputusan Majelis Syuro, kader sudah mengetahuinya mau ke mana."

Sesuai dengan undangan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron R. Hume, kemarin hadir dan berbicara dalam seminar internasional sebagai bagian dari Munas Kedua PKS. Dalam forum itu, Hume berbicara tentang perspektif Amerika dalam melihat dunia Islam sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Amerika di bawah pemerintah Barack Obama.

READ MORE >>

HNW : TNI harus terbebas dari kekuatan politik untuk menjamin NKRI tidak tercabik-cabik

JAKARTA (SI) — Pemberian hak pilih kepada TNI pada pemilihan umum (pemilu) dinilai dapat mengganggu kesatuan negara Republik Indonesia.Sebagai institusi pertahanan negara,TNI semestinya terbebas dari kekuatan politik.

“ TNI sebaiknya lebih profesional berada di atas kekuatan politik,” kata anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid saat ditemui di lokasi Musyawarah Nasional (Munas) II Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta kemarin. Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu mengkhawatirkan, jika TNI kembali mendapatkan hak pilih pada Pemilu 2004, peristiwa pada Pemilu 1955 terulang.Karena itu,sekali mantan Presiden PKS ini menegaskan, TNI harus terbebas dari kekuatan politik untuk menjamin NKRI tidak tercabik-cabik. Kekhawatiran sama disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arif Wibowo.Menurutnya, keterlibatan TNI dalam politik berpotensi menimbulkan konflik kekerasan yang berujung pada kembalinya kekuasaan otoritarian.

“Saat ini saja belum dapat dipastikan TNI semata alat negara. Pasalnya, dalam berbagai kasus pemilu ada dugaan keterlibatan TNI yang menguntungkan incumbent,”ujarnya. Menurutnya, sebelum mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya, TNI harus memastikan kesiapan internal seperti sejauh mana budaya demokrasi telah matang dalam tubuh TNI mengingat otoritas yang kuat dalam penguasaan dan penggunaan senjata. Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap juga menilai implemensi hak pilih TNI dalam pemilu tergantung sejauh mana demokratisasi di internal TNI.Menurutnya, sebelum dipastikan apakah TNI bisa kembali berpartisipasi pada Pemilu 2014 nanti, perlu ada kajian mendalam tentang perlunya pemberian hak pilih bagi TNI.

“Komando di TNI sangat kuat.Lalu apakah komando itu bisa dipisahkan dengan wilayah politik pribadi anggota,” ujarnya. Wacana pemberian kembali hak pilih TNI pada Pemilu 2014 bergulir setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan TNI berhak memberikan suaranya pada pemilu. Namun mantan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI ini menggariskan bahwa semua hak TNI ini harus terlebih dahulu dibahas pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang. Pernyataan Presiden merespons Panglima TNI Djoko Santoso. Usai melakukan serah terima jabatan Komandan Paspampres di Mako Paspampres,Tanah Abang, Rabu (16/6) lalu dia mengaku Mabes TNI tengah mengkaji hak pilih bagi prajurit TNI pada Pemilu 2014.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai masih banyak yang perlu dipersiapkan untuk mengakomadasi hak pilih prajurit TNI. Diantaranya perangkat dan infrastruktur berupa aturanaturan yang jelas, ketat, dan rinci agar dapat mempersempit ruang gerak penyalahgunaan dan penyelewengan hak pilih tersebut. “Untuk meminimalisir kekhawatiran berbagai pihak. Harus dibuat aturan yang tegas, diperjelas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan,”ujarnya,di Jakarta,kemarin. Jika pemerintah dapat memenuhi kata Indria maka tidak ada alasan lagi untuk menunda pemberian hak pilih bagi anggota TNI.

Sementara Direktur Program Imparsial Al Araf menggariskan, hak berpartisipasi dalam Pemilu bagi prajurit TNI jangan hanya dilihat dari sekedar perspektif HAM.Menurutnya banyak faktor yang saling terkait dan harus benar-benar terselesaikan jika ingin melibatkan anggota TNI dalam pemilu mendatang, terutama dari segi kesiapan internal TNI dan partai-partai politik. “Hak memilih bagian dari pemenuhan hak warga negara.Semua negara demokratis yang sudah mapan seperti Jerman dan Amerika Serikat memberikan ruangkepada anggota militernya untuk memilih dalam Pemilu.Tapi persoalannya tidak semudah itu meniru mereka,” ujarnya.

Araf melihat kedewasaan politik di internal TNI untuk melihat perbedaan dalam pilihan politik merupakan salah satu faktor yang masih harus diperhitungkan.”Jika yang berbeda pandangan tersebut adalah kaum bersenjata dan terlatih untuk mobilisasi serta pengalangan tanpa ada kedewasaan ini berbahaya,”katanya. Dia juga menyoroti persoalan kultur dalam institusi TNI yang diragukan dapat mengakomodasi dan menjamin independensi anggota TNI untuk menentukan pilihan.

“ Misalnya saja prajurit yang ditugasi sebagai sopir, dia juga diperintah komandannya sekaligus untuk sopir istri komandan yang sebenarnya bukan tugasnya dan ini persoalan yang biasa di TNI.Apakah kultur seperti ini nantinya tidak akan terbawa,” katanya. Adapun persoalan dari luar berkisar sejauh mana partai-partai politik tidak menarik-narik anggota TNI masuk dalam pusaran politik praktis. (pasti liberti/adam prawira)

READ MORE >>

Pisau Bermata Dua Inklusivitas PKS

INILAH.COM, Jakarta - Niat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi partai terbuka, inklusif, dan moderat bakal menjadi pisau bermata dua. Jika tak hati-hati malah memukul balik PKS.

Upaya PKS menjadi partai terbuka sudah tak bisa dibendung lagi. Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin menegaskan, upaya menjadi partai terbuka bukanlah bagian dari strategi ataupun taktik.

”Al-quran sendiri menegaskan untuk menjadi ummatan wasathan (umat tengah). Konsekwensinya, kita menerima plularitas, itu karakter ciptaan Allah. Tidak ada keseragaman, yang ada keberagaman," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di arena Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (19/6).

Ketika ditanya bagaimana keseriusan PKS mengusung partai terbuka namun idiom ke-Islaman masih cukup lekat, Hilmi menegaskan apa yang dilakukannya selama ini merupakan upaya membangun identitas dan integritas.

”Kalau kita tidak memiliki kejelasan, kita susah interaksi. Nah, kami membenahi identitas dan integritas diri. Setelah jelas, kita mengembangkan dalam ummatan wasathan,” kelitnya.

Sebagaimana dimaklumi, kendati PKS menegaskan sebagai partai terbuka, tetap saja idiom Islam masih terjadi. Seperti saat pembukaan Munas II PKS, gema takbir memekik di arena Munas.

Lebih lanjut Hilmi menegaskan setelah identitas partainya jelas saatnya PKS bergaul dengan yang lain. ”Seperti lewat kerjasama dengan Partai Buruh di Australia dan Partai Komunis China (PKC). Ini pembuktian, kita masuk dalam mainstream dunia, kita tidak mau di pinggiran karena eksklusifitas,” tegas Hilmi yang didampingi Sekjen DPP PKS Anis Matta dan Wasekjen DPP PKS Mafudz Siddiq.

Dalam Munas II ini, PKS memang melakukan upaya nyata menuju partai terbuka. Salah satunya dengan mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Disebutkan, anggota non muslim bisa menjadi pengurus. Bahkan, di wilayah Indonesia Timur terdapat sekitar 20 anggota legislatif dari non muslim.

Sementara Indonesianis dari Australian National University (ANU) Greg Fealy yang menjadi salah satu pembicara di diskusi Munas II PKS menegaskan, bukan tanpa risiko ide PKS menjadi partai terbuka.

Menurut dia pasti ada resistensi dari kader PKS atas ide ini. ”Susah bagi banyak kader untuk menerima orang non muslim,” tegasnya ditemui di arena Munas II PKS, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (19/6).

Di samping memiliki risiko di internal PKS, Greg juga mengingatkan resistensi juga bakal muncul dari kalangan non muslim. ”Kalau melihat bahan bahan latihan bagi kader PKS misalnya Gozhwul Fikri, jahiliyah, dan syahadat. Jadi bagaimana orang nonmuslim kalau mendengar ini, tentu tidak enak,” cetusnya.

Menurut Greg, hampir semua partai Islam di dunia melakukan proses yang dilakukan PKS seperti PAS di Malaysia dan AKP di Turkey. ”Ada resistensi, ada kelompok yang konservatif dan progresif,” tambahnya.

Meski demikian, Greg menilai terdapat keseriusan bagi PKS untuk menjadi partai terbuka dan moderat. Langkah ini ditempuh jelas menggunakan logika politik. ”"Saya kira mereka jujur dengan usaha ini. Selain itu ada juga logika politik di belakang strategi keterbukaan partai,” ujarnya.

Ketika ditanya bukankah ide partai terbuka pernah diterapkan dalam Pemilu 2009 lalu oleh PKS namun tidak berdampak signifikan bagi perolehan suara. Greg menyebutkan, dalam Pemilu 2009 masih ada faktor SBY. Di samping, upaya PKS juga dianggap kelewatan.

”Aspek yang unik dari PKS tidak menonjol di 2009 misalnya menyatakan isu Soeharto sebagai pahlawan dan mengundang Mbak Tutut. Saya kira mereka keterlaluan dengan merangkul orang pro Golkar yang rindu orde baru, mereka meninggalkan banyak orang yang memiliki orientasi reformis,” papar Greg.

Dalam kesempatan tersebut, Greg juga mengingatkan agar PKS lebih berhati-hati jika berniat merangkul basis massa NU dan Muhammadiyah. ”Mengapa PKS tidak naik dalam Pemilu 2009 karena agresif mendekati NU dan Muhammadiyah yang mendapat perlawanan dari tokoh organisasi itu dengan isu Islam trans-nasional," ingatnya. [mdr]

READ MORE >>

KH Hilmi Aminudin : Partai Terbuka Bukan Strategi PKS

INILAH.COM, Jakarta - Musyawarah Nasional II PKS memastikan untuk menjadi partai terbuka dan moderat. Apa yang melatari ide ini muncul?

Ketua Majelis Syura DPP PKS Hilmi Aminudin menegaskan, pilihan menjadi partai terbuka sama sekali bukan karena strategi atau taktik. Upaya ini merupakan keniscayaan.

”Karena itu pelaksanaan ajaran Islam,” cetus Hilmi Aminudin saat silaturahmi dengan pers termasuk R Ferdian Andi R dari INILAH.COM, di arena Munas II PKS di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Sabtu (19/6). Berikut wawancara lengkapnya:

Apakah upaya PKS serius dalam mengusung partai terbuka dan modern?

Kalau untuk kami, masalah partai terbuka, partai tengah, itu bukan taktis dan strategis, tapi itu pelaksanaan ajaran Islam, muncul dari keyakinan Islam, dan memang harus begitu. Al-Quran sendiri menegaskan untuk menjadiummatan wasathan.

Konsekuensinya, kita menerima plularitas, itu karakter ciptaan Allah. Tidak ada keseragaman, yang ada keberagaman. Allah menicptakan keberagamaan. Cuma kita inginkan menjadi kesadaran positif mendorong dinamika kehidupan.

Bagaimana dengan idiom Islam yang masih muncul di PKS, apakah tidak kontraproduktif sebagai partai terbuka?

Sebelumnya kita disebut eksklusif, kita membangun identitas dan integritas diri, orang menghargai kita. Kalau kita tidak memiliki kejelasan, kita susah interaksi. Nah, kami membenahi identitas dan integirtas diri.

Setelah jelas, kita mengembangkan dalam umatan wasathan (umat moderat), akhirnya kita berjuang tidak untuk diri sendiri, tapi kemanusiaan. Kalau dulu, tampak menutup, itu mencari identitas diri, itu proteksi.

Setelah identitas jelas bismillah kita bergaul dengan yang lain. Kita akan kerjasama dengan Partai Komunis China (PKC) dan Partai Buruh di Australia, ini pembuktian, kita masuk dalam mainstream dunia, kita tidak mau di pinggiran karena eksklusivitas.

Bagaimana dengan ciri Islam yang masih menonjol?

Kita harus jelas identitasnya, kita ini siapa? ini penting. Kalau dikatakan siapa PKS ya partai Islam. Islam punya aturan yang sifatnya universal, bukan untuk memberangus lainnya. Kita menjaga integritas itu supaya kita bisa berkontribusi.

Bagaimana PKS menjelaskan kepada para kadernya atas upaya menjadi partai terbuka?

Kader kita itu kader terbina. PKS seperti universitas terbuka. Bahkan struktur terkecil dalam PKS bukan DPRA (ranting), tapi ada unit kader yang jumlahnya 5 orang dan maksimal 11 orang.

Dari unit demokrasi terkecil di PKS, dari segi osial elemen sosial terkecil. Jadi insya Allah mereka kader rasional dan sadar. Kalau lembaga tinggi mengambil kebijakan mereka tahu kemana arahnya karena mereka terdidik.

Bagaimana PKS dalam membina kader di luar PKS?

Kita punya sel kaderisasi. Kita mengesahkan leveling kaderisasi delapan level. Ada dua level kader yang menampung siapa saja. Disana terjadi sebuah proses. Kenapa dikasih ruang itu? di daerah-daerah yang mayoritas non muslim, banyak tokoh masyarakat yang datang ke kita, "kami akan bukan DPC" kita bilang kita partai Islam.

Tapi dijawab gak apa apa, kita yang penting agenda. Ini terjadi banyak di DPD, dan kita sahkan. Ini langkah antisipasi ke depan. Ada transformasi kader mulai rijalul Islam,rijalul dakwah, rijalul ummah, dan rijalul daulah.

Nah kalau sudah sampai negarawan, harus bisa bertemu dengan semua, bekerjasama semua. Soal masuk Islam atau tidak? Jangankan PKS, aturan Islam dilarang memaksa orang. Jadi ada konteks kehidupan bangsa dan negara.

Bagaimana soal koalisi permanen yang ditegaskan saat pembukaan Munas PKS?

Itu dibatasi UU, karena masa jabatan presiden dua periode, sebab koalisi kita dengan SBY, yangg dibatasi UU selama dua periode. Itu sebetulnya dibahas dan ditawarkan sejak awal, bukan kemarin, tapi konteksnya saya mengingatkan. Itu bukan hal baru.

Apakah PKS puas dalam koalisi dengan SBY?

Kalau bekerjasama dengan orang, jangan subjektif dan berpuas diri. Tapi ukurannya apakah ada manfaatnya atau tidak pada bangsa dan negara. Sampai sekarang koalisi ini masih memberikan manfaat kepada bangsa dan negara.

Bagaimana peran PKS dalam Setgab koalisi?

Dalam kontrak yang kuat, antara saya dan SBY antara DPP PKS dan Partai Demokrat dengan poin yang jelas. Dari semua pelaksanaan ini, masih produktif untuk negara dan bangsa. Kita tidak terjebak oleh manuver dan provokasi. Koalisi ada ukurannya. [mdr]

READ MORE >>