PKS Minta SBY Siapkan 2 Nama Pengganti Boediono

JakartaPress - Rekomendasi akhir dari Fraksi-fraksi di Pansus Hak Angket DPR RI tentang Kasus Bank Century akan mengkristal pada putusan Sri Mulyani dan Boediono harus bertanggungjawab terhadap penggolontoran dana bailout sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Kecuali, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Peryataan tersebut mengemuka dalam dialektika demokrasi bertajuk “Menimbang Resiko Politik Keputusan Skandal Century”, hadir sebagai pembicara bersama Bambang Soesatyo (FPG), Achsanul Kosasih (Demokrat), Effendi Gazali (UI), Andi Rahmat (FPKS) dan Amir Syamsudin (Sekjen Partai Demokrat) di Gedung DPR, Senayan, Jumat (19/2).

Pandangan akhir sekaligus rekomendasi tersebut hasilnya dipredikasi tidak akan jauh berbeda dengan pandangan atau sikap awal pansus DPR, di mana FPDIP, FPG, FPKS, FPAN, FPPP, Gerindra dan Hanura akan menolak bailout yang merugikan keuangan negara untuk Bank Century. Hanya Fraksi Demokrat dan PKB yang akan menerima.

“Masalah skandal Bank Century ini jangan didramatisir seolah-olah Indonesia ambruk jika tidak ada bailout. Sama halnya ketika menjelang kejatuhan Soeharto, ternyata fakta politik dan ekonomi pasca kejatuhan rezim Orde baru itu tidak ada apa-apa. Indonesia ini bangsa yang kuat. Karena itu, nanti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kita minta untuk menyiapkan dua nama untuk menggantikan Wapres Boediono,” tegas anggota Pansus dari PKS, Andi Rahmat.

Menurut Andi, keputusan politik DPR dan Presiden ini penting untuk mengakhiri ketidakpastian politik dengan skandal Bank Century. Sehingga Pemerintah bisa melanjutkan pembangunan ini lima tahun ke depan lebih baik daripada terbebani oleh skandal tersebut.

“Angket Century ini juga sebagai titik awal masa depan DPR. Karena itu pasnus tidak akan kompromi dengan kesalahan-kesalahan pengambil kebijakan bailout century. Pansus juga terus melakukan komunikasi dengan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi, Amien Rais, Syafii Ma’arif, Wiranto, Sri Sultan dn tokoh bangsa lainya,“ ungkap Andi.

Sikap yang sama juga diungkapkan Bambang Soesatyo, jika Golkar tidak akan mundur dari sikap awal dalam menyikapi adanya pelanggaran UU, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang dan terjadinya kerugian keuangan negara dalam bailout Bank Century tersebut sejak merger-akuisisi, FPJP, PMS-LPS-BI.

“Golkar sudah biasa dengan teror dan ancaman. Apalagi pajak yang terjadi tahun 2007 dan kasus impor beras yang terjadi pada 2003. Itu biasa saja dan ditembak pun Golkar siap bersama rakyat untuk menegakkan kebenaran,” tantang Bambang.

Yang pasti kata Bambang, semua temuan BPK terdeteksi melalui data-data dari Depkeu maupun BI meski dengan cara memaksa pengadilan untuk memperoleh data-data bailout tersebut, yang terbukti banyak terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, Golkar tidak akan ‘ngemis-ngemis’ untuk tidak direshuffle. Yang lebih penting lagi, Golkar akan menyebutkan nama terhadap siapa-siapa yang paling bertanggungjawab dalam skandal Bank Century ini. “Pansus ‘banci' kalau tidak berani sebut nama,” tandas Bambang.

Sedangkan Achsanul Kosasih mengakui jika ada kesalahan dalam proses merger-akuisisi, bailout, FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek) maupun PMS (Penyertaan Modal Sementara) oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dan Bank Indonesia. Hanya saja dari data-data PPATK (Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan) tidak ada yang mengalir ke Demokrat maupun tim sukses pilpres SBY.

Hal yang sama juga diungkapakan oleh Sekjen Demokrat Amir Syamsuddin, “Buktikan 10 persen dari aliran dana itu jika ada yang mengalir ke Demokrat, meski ada penyimpangan dalam skandal century itu,” tuturnya.

Mantan pengacara Soeharto itu juga meminta agar tidak mudah menyebut seseorang sebagai perampok atau penjahat. Mengapa? Karena orang-orang yang ingin menyelematkan uangnya itu hanya dengan memecah-mecah rekeningnya menjadi kurang dari Rp 2 milyar agar bisa dicairkan oleh Century. Yang jelas lanjut Amir, kepatuhan membayar pajak itu lebih penting untuk pundi-pundi keuangan negara (APBN) dan yang bermasalah banyak, bukan hanya Aburizal Bakrie. Dia juga membantah Demokrat melakukan teror dan ancaman terhadap anggota pansus. “Kalau ada teror, laporkan saja pada polisi,” kata Amir lagi.

Sementara itu Effendi Gazali menegaskan jika ada kesalahan dalam bailout Bank Century tersebut. Pengamat komunikasi politik UI itu menilai jika dalam pandangan awal fraksi-fraksi sekornya 7:2, ini jelas berkualitas. Tapi, kalau dalam pandangan aliran dana PPATK skornya 9:0 di mana semua fraksi mengakui ada pelanggaran, ini kurang berkualitas. “Ibarat pertandingan bola, sekor 9:0 itu seperti PSSI Vs Arab Saudi,” katanya yang disambut tertawa wartawan.

Sedangkan mengenai ancaman dan teror menurut Effendi, sangat penting terkait unsur waktu. “Kalau misalnya pajaknya tahun 2007 dan impor beras tahun 2003, kenapa tidak dari dulu diungkap ke publik. Bukankah presidennya sama-sama saja? Jadi, tidak tepat juga kalu menyatakan kalau kasus yang diungkapkan itu kasus lama. Jadi, terbongkarnya skandal Bank Century ini juga tergantung tekanan publik dan ini menjadi titik awal kebangkitan citra DPR di mata rakyat, kebangkitan anak-anak muda berprestasi di DPR, dan kebangkitan Golkar, PKS dan partai lain untuk pemilu 2014,” tutur Effendi Gazali optimis. (wan)