PKS : Walikota tdk memberikan solusi agar terminal beroperasi

Tak Beroperasinya Terminal Mangkang

Wali Kota Tuding Pihak Lain Bersalah

SEMARANG - RadarSemarang- Belum beroperasinya Terminal Mangkang, menurut Wali Kota Sukawi Sutarip bukan kesalahan Pemkot Semarang. Namun kesalahan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang tak kunjung menerbitkan izin trayek bagi bus.

Sukawi menyatakan, terminal belum beroperasi karena bus-bus AKDP dan AKAP belum mau masuk terminal. Ini terkait belum turunnya surat izin trayek yang mengharuskan bus-bus tersebut masuk untuk menaikturunkan penumpang di Terminal Mangkang.

Terminal Mangkang saat ini baru diisi oleh bus-bus kota. Sebab izin trayek yang dikeluarkan Dishubkominfo Kota Semarang sudah turun. Sedangkan bus AKDP yang izin trayeknya wewenang Dishubkominfo Jateng dan bus AKAP yang izin trayeknya di tangan Dishub pusat, belum turun sejak diajukan pada Agustus 2009 lalu. "Kalau begini yang salah siapa? Apakah Pemkot?" katanya dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kota Semarang.

Selain Pemprov dan pemerintah pusat, Wali Kota Sukawi juga terkesan menyalahkan anggota dewan dalam pembiayaan pembangunan terminal. Menurut Sukawi, seharusnya pembiayaan bisa diambilkan dari utang. Namun ketika dipaparkan, DPRD menolak dan memilih dibiayai APBD Kota Semarang dengan bantuan APBN.

"Akhirnya pembangunan molor menjadi enam tahun. Itu kalau untuk ukuran swasta sudah rugi besar. Enam tahun berjalan, tapi belum ada pemasukan."

Anggota Banggar Ari Purbono menilai pernyataan wali kota lebih merupakan keluhan atau curhat pribadi. Seharusnya, sebagai wali kota, Sukawi harus memaparkan masalah secara objektif dan solutif. "Kami terus terang kecewa dan tidak puas dengan sikap wali kota, pernyataannya tidak solutif."

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Zulkarnaini mengatakan, dana yang telah dikucurkan Pemkot Semarang untuk pembangunan Terminal Mangkang cukup besar. Nilainya Rp 46,5 miliar. Jika proyek berdana besar itu tak mampu dimanfaatkan maksimal, maka kerugian bagi APBD.

Terkait hal itu, komisi C berencana memanggil instansi terkait, yang bertanggungjawab pada pembangunan maupun pemeliharaan Terminal Mangkang. Dua di antaranya Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Dishubkominfo. "Juga seluruh kontraktor dan konsultan dari tahap satu sampai tahap enam kita panggil untuk menjelaskan satu per satu."(dib/isk)

Nb : Ari Purbono : Aleg PKS DPRD II Kota Semarang