Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Turun

SEMARANG(SI) – Anggaran belanja Pemkot Semarang di RAPBD 2010 dianggap tak memihak rakyat. Hal ini tercermin dari turunnya anggaran kesehatan sebanyak Rp10 miliar dibanding tahun 2009.

Bahkan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono berpendapat, anggaran yang dibuat hanya bagus di atas kertas tapi sulit diimplementasikan. Menurut dia, rincian kegiatan belanja yang akan dilakukan pemkot tidak jelas. ”Pemkot hanya bagus membuat proposal kebijakan, tapi tanpa disertai realisasi kegiatan dan anggaran. Poin mengembangkan ekonomi kerakyatan itu apa saja realisasi kegiatannya? Jangan hanya bagus di atas kertas.

Saya meminta rincian per poin yang bisa dijadikan dokumen sebagai dasar komitmen kita bersama,”ujar Agung dalam rapat pembahasan RAPBD Kota Semarang 2010 di Gedung Dewan kemarin. Pemkot telah menetapkan 10 kebijakan belanja daerah 2010, yakni perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, meminimalkan gejolak fluktuasi ekonomi, mengembangkan ekonomi kerakyatan,dan meningkatkan iklim investasi.

Selain itu, meningkatkan pendapatan pengelolaan aset dan kekayaan daerah, menumbuhkembangkan iklim sehat di BUMD, mengembangkan iklim kondusif guna peningkatan swadaya, dan setiap pengeluaran daerah harus mendasarkan standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, standar pelayanan minimal, serta prinsip efisien dan efektif.

Agung masih khawatir kebijakan tersebut tidak realisasinya.Kekhawatiran itu dipicu selain belum ada rincian,juga berdasarkan pembacaan plafon anggaran yang mengindikasikan tidak adanya realisasi kebijakan.Dia mencontohkan anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah hanya 1% dari total belanja langsung RAPBD 2010.

Juga turunnya anggaran belanja langsung pendidikan dari Rp83 miliar pada 2009 menjadi Rp82 miliar pada 2010. ”Anggaran kesehatan juga turun dari Rp86 miliar menjadi Rp76 miliar, sementara anggaran urusan pemerintahan tetap tinggi Rp214 miliar, apakah ini mencerminkan prokerakyatan?” kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang ini. Sementara itu, Koordinator Tim TAPD Kota Semarang Harini Krisniati menyatakan rincian kebijakan belanja daerah sudah terintegrasi dalam KUA-PPAS. (alkomari)

Nb: Agung Budi Margono, Aleg PKS DPRD II KOta Semarang