Arah Reklamasi Tidak Jelas

SEMARANG UTARA(SUARAMERDEKA NEWS)- Kegiatan reklamasi di Kota Semarang harus lebih jelas pemanfaatannya. DPRD menilai hingga kini tidak mengetahui bagaimana proses reklamasi dijalankan dan mau diajdikan apa.


Wakil Ketua Komisi C, Agung Budi Margono mengatakan, kegiatan reklamasi seharusnya ditinjau ulang. Agung menyebutkan ada empat aspek yang harus ditindaklanjuti, yakni aspek tata ruang, lingkungan, ekonomi, dan fungsi. Ia pun memaparkan Pemkot tidak transparan dalam hal persoalan tata ruang reklamasi. ’’Mau dijadikan apa lahan reklamasi, kami tidak tahu,’’ katanya, Minggu (13/12).

Ditambahkan, aspek lingkungan dinilai penting, terutama analisis dampak lingkungan atau Amdal. Sementara dari sisi ekonomi, Pemkot harus mengupayakan sharing yang lebih menguntungkan. Dalam aspek fungsi, menurutnya tidak boleh seluruh kawasan dijadikan aeral komersial. Sebabnya kawasan laut yang direklamasi adalah milik negara dimana terdapat hak-hak publik secara luas.

’’Saat ini kami sedang mengkaji persoalan tersebut secara mendalam. Kami juga sudah merencanakan akan membuat peraturan daerah khusus soal reklamasi. Awal 2010, akan mulai pengkajian itu,î katanya
Terencana Matang

Hasil studi banding DPRD Kota Semarang ke Pemkot Manado dan Makasar menyebutkan, di kedua kota itu program reklamasi terencana matang.
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang, Imam Mardjuki mengatakan, di Manado, 6 investor diberi izin mengembangkan pesisir pantai seluas 67 hektare yang menjadi pusat kota baru dalam jangka selama 20 tahun.

Dari luas itu, pemkot setempat mendapatkan 16% untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas publik. ”Jadi jelas berapa luas yang direklamasi, mau buat apa, kapan jadinya dan berapa persentase pembagian untuk pemkot. Kalau di Semarang, belum lihat hasilnya, padahal izin reklamasi sendiri sudah sejak 2004,” kata politikus PKS tersebut. (H22-18)