Anggaran Solar Rumah Pompa Harus Diaudit

Radar Semarang

[ Selasa, 17 November 2009 ]

Anggaran Solar Rumah Pompa Harus Diaudit

SEMARANG - Habisnya anggaran bahan bakar untuk rumah pompa, sehingga sejumlah wilayah Kota Semarang terendam banjir disorot kalangan dewan.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono menyatakan, anggaran operasional maintenance (OM) rumah pompa pada Dinas PSDA-ESDM harus diaudit.

Sebab dinas tersebut sudah mendapatkan anggaran pada APBD 2009. "Kita sudah menganggarkannya, tapi kenapa setiap kali musim hujan datang kok rumah pompa mati dengan alasan solar habis."

Jikapun benar-benar habis, Agung mempertanyakannya. Artinya, duga Agung, Dinas PSDA-ESDM tidak memiliki perencanaan matang dalam pengajuan anggaran.

Seharusnya, ucap Agung, karena Semarang selalu banjir dan rob sepanjang tahun, dana OM rumah pompa dianggarakan untuk operasional selama 1 tahun.

"Kalau benar-benar habis, semestinya anggaran itu diajukan di APBD murni untuk kebutuhan satu tahun penuh. Bukan dicicil di APBD murni dan APBD perubahan. Ini kan kebutuhan mutlak yang harus ada, maka anggarannya harus di depan," sentil politisi PKS tersebut.

Seperti diketahui, warga Kota Semarang harus menyiapkan diri menyambut datangnya banjir. Sebab kondisi infrastruktur pengendali banjir saat ini justru tidak berfungsi.

Puluhan rumah pompa dinyatakan mati karena tak ada dana untuk bahan bakarnya. Di sisi lain, pemkot menyatakan sedang mengusahakan dana melalui APBD perubahan yang hingga kini belum pasti bisa cair.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Harini Krisniati mengatakan, dana bahan bakar rumah pompa akan coba diatasi melalui pengucuran dana tanggap bencana. Wali Kota Sukawi Sutarip telah meminta dana Rp 2 miliar untuk dialokasikan melalui APBD perubahan. Sebab dana yang telah dialokasikan APBD murni Rp 1 miliar, kini tinggal tersisa Rp 250 juta.

"Kita sedang hitung lagi, dana Rp 2 miliar itu terlalu banyak tidak. Sebab kalau sisa banyak, malah kita yang repot," kata Harini, Senin (16/11) kemarin.

Namun, menggantungkan diri pada APBD perubahan tidakkah riskan? Sebab, meski DPRD sudah berdamai dan siap membahas APBD perubahan, setidaknya dana tersebut baru cair pada akhir November mendatang Berarti, hingga saat itu, rumah pompa akan tetap mati?

Harini mengatakan, ia sudah menginstruksikan agar sisa dana bencana sebanyak Rp 250 juta dimaksimalkan. Terkait APBD perubahan jika nantinya dinilai tidak memungkinkan, pemkot akan menyiapkan peraturan wali kota mendahului anggaran agar dana tersebut bisa cepat cair. "Maksimalkan yang ada dulu, tapi harus efisien penggunaannya," katanya.

Upaya lain sebagai antisipasi pencegahan dampak banjir meluas, menurut Harini, dengan mengkoordinasi para lurah dan camat. Mereka diminta memetakan wilayah yang berpotensi bencana. Dengan demikian upaya pengiriman bantuan ketika bencana terjadi bisa cepat dilakukan.

Koordinasi lurah camat juga terkait dengan rencana pendirian posko bencana. Para camat dan lurah diharapkan segera melapor jumlah posko yang akan didirikan dan kebutuhan dananya. Sebelumnya tercatat sebanyak 62 posko yang didirikan.

Pendirian posko nantinya melibatkan sejumlah pihak terkait, meliputi Dinas Kesehatan, Dinas kebakaran, satpol PP, PMI, dan Kesbanglinmas. "Kami berharap ada komitmen setiap pihak terkait untuk mempersiapkan antisipasi bencana sehingga mampu meringankan beban masyarakat tepat waktu."

Camat Semarang Utara Bambang Purnomo Aji mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada sekda soal ancaman banjir. Datangnya musim penghujan telah memperlihatkan sebagian akses jalan utama di wilayah itu sudah tergenang banjir. Ia berharap rumah pompa yang selama ini menjadi pengurang dampak meluasnya banjir bisa kembali beroperasi.

Ada lima titik rumah pompa di Semarang Utara. Yaitu di Bandarharjo, Dadapsari, dan Tanjungemas. "Pemkot memang terkendala masalah anggaran. Pompa jadi tidak bisa beroperasi optimal. Padahal rumah pompa di wilayah kami termasuk vital."

Selama ini warga berswadaya menanggulangi banjir. Semisal dengan upaya pengurukan lingkungan atau rumah masing-masing. Dari pemkot, warga lebih mengandalkan bantuan kontingensi. Cara itu diakuinya tak bisa mengatasi banjir secara komprehensif.(dib/isk)