Nonmuslim Boleh Masuk Pengurus Struktural PKS

AKARTA--MI: Hari pertama rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera berlangsung sepi. Agenda kegiatan lebih banyak berkisar persiapan untuk pembukaan Munas pada Kamis (17/6) malam yang rencananya mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Acara hari ini hanya sidang majelis syuro yang merupakan rangkaian pertama Munas PKS untuk membahas agenda munas dan rencana pembahasan strategi pengembangan partai 2010-2015 secara keseluruhan," ujar Sekjen PKS Anis Matta kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (16/6). Moderasi menjadi isu kental dari Munas PKS kali ini.

Hal ini, menurut Anis, mengingat tahapan partai bukan lagi pembangunan dasar partai tapi sudah masa pengembangan partai dengan memperluas basis kader dan basis massa. "Kami pada 1999 hanya 30 ribu kader, kemudian 2004 menjadi 400 ribu kader, dan 2009 menjadi 800 ribu kader. Kami ingin buat massa baik secara vertikal maupun horizontal," sambungnya.

Majelis syuro masih tetap bertahan dengan komposisi muslim secara total. Tapi, PKS sudah membuka pintu untuk kader nonmuslim terlibat kepengurusan secara struktural di daerah.

"Kami ingin memperluas basis konstituen. Pendukung muslim sekarang tidak pernah memperkarakan soal posisi struktural mereka. Mereka sadar ini partai Islam, tapi kami membuka kesempatan bagi nonmuslim, terutama di posisi jabatan publik," sahutnya.

PKS tidak menentukan angka definitif untuk meraih posisi tiga besar dalam pemilu 2014. Fleksibilitas menjadi lebih besar dibandingkan jika menentukan angka perolehan suara. Namun, PKS yakin mereka bisa meraih target karena adanya perolehan partai besar cenderung flat.

"Target kami lebih banyak menggaet basis massa. Kami menargetkan tiga besar. Angka masih bisa berubah biar lebih fleksibel," sambungnya.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menyatakan bahwa PKS ingin masuk dalam wacana kebangsaan yang lebih tajam. PKS ingin menghilangkan dikotomi islam dan sekulerisme dan masuk ke hal-hal substantif.

"PKS tidak mau bersikap subjektif. Ini kontraproduktif bila seolah-olah agama digunakan untuk memecah-belah, seharusnya mempersatukan. PKS tidak pernah menolak Pancasila sebagai konsensus nasional dalam konstitusi kita," tukasnya. (Din/OL-5)