PKS: Pelanggaran dalam UN Harus Ditindak Tegas

Jakarta, RMOL. Pemerintah pusat dan daerah serta penyelenggara Ujian Nasional (UN) diminta bersungguh-sungguh menyelenggarakan UN secara kredibel, akuntabel dan jujur.

Pelaksanaan yang jujur oleh seluruh pihak diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi belajar yang benar-benar murni tanpa adanya rekayasa dan kecurangan.

Hal ini diutarakan Ketua Kelompok Komisi (Poksi) X Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI, Ahmad Zainuddin, melalui rilisnya kepada Rakyat Merdeka Online, hari ini (Senin, 23/3) terkait pelaksanaan UN yang dijadwalkan mulai tanggal 22-25 Maret 2010 untuk tingkat SLTA dan untuk tingkat SLTP akan digelar pada 29-31 Maret 2010.

“Kita berharap pemerintah dan penyelenggara Ujian Nasional melakukannya dengan jujur, akuntabel dan kkredibel. Tentu kita semua berharap UN kali ini menghasilkan evaluasi belajar yang murni tanpa ada rekayasa dan kecurangan,” kata anggota DPR RI dapil Jakarta Timur ini.

Zainuddin menambahkan, jika dalam pelaksanaan UN masih ditemukan pelanggaran, maka pemerintah harus konsisten menindak tegas oknum yang terbukti melakukan pelanggaran dalam hal ini. Menurut Ketua DPP PKS ini, tindakan tegas diperlukan agar dampak yang ditimbulkan dapat segera di follow up sehingga sistem UN dapat berjalan lebih baik.

“Jika dalam pelaksanaan UN masih ditemukan rekayasa dan kecurangan, pemerintah harus segera turun tangan dan memberikan tindakan tegas. Harus ada evaluasi yang mendalam dalam pelaksanaan UN,” ujar bapak dua anak ini.

Ahmad Zainuddin pun mengajak seluruh masyarakat, baik dari praktisi dan pemerhati pendidikan termasuk kalangan LSM atau mahasiswa di seluruh bumi nusantara untuk bersama-sama memantau pelaksanaan UN agar dapat berjalan secara jujur tanpa kecurangan.

“Kita minta agar seluruh masyarakat turut memantau pelaksanaan UN ini. Tidak hanya praktisi dan pemerhati pendidikan, tapi juga mahasiswa, organisasi masyarakat dan masyarakat di lingkungan sekolah,” pinta Zainuddin. [fik]