Diduga Ketagihan Uang Saku, Dewan Semakin Rajin Kunker

Jawapos-DPRD Jateng dianggap boros menggunakan anggaran perjalanan dinas. Belakangan ini berbagai kunjungan kerja (kunker) semakin sering dilakukan, namun hasil nyatanya tidak ada. Dewan dipandang ketagihan melakukan kunker untuk mengejar uang saku.

Sumber koran ini di Gedung Berlian mengatakan, banyak kunker yang seharusnya tidak perlu, tetap saja diadakan karena sudah dijadwalkan.

Meski tak memiliki materi yang substansial terkait tugas kedewanan, kunjungan kerja tetap dilakukan, meski kadang harus mencari-cari masalah.

Sesuai ketentuan, dalam sebulan, setiap komisi di DPRD Jateng mendapatkan hak untuk melakukan kunker maksimal enam kali. Sedangkan kunker untuk unsur pimpinan dewan dalam sebulannya tidak dibatasi.

"Dengan aturan tersebut, maka dewan cukup sering bepergian. Akibatnya, anggaran perjalanan dinas pun membengkak," kata sumber yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan.

Borosnya anggaran, karena setiap kunker, per anggota mendapatkan uang saku. Jumlah uang saku membengkak karena staf DPRD Jateng yang ikut kunker juga mendapat hak yang sama, Rp 1 juta. "Bahkan jumlah uang saku staf sama dengan anggota dewan," tandasnya.

Jika dalam sebulan melakukan 6 kali kunker, staf maupun anggota dewan bakal menerima uang saku Rp 6 juta per bulan.

Yang lebih memprihatinkan, karena jumlah kunkernya tidak dibatasi, bisa jadi pimwan melakukan kunker setiap hari dengan mengajak staf.

Bahkan sejumlah staf dewan yang melayani pimwan mengaku tinggal fisik mereka siap apa tidak untuk mengikuti kunker. "Kalau fisiknya siap, mungkin kami kunker setiap hari."

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) menuding anggota dewan sengaja menghambur-hamburkan anggaran untuk kunker ke berbagai daerah. "Padahal kunker kan isinya hanya pelesir, tidak ada hasil dan formalitas saja," katanya.

Dia menyontohkan hasil yang didapat anggota dewan terkait agenda kunker, tidak ada hasil nyata bagi masyarakat. "Tidak pernah dewan melaporkan tindak lanjut kunker, apa yang bisa diterapkan di Jateng."

Terlebih jika kunker dilakukan dengan mengajak banyak staf. Tentu anggarannya semakin membengkak. "Nanti alasannya stafnya ditugaskan untuk mencatat. Kan berarti dewannya tidak kerja. Mereka hanya mengejar uang saku," katanya.

Dia berharap volume kunker dikurangi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang tidak ada permasalahan yang harus dibahas, seharusnya tidak perlu kunker. (ric/isk)